Pelaku Usaha Minta Tambahan Cuti Bersama Lebaran Bersifat Optional

KANALSATU - Kalangan pelaku usaha menyambut positif rencana pemerintah untuk merevisi tambahan cuti bersama selama libur Idul Fitri.

Ketua Umum asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengusulkan agar tambahan cuti bersama pada tanggal 11, 12 dan 20 bersifat optional. ”Kalau optional berarti perusahaan boleh ambil boleh juga tidak,” kata dia, Kamis (3/5/2018).

Namun begitu, ia meminta pada pemerintah agar selama masa tersebut, layanan umum tetap berjalan untuk mendukung kegiatan produksi. Layanan umum yang dimaksud Hariyadi antara lain pelabuhan dan perbankan.

”Perusahaan yang melakukan ekspor kan tetap harus mengirim barang. Ya kita minta agar jalur untuk truk diberikan, pelabuhan juga beroperasi,” ujarnya.

Menurut Hariyadi, pengusaha dan pemerintah pada prinsipnya sudah sepakat untuk mengambil jalan tengah atas pro kontra tambahan cuti bersama Idul Fitri. Saat ini, pengusaha tinggal menunggu pemerintah mengumumkan kebijakan baru terkait tambahan hari libur tersebut.

Sebelumnya ia mengkritisi sikap pemerintah yang memutuskan penambahan cuti bersama Lebaran 2018 secara sepihak, tak mengajak pengusaha berdiskusi. ”Kami tunggu (diskusi). Kami sudah kirim surat usul cuti bersama Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya, dua hari sebelum dan dua hari sesudah Lebaran. Itu sudah cukup, karena kalau yang sekarang kepanjangan, totalnya 9 hari,” tegas dia.

”Dampaknya (penambahan cuti bersama) ini bisa menimbulkan biaya tambah, produktivitas langsung drop, dan buat pekerja sendiri tidak fair, karena langsung dipotong 7 hari kerja, padahal cuti mereka 12 hari setahun,” kata Hariyadi.

Senada dengan Hariyadi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani menyatakan, waktu libur Lebaran 2018 yang berlangsung dari 11 Juni -20 Juni 2018 itu terlalu lama. ”Ya memang kami tahu, libur Lebaran itu libur yang paling panjang. Tapi ketika ada penambahan, itu akan menimbulkan persoalan juga,” katanya, Rabu (2/5/2018).

Dia menyebutkan, ada tiga masalah yang dapat timbul bila waktu libur Lebaran nanti terlalu lama. Pertama, menyangkut soal produktivitas bisnis. Kedua, problem soal upah karyawan yang bakal melonjak bila dipekerjakan pada saat libur Lebaran.

”Ketiga, capital market. Investor enggak mau investasinya stuck hampir dua minggu, karena perubahan investasi cepat,” kata Rosan.

Oleh karena itu, dia memperingatkan, banyak faktor yang harus diperhitungkan dalam pembuatan aturan itu. Menurut dia, kebijakan tersebut memang bisa mengurangi kemacetan arus mudik Lebaran, tapi di satu sisi pun sektor ekonomi akan turut terkena getahnya.

Rosan berharap, pemerintah dapat segera merevisi aturan cuti Lebaran 2018 dan menetapkan waktu libur seperti pada awalnya, yakni dari tanggal 13-19 Juni 2018. ”Kami berharap itu kembali seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dari awal. Karena itu sudah sesuai dengan perencanaan para perusahaan di Indonesia,” pungkas dia.

Pemerintah hingga kini masih terus mengkaji ulang keputusan penambahan hari cuti bersama saat Lebaran 2018. Seperti diketahui, dengan keputusan penambahan libur, maka cuti bersamanya menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018. Libur Idul Fitri sendiri jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018 di hari Jumat dan Sabtu.
(INS/KS-9)

Komentar