Pengadilan atas Pers, Sebuah Kontroversi

Kolom Lutfil Hakim

Selama ini Indonesia tidak pernah masuk dalam daftar negara yang suka memenjarakan wartawan. Ini bukti betapa pasal-pasal di UU Pers (UU No.40 TH 1999) memiliki imunitas yang tinggi terhadap kerja jurnalistik. Selain UU Pers itu sendiri juga mengatur tentang prinsip-prinsip dan azas kerja jurnalistrik yang profesional, independen, cover-bothside, jujur dan mengedepankan hati nurani.

Committee to Protect Journalists atau disingkat CPJ, sebuah lembaga nirlaba yang dibentuk di New York pada 1981 - khusus untuk perlindungan wartawan se-dunia, secara periodik mengumumkan temuannya tentang negara-negara yang dinilai tidak demokratis dan tidak acceptble terhadap kehidupan pers. Negara-negara seperti China, Mesir, Turki, Iran, Myanmar, Uzbekistan, Vietnam, Ethiopia, Kuba dan Sudan paling sering disebut pada daftar CPJ. 

Indonesia nyaris tidak pernah masuk daftar negara yang disebut oleh CPJ. Meski zaman pemerintahan Orde Baru dinilai otoriter, tapi lebih memilih mem-breidel surat kabar ketimbang memenjarakan wartawannya. Pemerintahan pasca reformasi telah bertekad menjadikan kehidupan pes yang bebas dan bertanggungjawab sebagai bagian dari demokrasi yang telah diperjuangkan bersama. 

Namun pada perkembangannya, kebebasan pers yang telah disepakati bersama itu sering tampil “kebablasan” dan cenderung tidak bertanggung-jawab. Tidak semua, memang. Tapi riuh-rendah kritikan terhadap “pers yang keblalasan dalam menterjemahkan kebebasan” ini kian sering terdengar. Terlebih ketika saluran pers terkonvergensi melalui beberapa media, diantaranya media online, radio news, dan televisi. Bukan hanya media cetak.

Dari sinilah muncul kesadaran perlunya “kontrol” terhadap kehidupan pers yang mulai kebablasan dan sering melahirkan sengketa berita. Dewan Pers lantas disepakati untuk dikuatkan sebagai lembaga independen pengawal UU Pers, dengan tugas utama (wewenang) pembinaan terhadap pers dan menyelesaikan sengketa jurnalistik. Tetapi Dewan Pers tetap menjamin jalannya kehidupan pers bebas – bertanggungjawab, karena kemerdekaan pers merupakan bagian penting dari HAM. 

Celakanya, pers bebas yang mulai menyegarkan kehidupan demokrasi di Indonesia ini berkembang bersamaan dengan lahirnya saluran media sosial. Perkembangan medsos yang pesat ini pun akhirnya banyak dikeluhkan karena tidak adanya lembaga kontrol. Sehingga lahirlah UU No. 11 TH 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  yang kemudian direvisi menjadi UU No.19 TH 2016.

Media online bisa msuk cover UU ITE jika beritanya dinilai bukan sebagai produk jurnalistik dan bisa dijerat pasal-pasal UU ITE yang  ancaman hukumannya “ngeri”. Tapi kalau beritanya memenuhi unsur dan prinsip-prinsip jurnalistik akan dilindungi oleh UU Pers yang memiliki imunitas tinggi. 
Lantas, siapa pihak yang paling berhak menentukan status berita itu produk jurnalistik atau bukan?

Jawabannya adalah Dewan Pers,  yang diberi wewenang untuk memberikan penilaian, menafsirkan, beropini dan menentukan apakah berita itu karya jurnalistik atau bukan. Artinya, seorang wartawan akan diadili apakah menggunakan UU Pers atau UU ITE atau KUHP – akan  sangat tergantung  judgement dari Dewan Pers.

Maka itu Dewan Pers terus melakukan pembinaan agar pers makin profesional dan sengketa berita bisa diminimalkan. Kewajiban sertifikasi terhadap jurnalis adalah bagian dari pembinaan oleh Dewan Pers melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Bukan hanya itu, kini perusahaan pers wajib  tercatat dan diakui oleh Dewan Pers melalui mekanisme verifikasi dengan aneka persyaratan. 
Pada bagian verifikasi perusahaan pers  oleh Dewan Pers ini, sering menjadi kontroversi dan dinilai kebablasan melebihi wewenangnya. Ironisnya lagi, Dewan Pers kabarnya akan menyatakan semua produk berita bukanlah karya  jurnalistik – manakala perusahaan pers-nya belum verified oleh Dewan Pers.  

Seolah tidak nyambung, memang. Tapi itulah fakta. Persyaratan verifikasi perusahaan pers sangat normatif -- diantaranya terkait dengan soal standar upah pekerja, berbadan hukum, dan struktur susunan redaksi harus lulus UKW. Kini terdapat ribuan media massa di Indonesia, dan terbanyak adalah media online. Tapi sejauh ini perusahaan pers yang sudah diverifikasi kurang dari 100 perusahaan.

Seperti kasus yang menimpa almarhum M. Yusuf, seorang jurnalis di Kalsel, misalnya, dia dijerat oleh UU ITE . Padahal medianya adalah pers, bukan medsos. M. Yusuf  dilaporkan oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri sebagai tindak pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui website, sehingga polisi menjeratnya dengan UU ITE pasal 45 dengan ancamanan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. 

Penyidik Kepolisian mengaku, sebelum menetapkan M. Yusuf sebagai tersangka dan menangkapnya, sudah berkonsultasi dengan Dewan Pers di Jakarta sebanyak dua kali. Artinya opini Dewan Pers yang dijadikan rujukan. Artinya Dewan Pers mengatakan bahwa berita-berita yang ditulis M. Yusuf bukanlah karya jurnalistik.

Harusnya, opini yang diberikan oleh Dewan Pers kepada polisi (sebagai pembuat BAP) hanya untuk dipergunakan oleh jaksa di prersidangan. Bukan dipergunakan polisi untuk menangkap M. Yusuf. Karena kasus ini hanyalah sengketa berita, bukan kasus korupsi yang memungkinkan tersangka bisa menghilangkan barang bukti. Seharusnya M. Yusuf tidak ditahan sebelum ada putusan tetap dari persidangan. Naif lagi Yusuf meninggal di penjara karena kondisinya yang sakit.

Opini Dewan Pers secara hukum statusnya hanya sebagai saksi ahli. Keterangannya tidak mutlak mengikat. Tergantung penafsiran Hakim dalam memutuskan. Tentu dengan mendengarkan argumen pembelaan dari pengacara M. Yusuf mengenai posisi pemberitannya.  Sebab rujukan tertinggi tentang Pers di Indonesia adalah UU No. 40 TH 1999 tentang Pers. Bukan opini Dewan Pers.
Ancaman Penjara

Dewan Pers mensyaratkan perusahaan pers harus berbadan hukum, bisa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan.  Artinya, saat perusahaan pers terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Ham, dan tercatat sebagai perusahaan bidang pers, maka secara hukum sejak itu perusahaan tersebut adalah perusahaan pers dan produk-produknya adalah produk pers (jurnalistik).

Menjadi aneh ketika seluruh perusahaan pers diwajibkan listing di Dewan Pers untuk diverifikasi apakah layak disebut perusahaan pers. Jika dianggap tidak layak, maka produk-produk beritanya dinilai bukan sebagai karya jurnalistik. Padahal di Kementerian KumHam sudah jelas bahwa perusahaan yang mendaftar itu adalah perusahaan bidang pers. Lebih tinggi mana penetapan status dari Kementerian KumHam dibanding opini Dewan Pers?

Masalahnya kemudian, aparat penegak hukum justru lebih melihat opini Dewan Pers jika terjadi sengketa berita atau delik aduan pers. Dewan Pers akan dengan mudah mengatakan bahwa berita tersebut bukan karya jurnalistik, ketika diketahui bahwa perusahaan penerbitnya belum terverifikasi di Dewan Pers. 

Padahal konsekwensi hukum dan ancaman hukumannya berbeda jauh. Jika sengketa berita itu didekati dengan UU Pers, maka sangat mungkin pihak pers terhindar dari jerat hukum lebih jauh. Karena ada skema mudah untuk menggugurkan kasusnya. Tapi jika sengketa berita itu  didekati dengan UU ITE (kalau medianya online) dan KUHP, maka ancaman hukumannya jauh lebih berat. 
UU Pers memiliki imunitas tinggi sehingga memungkinkan wartawan terhindar dari jerat hukum yang lebih dalam. Ketika pihak yang merasa dirugikan diberi hak jawab sama untuk dimuat sanggahannya, maka gugurlah kasus hukum atau gugatannya. Soal fasilitas hak jawab tidak diambil oleh pihak yang menggugat, maka kasusnya tetap gugur.

Ketika Dewan Pers mengatakan bahwa berita itu bukan produk jurnalistik, maka pengadilan sengketa berita akan menggunakan UU ITE (jika medianya online) atau KUHP yang revisinya akan disahkan Agustus 2018. Atau bisa dijerat UU dua-duanya, sehingga ancaman hukumannya maupun dendanya akan sangat berat. Dan semua keputusan ini sangat tergantung dari opini Dewan Pers, meski UU Pers sebenarnya tidak memberi kewenangan sejauh itu.

Meski UU ITE sudah dilakukan revisi, namun secara umum ancamannya masih tergolong berat – jika yang dijerat adalah pekerja jurnalistik. Misalnya  Pasal 27 ayat (3)  - ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

Pekerja jurnalistik atau wartawan sangat rawan dengan ancaman pasal – pasal di UU ITE (khusus media online) ketika Dewan Pers beropini bahwa berita yang disengketakan bukan produk jurnalistik. Kasus yang menimpa wartawan kemajuanrakyat.co.id , M. Yusuf  (alm) adalah contoh kongkrit  tentang fakta rancunya kehidupan pers di Indonesia.

Ancaman lain bagi kehidupan pers adalah Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas dan rencananya akan disahkan sebagai KUHP di DPR RI pada Agustus 2018.  Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai bisa mengancam kebebasan pers, termasuk diantaranya  adalah pasal 309.

Pasal 309 ayat (1) dalam draf RKUHP berbunyi: Setiap orang yang menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal tersebut bisa dikategorikan pasal karet, karena bisa memberi ruang yang luas kepada penyidik untuk menafsirkan sesuka-hatinya apakah berita itu bohong atau tidak. Misal, ketika nara sumber pertama membantah statement-nya karena dikomplain atau didugat pihak ketiga, maka  sangat jelas beritanya akan dikategorikan bohong dan wartawannya bisa diancam Pasal 309 KUHP. 

Kemudian pada frasa “mengakibatkan keonaran dan kerusuhan”, sangat sulit memastikan apakah yang terjadi (kerusuhan/keonaran) benar-benar disebabkan karena berita, atau memang sudah ada potensi tinggi di masyarakat untuk konflik dan rusuh. Jurnalis akan dengan mudah dijerat pasal-pasal tersebut manakala judgement dari Dewan Pers mengatakan bahwa berita tersebut bukanlah produk jurnalistik.

Ironis, memang. Setelah 20 tahun era reformasi berjalan, pilihan-pilihan kebebasan berekspresi dalam bingkai demokrasi  - yang sejatinya dijamin UUD 1945, justru mulai diotak-atik dan dipreteli sendiri. KUHP yang sudah berumur puluhan tahun dan buatan Belanda, kini revisinya justru menampakkan sifat represif. Artinya tidak berpihak kepada kehidupan demokrasi moderen, tapi justru lebih represif dari jaman kolonial.

Pada RKUHP, misalnya,  terdapat tindak pidana terhadap Proses Peradilan atau contempt of court sebagaimana diatur Pasal 328 dan 329. Jurnalis akan dengan mudah dijerat pasal ini mana kala ada berita yang mengkritisi jalannya persidangan dan putusan pengadilan.  Pasal ini berpotensi mengancam kebebasan yang sudah dijamin konstitusi.

Pemerintah mengklaim, Pasal 328 RUU KUHP itu diadopsi dari Pasal 217 KUHP. Tapi jangkauannya berbeda jauh. Ancaman Pasal 328 tidak hanya ditujukan untuk kondisi di dalam sidang sebagaimana diatur Pasal 217, melainkan juga berlaku pada seluruh proses peradilan, mulai dari penyidikan sampai pengadilan. Artinya wartawan harus hati-hati menulis tentang kejanggalan-kejanggalan terkait penyidikan, persidangan hingga putusan, sebab setiap saat bisa dengan mudah ditersangkakan dengan tuduhan contempt of court.

Ancaman hukumannya pun berbeda sangat jauh. Jika pelanggar Pasal 217 di KUHP hanya diancam tiga minggu, namun di RKUHP menjadi 5 tahun – sebagaimana dijelaskan Pasal 329. Ditegaskan,  bagi setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan atau mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan, segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun. 

Banyak pasal lainnya di RKUHP dan UU ITE yang bisa mengancam kehidupan pers dan bisa memenjarakan wartawan setiap saat. Maka itu para jurnalis harus hati-hati menulis dan dalam melaporkan liputannya. Prinsip-prinsip seperti crosscheck, verifikasi, coverbothside adalah tindakan secure , sebelum kemudian meluncurkan beritanya ke publik. Jangan ada lagi kasus seperti yang menimpat M. Yusuf. Agar Indonesia tetap bersih di papan Committee to Protect Journalists CPJ.  (*)

Komentar