Menyoal Kualitas Debat Cagub Jatim

Kolom Lutfil Hakim

KANALSATU – Debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang akan “bertarung” pada Pilkada Serentak Juni 2018, sudah digelar Selasa malam lalu (10/4/18). Masih  ada dua sesi debat lagi yang akan disiapkan KPU Jatim, agar masyakat lebih detil memahami visi-misi kedua pasangan calon (Paslon) yakni Gus Ipul – Puti Guntur Soekarno vs Khofifah IndarPrawansa - Emil Dardak.

Perhelatan debat ini bagian dari upaya KPU Jatim untuk mewujudkan tingkat partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pilgub Jatim sebesar 77%. Lebih tinggi dari tingkat partisipasi publik pada Pilgub 2013 yang hanya 59%. Karena rekrutment gubernur dan wakil harusnya memang tidak hanya mengandalkan ketokohan si-calon, tapi lebih mengedepankan aspek kompetensi dan kapasitas yang tertuang dalam visi-misi dan program strategisnya.

Sebelum lebih jauh membahas soal “dimana” tugas, peran dan fungsi jabatan gubernur dan wakil (secara ideal) dalam struktur pemerintahan, sebaiknya kita pertanyakan terlebih dahulu: Cukupkah debat paslon tiga kali yang disiapkan KPU Jatim untuk mengetahui secara komprehensif tingkat kemampuan,  kompetensi dan program-program strategisnya? 

Dengan waktu yang terbatas dan sangat diatur tata-caranya oleh dua presenter sebagai moderator, terbukti paslon tidak ampu menjelaskan visi-misinya secara sempurna. Bahkan di tengah terbatasnya waktu,  paslon cenderung saling-serang dan menjatuhkan, sehingga pihak yang harusnya menjelaskan secara komplit menjadi terganggu. Pada debat pekan lalu itu, publik tidak mendapatkan haknya untuk mengetahui secara tuntas kemampuan paslon.

Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah masyarakat tertarik untuk berpartisipasi dalam Pilgub Jatim 2018 – ketika pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa visi-misi dan program unggulan para paslon. Bahkan mungkin publik tidak paham, paslon sedang membicarakan soal apa pada debat, kecuali hanya kesan bahwa antar mereka saling serang dan saling menjatuhkan.

Jangan lupa, Jawa Timur adalah provinsi yang sangat besar jumlah penduduknya dan luas wilayahnya. Tidak mungkin paslon hadir kampanye secara menyeluruh ke masing-masing kecamatan yang jumlahnya mencapai 664. Momentum debat merupakan kesempatan terbaik bagi paslon dan konstituen karena disiarkan secara luas melalui saluran sejumlah televisi. 

Tapi jika moment debat tidak dimaksimalkan fungsinya, maka jangan berharap KPU Jatim bisa mendorong masyarakat untuk datang ke bilik coblosan sebesar 77%. Karena masyarakat akan memilih cuek alias golput. Karena publik tidak tahu siapa dan apa kemampuan paslon, serta progam-progran strategisnya sebagai pengungkit dan penguatan pebangunan ekonomi - yang ujungnya adalah kesejahteraan secara umum.

Selain itu, banyaknya jumlah panelis (4 orang) dengan varian yang berbeda – telah mendorong munculnya pertanyaan yang sering tidak berkaitan langsung dengan tugas utama gubernur dan wakil. Ini membuktikan bahwa panelis yang mayoritas dari perguruan tinggi itu,  juga tidak terlalu paham soal tugas-tugas dan kedudukan jabatan gubernur dan wakilnya. Nah loh.

Contoh paling sederhana ketika muncul pertanyaan -di forum debat - terkait soal kesejahteraan masyarakat. Para paslon seolah bisa menyelesesaikan semua pertanyaan. Bahkan cawagub Emil Dardak dan Puti Guntur terjebak saling serang saat membahas masalah gizi buruk. Sungguh publik tidak mendapatkan apapun dari perdebatan tersebut. Karena sejatinya yang dibahas adalah soal-soal yang semestnya menjadi wilayah tanggung-jawab Kabupaten/kota, bukan tanggung-jawab pemprov, guberur dan wakilnya.

Sejauh ini KPU Jatim dan seluruh perangkatnya belum menjelaskankepada publik apa sebenarnya tugas, peran, tanggung-jawab, serta wewenang jabatan gubernur dan wakil. Pertanyaan yag muncul dalam debat justru lebih mengarah kepada tugas-tugas yang seharusnya bukan menjadi tanggung-jawab gubernur dan wakil.

Penyelenggara pemilu belum pernah menjelaskan, misalnya,  apa beda “pemda provinsi jatim” dengan “pemda se-provinsi jatim”.  Di mana letak tugas dan wewenangnya, di mana beda APBD Pemrov Jatim versus APBD se-Jatim. Padahal sangat jelas. APBD Pemprov Jatim 2018 nilainya hanya Rp30 triliun. Sedangkan APBD se - Jatim sekitar Rp111 triliun. 

Nah, dana yang dikelola gubernur dan wakil di pemerintahan provinsi adalah yang Rp30 triliun itu. Nilai selebihnya, pengelolaan dan  politik anggaran berada di tangan bupati/walikota. Sedangkan PDRB Jatim yang nota-bene di-drive dari belanja se-Jatim sebesar Rp111 trilun, selalu diklaim – seolah sebagai bagian dari hasil tugas gubernur yang nota-bene hanya mengelola Rp30 triliun. Ini kan tidak nyambung.

Coba kita bedah APBD Pemprov Jatim secara sederhana. Dari Rp30 triliun itu sekitar 50% dikelola sebagai belanja rutin dan gaji pegawai. Sisanyanya, sekitar Rp8 triliun dibelanjakan untuk hibah. Artinya hanya Rp7 triliun yang dikelola sebagai program phisik dan non-phisik, dan itu pun didistribusikan kepada sekitar 50 lebih SKPD (dinas, badan dan biro). Bayangkan, kalau dirata-rata, maka per SKPD hanya mendapat Rp140 miilar.

Dengan anggaran yang kecil itu mana mungkin gubernur dan wakil bisa mengurangi angka kemiskinan di Jatim – sebagaimana ditanyakan para panelis pada debat paslon. Karena tugas itu sejatinya ada dalam wilayah kerja bupati/walikota. Sementra, karena paslon sedang berada di panggung dan sedang mengupayakan simpati pemilih,  tentu akan menyatakan sanggup menurunkan kemiskinan - dengan aneka argumen yang dibangun, meski argumennya banyak tidak nyambung. Bahkan terjadi argumentum ad hominem.

Jangan kemudian program pengentasan kemiksinan skala kecil yang diterapkan oleh pemprov Jatim hanya di dua - tiga kabupaten saja, misalnya, lantas diklaimkan seolah sudah bisa mengatasi kemiskinan se-Jatim. Ini kan tidak nyambung tapi dipaksakan untuk nyambung. 

Demikian juga pada konteks peningkatan kesehatan masyarakat.  Anggaran Dinas Kesehatan provinsi – mungkin – akan lebih banyak diserap oleh rumah sakit milik pemprov Jatim dibanding sebagai program dinas. Banyaknya jumlah pegawai pemprov Jatim juga bermakna pemborosan ketika efektifitas kerja dan wilayah kerja sejatinya terbatas.

Pada konteks kesejahteraan sosial, harusnya posisi gubernur hanya sebagai koordinator saja, memastikan bahwa masing-masing kabupaten/koa telah mengarahkan program-programnya ke sektor-sektor yang terkait dengan kesejahteraan. Jika ada kekurangan anggaran, pemrov bisa bantu mengeluarkan anggarannya, atau memintakan tambahan DAK ke pemerintah pusat.

Jangan lupa, secara susunan dan kedudukan (susduk) -- jabatan gubernur dan wakil – sebagimana diatur dalam UU No.23 TH 2014 Pasal 1 ayat 13 dan Pasal 4 ayat 1 – adalah wakil dari pemerintah pusat. Bahkan secara lebih gamblang adalah wilayah administratif dari wilayah kerja pemerintah pusat di provinsi – selain sebagai pemerintah daerah. 

Gubernur dan wakil tidak punya rakyat langsung, sebab yang punya rakyat adalah bupati/walikota. Juga tidak punya wilayah langsung, karena yang punya adalah bupati/walikota. Salahnya adalah dalam UU Pemilu mengatur bahwa rekrutment gubernur dan wakil harus dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat melalui Pilkada. Harusnya jabatan gubernur cukup ditunjuk oleh presiden, sehingga efisien karena tidak perlu ada Pilgub.

Kewenangan Terbatas

Kewenangan jabatan gubernur dan wakil sangat terbatas. Tidak bisa secara langsung vis-a-vis dengan rakyat.  Yang bisa langsung adalah bupati/walikota. Kewenangan gubernur dan wakil sangat terbatas ke atasnya maupun ke bawahnya. Apalagi ke samping. 

Jika di Kota Surabaya sering terjadi banjir, misalnya, itu tugas dan tanggungjawab walikota Surabaya untuk menanganinya. Bukan tugas gubernur. Jika di Surabaya ingin banyak mall, maka tugas walikota untuk merayu PT Pakuwan Jati nambah jumlah mal Tunjungan Plaza. Masing-masing kabupaten/kota sudah punya target kerja sesuai dengan anggaran yang dikelolanya. Tugas gubernur dan wakil sjatinya tidak rumit. Tapi pilkadanya dirumitkan.

Ke samping, wewenang gubernur juga terbatas. Dalam UU Otonomi, misalnya, gubernur diwajibkan untuk memastikan jumlah kecukupan suplai air bersih, listrik dan rumah sehat. Padahal urusan listrik berada di tangan PT PLN yang nota-bene merupakan perseroan dan tidak berurusan dengan tugas gubernur. Suplai air bersih umumnya dikelola PDAM milik kabupaten/kota. Bukan milik pemprov. Pembangunan unit rumah banyak dilakukan developer swasta, bukan oleh pemprov.

Contoh lain. Jika suku bunga pinjaman untuk UKM mahal, maka itu juga wewenang pemerintah pusat untuk menurunkannya disesuaikan dengan kondis pasar uang yang sedang berlangsung. Bukan tugas gubernur. Mahalnya harga BBM juga bukan urusan gubernur, tapi urusan pemerintah pusat dan PT Pertamina. Soal pertanahan juga demikian, jadi urusan BPN yang nota-bene secara struktur tidak berada di wilayah gubernur.

Berbeda dengan Daerah Khusus seperti Jakarta. Wewenang gubernur di Jakarta bisa bersentuhan secara langsung dengan kepentingan rakyat di tingkat bawah. Karena jabatan walikota Jakarta (Jakarta Pusat, Barat, Utara, Timur, dan Jakarta Selatan) tidak dipilih melalui Pilkada, tapi ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI. Di luar DKI, wewenang gubernur sangat terbatas.

Di sektor pertanian, misalnya, jika ada petani tembakau mengeluh kepada paslon gubernur karena hasil pertaniannya tidak diserap, lantas calon gubernur menyatakan sanggup menyelesaikan jika nanti terpilih, maka bisa dipastikan bahwa itu hanya PHP (pemberi harapan palsu) alias bohong. Karena urusan tembakau diserap atau tidak – maupun besaran harganya, sepenuhnya bergantung dari kebutuhan pabrik rokok. Bukan urusan gubernur.

Dan masih banyak contoh lainnya yang seolah tugas gubernur padahal bukan. Lantas di mana dan apa tugas gubernur seharusnya? Ini yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu maupun oleh masyarakat sebagai konstituen dalam konteks demokrasi politik ke-Indonesiaan. Harusnya posisi jabatan gubernur hanya memilih peran – peran yang strategis. Bukan lagi mengurus soal - soal kecil seperti bansos, karena sudah ada bupati/walikota yang mengurusnya.

Misalnya, gubernur harus  mendorong tumbuhnya investasi di wilayahnya (se-Jatim). Karena dengan invetasi pergerakan ekonomi akan mengikuti- yang ujungnya akan berdampak posisif kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung. Pemprov dengan komando gubernur, misalnya,  harusnya menjadi negosiator ke pemerintah pusat untuk menumbuhkan infrastruktur pendukung investasi dan perekonomian di kabupaten/kota se-Jatim. 

Pemprov harus bisa menjadi fasilitator dalam menyeimbangkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jatm. Jangan keburu bangga dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi masih banyak disparitas pertumbuhan terjadi antar kabupaten/kota. Gubernur harus memperbanyak kawasan industri dan pelabuhan barang ekonomi agar bisa menjadi pengungkit pertumbuhan secara umum.

Gubernur harus berperan aktif dalam menumbuhkan perekonomian provinsi. Membangun banyak citi-hub sebagai pengungkit pertumbuhan kawasan. Sektor industri yang selama ini menyumbang 29% PDRB Jatim harusnya didorong lagi, misalnya lebih diarahan ke tumbuhnya ektor industri primer dan tersier, bukan hanya barang primer-sehingga lebih memiliki ilai tambah.

Kembali pada konteks pertanian tembakau, misalnya, gubernur harusnya mengupayakan dana bagi hasil (DBH) cukai yang diterima dari APBN - dipergunkan - sebagai pengungkit teknologi budidaya tembakau yang bisa menghasilkan produk (tembakau) dengan kadar nikotin dan kadar TAR rendah. Karena kebutuhan terbesar pabrik rokok kini adalah tembakau kadar nikotin dan TAR rendah, sementara milik petani kadarnya tinggi. Akibatnya,  pabrik rokok memilih impor. Negatif perdagangan tembakau Jatim jumlahnya mencapai ratusan ribu ton per tahun. Lebih banyak impornya. Karena tembakau milik petani tidak compatible dengan kebutuhan pasar rokok.

Sektor migas, misalnya, gubernur harus bisa mengupayakan – setidaknya menjadi inisiator lahirnya UU Khusus Migas yang memberikan porsi lebih besar kepada daerah penghasil. Misalnya Madura yang selama ini ada 14 kontraktor K3S yang sudah beroperasi dengan produksi 700 juta kaki kubik gas per hari, tapi Madura tidak mendapatkan apa-apa. Dengan UU khusus yang diupayakan gubernur, pemda se-Madura harus ditempatkan sebagai optaker atas seluruh hasil gas yang diambil dari perut bumi Madura – untuk kemudian dijual kembali ke sektor hilir (industri, pln, petrokikmia, dll).

Pendek kata, masyarakat harus tahu secara kaffah di mana posisi tugas jabatan Gubernur, sehingga tingkat partisipasi politik yang terjadi di setiap Pilgub benar-benar mencerminkan iklim yang wajar, jujur, demokrasi yang berkualitas, serta demokrasi ber-keadilan. KPU harus paham masalah in agar tidak makin jauh api-dari panggang. (*)
 

 

Komentar