Sunardi Edi: Banyak kamuflase dalam pergulaan nasional

Sunardi Edi Sukamto

KANALSATU – Pergulaan nasional diselimuti persoalan yang tidak jelas batas solusinya.  Boro-boro mewujudkan keinginan swasembada untuk kedaulatan pangan,  sekedar menyeimbangkan pasar agar tercipta harga yang ideal saja sulitnya minta ampun. Pasar gula terus terdistorsi oleh rembesan rafinasi  –  menyusul tingginya importasi raw-sugar.

Lebih jauh mengenai permasalahan pergulaan,  berikut wawancara dengan Sunardi Edi Sukamto,  Bendahara DPP APTRI yang juga  Ketua APTRI PTPN XI. 

Berikut Petikannya:

Produksi gula nasional lebih kecil dari kebutuhannya. Harusnya harga gula mahal. Tapi kenapa yang terjadi justru sebaliknya ?

Teori ekonomi yang mengatakan:  sedikit produksi di tengah besarnya kebutuhan akan menjadikan harga naik, tidak berlaku bagi tata niaga pergulaan nasional. Tingginya volume impor raw-sugar  harus diakui sebagai pangkal persoalan. Karena setelah diolah menjadi rafinasi, faktanya banyak menyusup ke pasar gula konvensional.

Tentu saja pasar menjadi distortif. Karena biaya produksi rafinasi jauh lebih murah. Sehingga logika ekonomi tidak berjalan pada tata-niaga gula.

Beberapa hari lalu, petani tebu melakukan aksi demo, setelah sebelumnya mendatangi Kemendag dan Kemenko Perekonomian, apa tuntutannya ?

Begini. Saya harus hati-hati menjawab pertanyaan ini. Sejatinya yang demo itu bukan petani anggota APTRI. Mereka orang lain. Mereka adalah petani tebu di lingkungan Pabrik Gula Non BUMN yang gulanya telah dibeli dengan harga Rp9.200/kg oleh kelompok pedagang (pengusaha gula rafinasi). 

Buat kami aksi demo itu aneh. Karena gula mereka sudah dibeli oleh pedagang, tapi kenapa masih demo menuntut pemerintah menaikkan harga gula. Artinya, jika dari aksi demo itu lantas tuntutan harga gula dinaikkan oleh pemerintah, siapa sebenarnya yang diuntungkan.  Tentu pedagang. Karena gulanya sudah dalam penguasaan pedagang. Jadi jelas, siapa yang berkepentingan di balik aksi demo tersebut.

Anehnya lagi,  mereka juga meminta penghentian rembesan gula rafinasi. Permintaan ini jelas tidak masuk di akal. Karena gula mereka dibeli oleh pengusaha rafinasi, tapi meminta  penghentian rembesan gula rafinasi. Coba, ini logika apa yang dipakai. Tuntutan ini jelas hanya kamuflase. Tapi goal yang ingin dicapai adalah kenaikan harga gula, demi kepentingan importir raw-sugar yang nota-bene pengusaha rafinasi.

Apa yang seharusnya dilakukan otoritas untuk menciptakan kondisi pergulaan nasional menjadi seimbang ?

Seharusnya pemerintah secara sungguh-sungguh melakukan penghitungan terhadap Neraca Gula Nasional. Berapa sebenarnya kebutuhan riil gula. Harus dipastikan berapa sejatinya jumlah impor raw-sugar, dan itu tidak boleh melebihi kebutuhan industri makanan/minuman. Pada konteks ini otoritas harus ketat, jika tidak ingin terjadinya distorsi harga gula di pasar.

Kita harus kembali pada komitmen bersama untuk mewujudkan swasembada pangan di sektor gula. Jika konsistensi terhadap Neraca Gula tidak bisa dijaga, maka keinginan swasembada gula sejatinya hanyalah jargon dan mimpi di siang bolong. 

Mewujudkan kedaulatan pangan, sebenarnya bukan hanya bisa menyelamatkan industri gula nasional, tapi juga bisa membantu mengurangi pemborosan devisa – yang ujungnya bisa menyelamatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Karena impor pangan selama ini telah mengkontribusi besar terhadap defisit neraca perdagangan.

Bukankah ini konsekwensi dari pasar bebas?

Pengertian bebas jangan dimaknai sebebas-bebasnya. Negara yang diwakili oleh pemerintah harus hadir untuk menciptakan kondisi yang seimbang. Jika dilepas bebas,  tentu pemodal besar yang dimenangkan.

Pada komoditas gula, sebenarnya suplai-demand relatif masih seimbang. Yang menjadikan distorsi adalah kelebihan impor barang bukan gula (raw-sugar) lantas "disulap" menjadi seolah gula – oleh pemodal besar - yang kemudian disusupkan masuk ke pasar gula. 

Jadi yang terjadi adalah, kondisi yang sebenarnya sudah mapan dikacaukan oleh pemodal besar untuk mencari celah keuntungan yang melebihi kewajaran.Banyak kamuflase dalam pergulaan nasional.  Lantas di mana letak keadilan ekonomi – sebagaimana diamanatkan UUD 1945. (ks-4)

 

Komentar