Resmi Jabat Gubernur BI, Perry Warjiyo Pikul Tugas Berat

KANALSATU - Perry Warjiyo resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 menggantikan mantan pemimpinnya, Agus Martowardojo, setelah mengucap sumpah jabatan di Mahkamah Agung, Kamis (24/5/2018). Pengangkatan Perry sebagai Gubernur BI tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 70/P/2018 tertanggal 16 April 2018.

Perry alumnus Universitas Gadjah Mada merupakan Mantan Deputi Gubernur BI periode 2013-2018. Saat menjadi wakil Agus di Bank Sentral, Perry banyak membenahi aspek kebijakan moneter, ekonomi inetrnasional, dan ekonomi syariah.

Tugas Perry cukup berat saat ini. Dia datang sebagai pucuk pimpinan tertinggi BI saat arus tekanan terhadap nilai tukar rupiah sedang kencang-kencangnya. Rupiah sudah melemah 4,53 persen hingga 21 Mei 2018 (year to date/ytd) dan kini berada di kisaran Rp14.100 per dolar AS, yang merupakan level terlemah rupiah sejak 2015.

Setelah mengucap sumpah jabatan di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis, Perry menekankan akan menerapkan langkah-langkah kebijakan moneter yang lebih kuat, bersifat mendahului (pre-emptive) dan antisipatif terhadap tekanan ekonomi eskternal, terutama dampak dari empat kali kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve tahun ini.

”Saya rencanakan untuk lebih `pre-emptive`, `front loading`, dan `ahead the curve` dalam kebijakan respons suku bunga,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa BI akan melakukan intervensi ganda untuk menstabilkan kurs rupiah di pasar valas dan SBN.

Perry yang selalu mengampanyekan kebijakan moneter propertumbuhan dan prostabilitas itu meyakini tekanan ekonomi global, terutama dari Amerika Serikat, masih akan membayangi kondisi arus modal asing di Indonesia.

Secara yakin, dia memprediksi Bank Sentral AS The Federal Reserve akan menaikkan suku bunga acuannya sebanyak empat kali pada tahun ini, yang mengindikasikan membaiknya perekonomian AS.

”Rupiah yang tertekan sejak Februari 2018 karena ekonomi eksternal di AS, yakni imbal hasil obligasi pemerintah US Treasury yang naik dan data ekonomi AS,” ujarnya.

BI diakui Perry keliru memprediksi imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang saat ini sudah menyentuh 3 persen. Sebelumnya, BI memperkirakan imbal hasil obligasi pemerintah AS hanya akan bergerak di kisaran 2,7 persen.

”Tekanan juga datang dari defisit fiskal AS yang lebih tinggi. Pada tahun ini diperkirakan 4 persen, tahun depan 5 persen, dan itu membuat pembiayaan AS akan lebih tinggi,” ujarnya.

Kebutuhan pembiayaan untuk defisit itu yang membuat imbal hasil obligasi AS naik dan memicu arus modal keluar dari seluruh negara emerging markets, termasuk Indonesia.

Untuk meredam tekanan terhadap rupiah, Perry akan memperdalam pasar keuangan untuk memastikan likuiditas valas dan rupiah tersedia.

Sejak Januari hingga Mei ini, intervensi BI di pasar SBN sudah menghabiskan Rp50 triliun, di dalamnya sebesar Rp13 triliun pada bulan Mei 2018. Intervensi itu untuk meredakan gejolak di pasar SBN karena tekanan modal keluar menyusul naiknya imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Perry dalam waktu dekat juga akan memanggil perbankan yang aktif dalam pengelolaan devisa untuk menenangkan dan menyosialisasikan kebijakan moneter. ”Saya juga akan perkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Saya juga akan aktif berkomunikasi dengan perbankan, misalnya untuk membenarkan banyak mispersepsi,” ujar dia.

Suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate saat ini sebesar 4,5 persen yang pada bulan Mei 2018 baru mengalami penaikan 0,25 persen setelah 9 bulan terkakhir dipertahankan di posisi 4,25 persen.
(ANT/KS-5)

Komentar