Sabron: Bos Sipoa korban peradilan sesat

KANALSATU – “Dua Direksi Sipoa Group, yakni Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra, yang ditahan atas penetapan P21 (berkas LP No. LBP/373/III/2018/IM/JATIM 26 Maret 2018) — yang kasusnya kini mulai disidangkan – adalah korban peradilan sesat.”

Demikian ditegaskan Sabron Djamil Pasaribu, Ketua Tim Kuasa Hukum Sipoa Group melalui sebuah pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Eddy SP, perwakilan resmi dari manajemen Grup Sipoa kepada pers, Sabtu (13/10/18).

Budi Santoso dan Klemens SC, kata Sabron, ditahan atas penetapan P21 yang dilakukan oleh Aspidum Kejati Jawa Timur, sehari sebelum pejabat Kejati itu memasuki masa pensiun. Sementara kedua direksi Grup Sipoa itu ditetapkan sebagai tersangka atas pelaporan Dikky Setiawan dkk dengan sangkaan penipuan, meski yang terjadi sebenarnya adalah wan-prestasi atas penyerahan unit apartemen. “Harusnya kasus ini perdata, bukan pidana,” kata Sabron.

Terkait dengan itu, Sabron meminta Ketua MA, Jaksa Agung dan Kapolri agar memberi perhatian serius atas terjadinya potensi “peradilan sesat” yang berlanjut di PN Surabaya, menyusul adanya dugaan kuat bahwa ada pihak (kekuatan modal) yang merancang di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, agar kedua direksi Sipoa itu tetap berada di dalam tahanan. 

Menurut Sabron, banyak kejanggalan dibalik  penetapan P21 oleh Aspidum. Termasuk penetapan P21 itu sendiri tanpa sepengetahuan Kajati Jawa Timur. Padahal berkas perkara LP No.LBP/373/III/2018/IM/JATIM/26/Maret/2018, dengan sangkaan penipuan dan penggelapan yang ditambahi pasal TPPU itu,  masih  jauh dari sempurna. “Berkas itu masih jauh dari sempurna. Tidak memenuhi syarat formil dan materil,” kata Sabron.

Kejanggalan lainnya, kata Sabron,  adalah tidak disitanya uang sebesar Rp.162 miliyar oleh penyidik, meski secara jelas dan nyata uang itu bersumber dari dana konsmen. Sejumlah orang yang asalnya bagian dari investor proyek apartemen Sipoa, dengan alasan terjadinya kekacauan manajemen, memaksa menarik investasinya dengan menggunakan nilai pasar. Sehingga terjadilah rush money di perusahaan developer.

“Sejatinya mereka para penarik dana yang berasal dari uang konsumen itu potensial suspect menjadi tersangka. Tapi sejauh ini masih berstatus saksi – saksi. Sementara hingga kasus ini disidangkan, tidak ditemukan aliran dana sepeserpun yang berasal dari uang konsumen itu kepada kedua direksi Sipoa yang ditahan, yakni Budi Santoso dan Klemens SC.”

Menurt Sabron, sebenarnya terdapat sejumlah alasan hukum dan alat bukti yang kuat untuk menetapkan para penarik dana yang berasal dari uang konsumen itu menjadi tersangka. "Itu jelas-jelas uang konsumen yang ditarik. Harusnya mereka yang tersangka, atau seidaknya disita dulu uang yang mereka tarik sebesar Rp162,73 milyar," katanya, sambil menyebutkan sejumlah nama dan jumlah uang yang ditarik.

Mereka itu diantaranya: TK dan WJ sebesar Rp.60 milyar, WN Rp.20,2 milyar,  NS Rp.10,38 milyar,  HS sebesar Rp.41,140 milyar, dan MR Rp.31,1 milyar. Namun penyidik justru hanya menyita uang pembelian tanah sebesar Rp.21 milyar, sesuai Surat Tanda Penerimaan tertanggal 7 Juni 2018.

Padahal bila menerapkan prinsip follow the money, kata Sabron, total uang yang seharusnya disita penyidik adalah uang yang Rp.162,72 milyar. Karena uang yang ditarik oleh para bekas investor itu, nota-bene adalah uang yang berasal konsumen. 

“Mengingat  prinsip pidana TPPU adalah “follow the money”, secara yuridis  para penerima aliran uang konsumen itu layak ditersangkakan.  Sementara Budi Santoso dan Klemens SC yang tidak menerima aliran dana konsumen untuk kepentingan pribadi,  justru dijadikan tersangka dan ditahan. Ini logika hukum apa yang dipakai,” ujarnya.

Terkait itu,  Sabron meminta Kapolri untuk memerintahkan kepada jajarannya agar dilakukan pengusutan ulang atas kasus Sipoa. “Kapolri harus mewaspadai terjadinya ‘operasi senyap’ oleh ‘kelompok kekuatan dana’ dalam kasus ini. Kelompok itu sangat kuat dan terus melakukan gerilya hingga ke Jakarta,” katanya.

Selain itu, kata Sabron, pihaknya juga keminta kepada Jaksa Agung untuk mengeksaminasi keputusan P21 yang dinilainya jauh dari sempurna. Juga meminta kepada Ketua Mahkama Agung RI agar mengingatkan majelis hakim PN Surabaya agar tidak menjadi pemberi legitimasi atas praktek yang mencederai wibawa hukum, hak azasi dan keadilan.

Menurut Sabron, akibat penarikan dana (rush money) yang bersumber dari uang konsumen sebesar Rp162,73 milyar itulah kondisi keuangan developer menjadi kritis, sehingga progress proyek makin terhambat. “Padahal kedua direksi Sipoa (Budi dan Klemens) terus berusaha untuk melanjutkan proyek dengan mencari investor baru. Namun belum juga dapat investor baru, kedua direksi Sipoa sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan atas laporan sebagian konsumen yang ditengarai ditunggangi oleh pihak tertentu,” tambahnya.

Maka itu Sabron menegaskan bahwa Budi Santoso dan Klemens SC adalah korban kriminalisasi hukum, direkayasa agar menjadi  tersangka secara berlanjut dalam pelaporan pidana yang diduga bermotifkan “rencana jahat” terhadap asset developer. Terbukti Budi Santoso dan Klemens SC mengalami beberapa kali paksaan oleh pihak tertentu agar mau melepaskan seluruh aset yang sedang dibangunnya itu dengan harga Rp150 miliyar. Padahal total aset itu, sesuai apraisal profesional, bernilai Rp.687,1 milyar.

“Jadi Budi dan Klemens ini dilemahkan secara keuangan di dalam perusahaan (rush mone) -, kemudian dilemahkan secara hukum, kemudian asetnya dipaksa dibeli dengan harga tidak wajar. Secara universal hukum,  peradilan terhadap kedua direksi Sipoa itu sesat hukum. Tindakan penyidik dapat dikualifikasi sebagai rangkaian hukum yang dapat digunakan untuk menuntut seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukannya  melalui proses yang tidak adil,” kata Sabron.

Sebenarnya penyidik menetapkan sebanyak enam tersangka atas kasus pengaduan oleh sebagian konsumen Apartemen Sipoa. Keenam tersangka itu,  yakni: (1) Budi Santoso,,  (2)  Ir. Klemens Sukarno Chandra, (3) Aris Birawa, (4) Roni Suwono (5) Sugiarto Tanadjoharjo, (6) Harisman. Namun yang ditahan baru  tiga orang,  yakni Budi Santoso, Klemens SC dan  Aris Birawa. Tiga orang lainnya masih menghirup udara bebas.

Menrut Sabron, bahwa benar telah terjadi keterlambatan dalam penyerahan unit apatemen  dari developer kepada konsumen (pelapor) -,  namun hal ini   bukan merupakan tindak pidana, melainkan suatu tindakan  wan-pretasi sebagaimaa diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata: (Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu).

“Adanya peristiwa keterlambatan penyerahan unit, tidak berarti Budi Santoso dan Klemens SC berniat melakukan penipuan dan penggelapan sebagaimana disangkakan.  Apalagi developer telah memiliki izin lokasi dan luasan lahan/tanah yang sedang dibangun Apartemen. Bahkan sudah dilakukan pemasangan tiang pancang sebanyak 2500 buah, serta pembuatan jalan tembus senilai Rp100 milyar. Penyidik harusnya juga menelisik latar belakang ditariknya uang Rp162,73 milyar tersebut. Adakah motif di balik itu," tanya Sabron.

"Kasus ini jelas tergolong perdata," kata Sabron. Terbukti secara langsung/tidak telah diakui oleh penyidik sendiri, dengan menerbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No: S.Tap/59/III/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2018, terkait Laporan Polisi: LBP/009/I/2018/UM/JATIM tanggal 4 Januari 2018 atas nama Pelapor Siti Nurbaya, SH sebagai kuasa hukum Agus Sadono, pemesan unit apartemen - dengan pertimbangan telah dilakukan  refunds sebesar Rp. 342.365.661,- kepada pihak pelapor. 

“Jadi pembangunan apartemen ini mengalami kendala tak lazim. Di internal developer terdapat pihak-pihak yang melakukan ajakan rush money, sehingga mengakibatkan terjadi krisis liquditas yang berdampak keterlamaban serah terima unit pada konsumen. Uang konsumen yang sedianya dibutuhkan untuk membangun secara bertahap tower, ditarik sebesar Rp162,73 milyar dengan dalih menjual saham dan menuduh direksi tidak cakap,” ujar Sabron. 

Menurut Sabron, sebenarnya banyak konsumen yang telah membangun komunikasi dengan developer untuk menempuh jalur mediasi agar dilakukan refunds atas dana yang telah dibayarkan. Bahkan mereka menganggap kesalahan developer adalah wan-prestasi, bukan pidana penpuan. 

“Sudah ada beberapa konsumen yang selesai refunds-nya. Kini juga sedang dimediasi untuk 200 konsumen lain yang menempuh jalur non-hukum. Dan peluang ini terus dibuka. Harusnya Budi Santoso,,  Klemens SC dan Aris Birawa dibebaskan demi hukum. Agar mereka bisa terus melanjutkan proyeknya dengan meggandeng investor baru,” tambah Sabron sebagaimana disampaikan Eddy.(ksc)

Komentar