Dosen Univ. Wijaya Putra Kembangkan VIRLO

Sistem Informasi Jasa Layanan Hukum

budi endarto (jaket hitam), beserta tim hukum univ. wijaya putra, surabaya mengembangkan layanan jasa hukum VIRLO

KANALSATU - Budi Endarto, dosen  Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya, mengembangkan sistem informasi layanan jasa hukum ‘Virtual Law Office atau VIRLO’ untuk memenuhi kebutuhan kantor hukum.

Budi bersama timnya, menjelaskan bahwa VIRLO merupakan sistem informasi layanan jasa hukum satu satunya di Indonesia, telah mendapatkan pengakuan dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta.

“Memasuki era revolusi industri 4.0 dewasa ini, berpengaruh besar terhadap seluruh sendi kehidupan termasuk dunia profesi hukum,” kata Budi.

Ia menjelaskan, dalam bukunya Richard Susskind (The Future of Law) memberikan pandangan akan terjadi pergeseran layanan jasa hukum.

Pergeseran tersebut, dalam bentuk layanan jasa hukum (legal service) dan proses layanan jasa hukum (legal process).

Selain itu, kata Budi, arsitektur system informasi yang dikembangkan, berdasarkan kebutuhan proses layanan jasa hukum yang mengintegrasikan Client Portal, Information System dan Virtual Data Room.

Masih kata Budi, bahwa proses layanan jasa hukum (legal process) dikembangkan oleh VIRLO, merupakan upaya perubahan paradigma, dimana pada awalnya layanan jasa hukum  dilakukan dengan metode konvensional.

“Dalam era digital saat ini, harus digantikan dengan layanan jasa hukum melalui proses digital, dengan memanfaatkan teknologi informasi.”

Fenomena yang ada saat ini, lanjut Budi, dominasi kantor hukum besar menjalankan layanan jasa hukum secara konservatif, lambat laun akan tergeserkan dengan kantor hukum yang lebih efisien dan berbasis teknologi informasi.

“Dengan demikian, yang harus dipahami oleh para advokat adalah mengantisipasi pergeseran paradigma proses layanan, dan penggunaan system informasi dalam memberikan layanan jasa hukum kepada kliennya,” tegas Budi.

Ia beberkan, dalam upaya memperkenalkan VIRLO beberapa waktu lalu telah diselenggarakan Focus Group Discusion (FGD) dengan mengundang beberapa kantor hukum di Surabaya, serta beberapa staf pengajar Fakultas Hukum.

Menurut Budi, para peserta FGD sangat antusias dan mengapresiasi upaya kreatif dan inovatif  untuk pengembangan layanan jasa hukum.

Bahkan, beberapa kantor hukum berminat untuk bekerjasama untuk menggunakan aplikasi VIRLO di kantor hukum mereka.

Pengembangan VIRLO, merupakan pelaksanaan kegiatan Skim Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK).

Dengan sumber pendanaan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi selama 3 (tiga) tahun yakni tahun 2016 - 2018. (ks-6)

 

 

Komentar