Tingkatkan Kompetensi Bidan, Perwakilan BKKBN Jatim Gandeng P2KS

KANALSATU - Keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia juga tidak lepas dari peran aktif tenaga medis sebagai provider pelaksana salah satunya bidan. Untuk itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berupaya untuk meningkatkan kompetensi bidan agar para akseptor KB bisa mendapatkan manfaat KB dengan maksimal.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur  Yenrizal Makmur mengatakan pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) intrauterine device (IUC) dan Implant ini sangat penting dilakukan agar bidan bisa memberikan pelayanan prima kepada para akseptor KB.

“Pelatihan CTU IUD dan Implant ini diberikan agar bidan lebih kompeten dalam melakukan pemasangan KB IUD dan Implant dengan metode-metode terkini. Untuk pelatihan ini kami bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS) Provinsi Jawa Timur,” kata Yenrizal Makmur ditemui usai acara Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pasca Pelatihan CTU Bidan dan Penandatanganan Kerjasama, di Ruang LIBI Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Senin (5/11).

Yenrizal menambahkan dengan adanya pelatihan CTU untuk bidan yang sudah dilakukan sejak tahun 2011 ini memberikan out put yang cukup bagus bagi Jawa Timur. Hasil dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) Tahun 2017 menunjukkan rata-rata jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita (TFR) Nasional sebesar 2,4 sedangkan Jawa Timur sebesar 2,1.

“Jadi Jawa Timur sudah lebih rendah daripada Nasional untuk capaian TFR-nya,”ungkap Yenrizal.

Dia juga menambahkan selain TFR, untuk rata-rata jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan kontrasepsi (CPR) metode modern di Jawa Timur yakni sebesar 63,1%, sedangkan Nasional sebesar 57,9 %.

“Begitu juga dengan penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur, Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan nasional,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukamto mengatakan program monitoring dan evaluasi (monev) terpadu pasca pelatihan CTU bidan ini baru kali pertama dilakukan karena selama ini pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur di Jawa Timur masih rendah dan belum terukurnya  kinerja  Kompetensi Bidan  Pasca Pelatihan  CTU.

Dengan adanya monev terpadu ini, sambung Sukamto maka akan terjadi peningkatan pemakaian MKJP PA terhadap PUS di Jawa Timur dan tersedianya data kinerja kompetensi bidan pasca pelatihan CTU.

“Monev terpadu ini melibatkan OPDKB, P2KS, Bidan dan Puskesmas di tiga kabupaten yang sudah mengikuti pelatihan CTU IUD dan Implant Tahun 2016 dan 2017,” jelasnya.

Sukamto menambahkan diharapkan dengan monev terpadu ini bisa bermanfaat bagi internal BKKBN dan eksternal. Adapun manfaat internal yang diharapkan antara lain meningkatkan kualitas pelatihan, meningkatkan pencapaian target indikator pelayanan kontrasepsi MKJP IUD dan implant, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan pelatihan CTU. Manfaat untuk eksternal antara lain meningkatkan komitmen kemitraan dengan P2KS, meningkatkan kualitas pelayanan kontrasepsi kepada Masyarakat/Akseptor KB, meningkatkan cakupan akses pelayanan kesehatan bagi bidan pada OPD-KB  Kabupaten/Kota.

Sementara itu, salah satu Pelatih CTU dari P2KS, Luluk Retno Wulan mengungkapkan pihaknya menyambut sangat baik program monev terpadu ini. Diharapkan dengan adanya monev terpadu ini bisa didapatkan data yang vallid tentang kompetensi bidan.

“Sebenarnya mereka sudah memiliki skil untuk melakukan pelayanan kontrasepsi, dengan mengikuti pelatihan diharapkan dalam melakukan pelayanan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Kalau mereka rutin memberikan pelayanan secara otomatis mereka akan menjadi expert karena skill kalau dipraktekan setiap hari akan semakin mahir,” paparnya.

Dengan melibatkan stake holder lain, sambung Luluk diharapkan permasalahan yang ada di lapangan bisa segera dicarikan solusi agar pelayanan kontrasepsi untuk masyarakat bisa optimal. (K11)

Komentar