Pilgub Jatim, pesan politik buat PKB

editorial

Hingga hari kedua tahapan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Jatim pada Selasa (9/1/2018) – ternyata PDIP belum menyodorkan pengganti Azwar Anas yang mundur dari pencalonan. Seolah mengkonfirmasi bahwa PDIP memang krisis kader di Jatim. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto berjanji mengumumkan pasangan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Rabu (10/1). 

Nama Wasekjen PDIP Ahmad Basarah yang juga Anggota Komisi I DPR RI disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Gus Ipul. Namun Basarah bukan warga Jatim, dan tidak banyak dikenal – kecuali di Malang Raya sebagai Dapilnya. Ini tentu berbeda dengan Tri Risma Harini, representasi PDIP yang memiliki elektabilitas tinggi dibanding nama Ahmad Basarah.

Pertanyaannya, mungkinkah mesin politik PDIP bisa berjalan efektif di Jatim dengan tampilnya Ahmad Basarah?  Pertanyaan berikutnya, mungkinkah Gus Ipul menerima begitu saja jika bukan Tri Risma Harini yang disodorkan sebagai pengganti Azwar Anas ?  Pertanyaan lebih khusus, haruskah PKB tetap bertahan berkoalisi dengan PDIP – ketika sampai detik-detik terakhir belum juga jelas siapa calon yang disodorkan sebagai pendampaing Gus Ipul ?

Di sinilah sikap PKB diuji. Kalkulasi harus dilakukan secara cermat. Mengingat PKB memenuhi persyaratan untuk maju sendiri tanpa berkoalisi. Sementara PDIP harus berkoalisi. Dengan Bahasa yang agak gamblang, PDIP tidak bisa mengajukan pasangan calon sendiri jika ditinggalkan PKB. Selain daripada itu, juga tidak ada jaminan apakah PDIP masih akan bertahan dengan PKB di detik terakhir waktu pendaftaran – ketika sulit mencari calon yang tepat.

Perubahan peta politik makro terkait pilkada nasional harus menjadi pertimbangan utama bagi PKB. Bukan tidak mungkin PDIP “terpaksa” tidak mengeluarkan calon sebagai wakil Gus Ipul, dan memilih bergabung dengan koalisi parpol lain yang sudah mendukung pasangan Khofifah Indarparawansa – Emil Dardak. Mengingat di daerah lain PDIP sudah berkoalisi dengan pendukung pasangat tersebut.

Jika pada akhirnya PDIP benar-benar tidak mengeluarkan calon pendamping Gus Ipul, tentu PKB akan kelabakan – dan sangat mungkin PKB kehilangan kesempatan di Pilgub Jatim karena sempitnya waktu. Akrobat politik demikian mungkin saja terjadi di detik-detik terakhir – dan itu menjadi sangat absurd bagi PKB yang nota-bene memiliki suara terbesar di Jatim.

Coba tengok perubahan politik di pilgub Jateng, sebagai daerah yang paling dekat dengan Jatim. PDIP teryata bisa berkoalisi dengan Partai Nasdem sekaligus dengan Partai Demokrat – yang sebelumnya mungkin dianggap mustahil. Ketiga parpol yang selama ini ditengarai memiliki rivalitas tinggi itu ternyata bisa bersatu mendukung pasangan Ganjar Pranowo - Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).

Anehnya, Gus Yasin (Taj Yasin Maimoen) yang merupakan putra tokoh NU - KH Maimoen Zubair (Mbah Moen/Rembang) – justru tidak diusung oleh PKB yang nota-bene sebagai parpolnya orang NU. Pergeseran peta politik di Jateng ini harus menjadi pertimbangan bagi PKB untuk menentukan sikap di pilgub Jatim – ketika PDIP tidak segera jelas menyodorkan calonnya sebagai wakil Gus Ipul.

Banyak status publik di medsos yang menyarankan PKB segera meninggalkan PDIP di Pilgub Jatim dan segera memutuskan saja sendiri wakil dari Gus Ipul, mengingat secara suara PKB memenuhi persyaratan untuk maju sendiri. Soal PDIP mau ikut atau tidak, itu urusan lain. PKB harus berani memutuskan daripada nantinya kecele. Langkah ini sekaligus meneguhkan anggapan selama ini (branded) bahwa suara NU secara politik di Jatim sangat dominan dan selalu menjadi faktor. Ini justru momentum untuk konsolidasi bersatunya warga NU di Jatim – sekaligus memilih calonnya.

Ketika PKB berkoalisi bersama PDIP, maka pilihan politik warga NU akan menjadi gamang dan sporadis. Tapi ketika PKB sendirian, sangat mungkin soliditas warga NU akan terbangun kembali. Mengingat pasangan Khofifah Indarparawansa – Emil Dardak didukung oleh partai yang bukan bagian dari NU. Ini momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Jatim adalah benar-benar rumah politik bagi warga NU.

Harus diingat bahwa modal politik Gus Ipul sangat kuat. Popularitas dan elektabilitas Gus Ipul berada di atas calon yang lain. Selama ini Gus Ipul juga dikenal sebagai figur yang memiliki integritas, santun, dan sejak muda memiliki kemampuan kepemimpinan yang memadai. Sehingga tidak perlu khawatir siapapun yang akan mendampingi sebagai wakilnya, yang penting dari kalangan NU sendiri.

Jika Gus Ipul disandingkan dengan kader NU yang memiliki banyak pengalaman dan bisa diandalkan sebagai mesin penggerak perolehan suara, nampaknya akan sulit untuk dikalahkan. Ada beberapa kader NU yang memiliki kriteria tersebut untuk menjadi pertimbangan. Taruhlah misalnya nama Hasan Aminuddin (mantan Bupati Probolinggo)  dan Ipong Muchlissoni (Bupati Ponorogo). Kedua kader NU ini sudah malang-melintang di panggung politik, meski sempat meninggalkan PKB. Tapi jiwa ke-NU-an dan ke-PKB-an keduanya tentu masih sangat kental.

Hasan Aminuddin terbukti dua kali menjabat sebagai Bupati Probolinggo dan kini menjadi Anggota DPR RI. Bahkan istrinya menggantikan posisinya sebagai Bupati Probolinggo dan akan maju lagi di periode kedua yang – dari banyak analisa – sulit untuk dikalahkan karena kuatnya pengaruh suaminya (Hasan Aminuddin).

Sementara nama Ipong Muchlissoni – sudah terbukti di Ponorogo. Dengan persiapan waktu yang sangat pendek, dia berhasil keluar sebagai juara pada Pilbup Ponorogo 2016 – bahkan mengalahkan incumbent. Ipong dikenal sebagai petarung politik yang handal dalam menggerakkan suara pemilih. Hasan kuat di wilayah tapal Kuda, sementara Ipong kuat di wilayah Mataraman.

Kedua tokoh tersebut bisa diandalkan untuk membantu melakukan konsolidasi di tumbuh NU secara politik, karena keduanya sejatinya “kader” NU dan PKB. Tentunya PKB bisa memilah-milah mana diantara kedua tokoh itu yang paling tepat dipasangkan Gus Ipul di momentum Pilgub Jatim 2018.

PKB sebagai parpol besar harus percaya diri dan berani mengambil keputusan besar. Situasi apapun yang terjadi harus dimanfaatkan secara baik dan cermat. Situasi terakhir perpolitikan jelang pendaftaran Pilgub Jatim bisa dijadikan momentum yang baik  untuk konsolidasi dan kokohnya partai menghadapi perhelatan politik besar pada 2019 yakni pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres). (*)

Komentar