Pakde Karwo : Digitalisasi Ekonomi Bawa Jatim Jadi Smart Province

KANALSATU - Gubernur Jawa Timur  Soekarwo berupaya agar Provinsi Jawa Timur dapat menjadi smart province lewat digital ekonomi. Penerapan digital ekonomi tersebut menjadi kebutuhan dan keniscayaan dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

”Mereka yang jadi pemenang dalam persaingan pasar bebas adalah yang mampu bergerak dan menangkap peluang lebih cepat,” ujarnya disampaikan di hadapan media saat melakukan Jumpa Pers terkait Hari Jadi Provinsi ke 73 Prov. Jatim di Ruang Bhinaloka Kantor Gubernur Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (11/10/2018).

Oleh karenanya, tema pada peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim yang akan berlangsung pada 12 Oktober 2018 mendatang mengambil tema ‘Jatim Smart Province’.  Mewujudkan Jatim Smart Province harus di dukung oleh tiga penggerak yakni Smart Governance, Smart Industri dan Smart Economy.

Ia mengatakan, bahwa Jatim Smart Province memiliki tujuan agar industri di Jatim sebagai pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Smart governance di dapat dengan adanya keterbukaan informasi dan data yang terintegrasi. Juga, dapat membantu kebijakan yang melayani masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat berbasis IT yang terintegrasi.

Untuk, smart industri lanjutnya bisa dilakukan dengan membantu IKM yang kecil menjadi lebih efisien. Salah satu caranya, pemerintah membantu IKM tidak memberikan pajak bagi usaha kecil, pemberian suku bunga murah, dan mempermudah perijinan. Sementara, smart economy diperoleh melalhi peningkatan daya saing, yakni kualitasnya lebih baik, harganya lebih murah, dan distribusinya lebih cepat.

Pakde Karwo sapaan akrabnya memandang, dengan semakin majunya sektor industri di Jatim, akan terwujud pembangunan ekonomi yang inklusif.  Sehingga dapat mengoptimalisasi potensi sumber daya daerah sekaligus mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan.
    
”Kami ingin memulai digital ekonomi. Kami juga sudah membuat perjanjian dengan bukalapak agar memasarkan produk dalam negeri. Ini yang kami minta kepada pemain online produk dalam negeri. Kami juga mencoba mendeteksi apa saja di bahan baku 34 provinsi yang bisa mengurangi bahan baku impor. Substitusi harus menonjol sehingga ekspor impor tidak defisit,” tuturnya.

Digital Ekonomi tambahnya, harus mampu mendorong sektor industri. Melalui digital ekonomi itulah, segala informasi tentang penyediaan bahan baku industri di masing-masing daerah bisa tersedia. Dengan begitu ketika ada suatu daerah atau perusahaan membutuhkan bahan baku, bisa mengambil dari daerah lain dan tidak perlu impor dari luar negeri.
(KS-5)

 

Komentar