Gubernur Soekarwo Lantik Tiga Penjabat Bupati

KANALSATU - Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo secara resmi melantik tiga Penjabat (Pj) Bupati di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/8) malam.

Ketiga Pj Bupati tersebut adalah Pj. Bupati Pasuruan, Abdul Hamid, yang sehari-hari sebagai Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim, Pj Bupati Madiun, Boedi Prijo Suprajitno yang kesehariannya sebagai Kepala Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Bojonegoro, serta Pj Bupati Magetan, Gatot Gunarso, yang sehari-hari sebagai Kepala Baperwil Madiun.

Para Pj Bupati ini menggantikan bupati yang masa jabatannya berakhir. Yakni Bupati Pasuruan, H.M. Irsyad Yusuf masa jabatannya berakhir pada tanggal 9 Juli 2018, Bupati Magetan, H. Sumantri (23 Juli 2018), dan Bupati Madiun , H. Muhtarom yang berakhir pada tanggal 3 Agustus 2018.

Kepada ketiga Pj Bupati, Pakde Karwo secara tegas mengingatkan  amanah Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Th. 2014 yang menekankan bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan. Karena itu, sebagai langkah awal, para Pj Bupati harus segera menjalin koordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD di wilayahnya.

”Ini perintah UU, Pj Bupati itu disumpah agar melaksanakan UUD 45 dan melaksanakan UU selurus-lurusnya. Jika tidak dilaksanakan, maka akan diperingatkan dan disekolahkan oleh mendagri selama tiga bulan. Jika tidak berubah, maka akan diberhentikan sebagai Pj,” tegasnya.

Ditambahkan, salah satu kebijakan strategis yang harus dilakukan Pj Bupati bersama DPRD adalah menyusun APBD, baik APBD murni, perubahan APBD, dan laporan pertangung jawaban. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan, karena ini adalah siklus anggaran atau budget-cycle yang ditetapkan UU.

”Ini adalah bulan-bulan dimana harus menyiapkan untuk perubahan anggaran. Karena jika telat sampai bulan September, dan baru turun di bulan Oktober, maka nanti waktunya habis di perubahan. Jadi, Pj Bupati harus segera berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah secepatnya dalam menyusun perubahan anggaran,” tambahnya.

Dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014, lanjut Pakde Karwo, juga diperintahkan bahwa tugas Pj bupati adalah  koordinator pejabat struktural dan vertikal di wilayahnya. Artinya, sebagai koordinator dalam forkopimda, mulai Kapolres, Dandim, dan Kajari.

”Jadi Pj bupati harus berinisiatif melakukan koordinasi dengan dewan sebagai unsur pemerintahan daerah, juga anggota forkopimda, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini penting dalam pengambilan keputusan strategis bersama, khususnya terkait penanganan permasalahan sosial di wilayahnya,” katanya.

Pakde Karwo juga mengucapkan terima kasih kepada para bupati yang telah purna tugas. Menurutnya, dharma bakti mereka telah mampu meningkatkan kesejahteraan bagi daerahnya. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada para istri Pj Bupati yang merupakan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda di wilayahnya.
(KS-6)

Komentar