Mencari format baru strategi penggalian migas di Indonesia

KANALSATU – Minyak dan gas (migas) sebagai penopang utama ketahanan energi nasional – sebenarnya bisa jauh dari krisis, sepanjang aktivitas pencarian cadangan baru terus digalakkan. Kemudian lapangan migas yang sudah dilelang diberi kemudahan seluas-luasnya untuk melakukan aktivitas eksplorasi. Dua aspek penting itu bisa diupayakan sepanjang ada keputusan politik (political wiil) yang disepakati.

Selain itu, khusus lapangan migas yang sudah berproduksi, pihak investornya (Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS) perlu didorong dengan aneka inentif untuk terus melakukan “perburuan baru” fosil migas  ke lapisan bumi yang lebih dalam. Atau diberi kemudahan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam proses pencarian cadangan baru, dan diberi banyak kemudahan untuk hak kelola, eksplorasi hingga produksi. Sebab potensi migas nasional sebenarnya masih tersedia. 

Dari catatan Kementerian ESDM, setidaknya terdapat  128 cekungan sedimen yang diduga mengandung migas. Sejauh ini, diantara cekungan sedimen itu sudah dilakukan aktivitas, dan hanya 60 cekungan saja yang belum dilakukan eksplorasi. Sedangkan 68 cekungan lainnya sudah dilakukan aneka kegiatan, diantaranya bahkan sudah berproduksi (23 cekungan),  persiapan produksi (1 cekungan), penemuan eksplorasi (12 cekungan), eksplorasi dengan indikasi (28), dan hanya empat (4) cekungan saja yang sudah di eksplorasi tapi belum dutemukan indikasi migas. 

Secara total, deposit minyak di celah-celah cekungan itu diduga masih tersimpan sekitar 583,2 miliar stok tank barel, dan gas bumi diduga terkandung  1.543 triliun kaki kubik. Selain pemberian aneka kemudahan bagi investor untuk mengangkat potensi migas tersebut dari perut bumi Indoonesia, perlu juga dilakukan terobosan seperti pengembangan migas secara non-konvensional,  juga menjangkau wilayah Timur Indonesia yang selama ini masih jarang di-eksplorasi, serta diperlukan pengembangan konsep-konsep baru untuk penemuan cadangan migas baru.

Sementara itu, yang terjadi saat ini menggambarkan betapa kian jauhnya antara harapan dan kenyataan terkait dinamika sektor migas nasional. Di satu sisi kebutuhan energi –khususnya migas—menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya – seiring dengan terget-target pembangunan ekonomi. Tapi di sisi lain produksi di tingkat hulu migas mengalami tren sebaliknya, yakni terus menurun. Dikotomi konsumsi vs produksi kian hari kian menganga, sehingga banyak pihak mengkhawatirkan Indonesia bakal mengalami krisis migas- jika potensi-potensi yang ada (seperti disebut di atas/cekungan) tidak digiatkan dan tidak  didukung  dengan iklim yang kondusif.

Memang, secara makro—beratnya harga crude oil di pasar dunia menjadi salah satu variabel bagi KKKS untuk melakukan ekspansi. Tapi bukan berarti tidak sama-sekali, hanya dilakukan secara hati-hati dan efisien. Mereka lebih mencari lokasi investasi yang mudah, banyak fasilitas insentif,  dan iklimnya yang kondusif. Negara yang dinilai tidak efisien terkait investasi migas tentu akan dihindari, karena akan semakin menambah beban finansial investasinya.

Indonesia,  dengan cadangan yang masih tersedia itu (itandai banyaknya cekungan sedimen yang belum tergarap), sayangnya dinilai sebagai salah satu negara tujuan investasi migas yang kurang manarik. Dinilai perlu banyak melakukan reformasi di sektor migas, terutama terkait regulasi dan perizinan. Masih banyak ketidak-sinkronan  antara pemerintah pusat  vs pemerintah daerah pasca pelaksanaan otonomi  daerah – terkait pelaksanaan hulu migas --  yang dinilai berpotensi mengganggu. 

Mereka, para investor, menginginkan adanya reformasi total terkait perizinan, mulai dari proses lelang blok migas – hingga pelaksanaan eksplorasi dan produksi. Bahkan pola bagi-hasil yang baru yakni “gross split” pun dinilai kurang menarik – meski sebagian dari mereka mengakui pola baru ini masih lebih baik dari pola lama yakni  “contract production sharing” dengan pola cost recovery.
Sebuah survei oleh Fraser Institute  mengenai Policy Perception Index 2016 -- bahkan telah menempatkan Indonesia di posisi 79 dari 96 yurisdiksi pada konteks daya minat investor migas untuk berinvestasi.

Bahkan Iklim investasi migas di Vietnam dan Myanmar dianggap lebih baik, yakni di posisi 40 dan 69.  Di kawasan Asean, Indonesia berada di posisi terendah dari negara lainnya. Selain aspek regulasi, aspek perpajakan dan fiskal juga masuk sebagai faktor ketidak-nyamanan  bagi investasi hulu migas. Ketidak-pastian kebijakan, istabilitas politik &  keamanan merupakan bagian lain yang melengkapi.

Padahal secara angka, bayang-bayang krisis migas itu nampak. Menurut estimasi Dewan Energi Nasional (DEN), konsumsi migas nasional akan menjadi 3,63 juta barel setara minyak per hari pada 2025,  dan akan naik menjadi 8,49 juta barel pada 2050. Di sisi lain, tren lifting migas terus menurun. Menurut data SKK Migas, lifting migas telah turun dari 2,34 juta barel setara minyak per hari pada 2010 menjadi 1,928 juta barel pada Juli 2017. 

Tanpa ada temuan baru, lifting diduga terus merosot menjadi 1,75 juta pada 2020. Di sinilah titik krusialnya. Di satu sisi dinamika perkembangan ekonomi/bisnis membutuhkan pasok migas yang cukup untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan.

Ada banyak faktor yang bisa membuat Indonesia kekurangan pasokan migas. Selain menurunnya produksi migas nasional, faktor lain bisa datang dari kelancaran distribusi di industri hilir migas yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan.  Negara harus turun tangan untuk mensinkronkan semua kegiatan migas hulu-hilir, serta menjaga keseimbangan antara produksi (lifting) dengan tren konsumsi. Sejauh ini produksi minyak bumi berkisar 800 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhannya  sebesar 1,6 juta barel per hari. Sehingga harus impor untuk menutupi kekurangannya, dan Indonesia sudah menyandang status net importer minyak. 

Tapi kita masih bisa bersyukur, sebab dari sektor gas bumi, Indonesia belum menjadi negara net importer. Pasokan gas dalam negeri masih lebih besar dari konsumsinya. Namun, tren pemakaian gas meningkat dari tahun ke tahun,  yakni pada 2011 hanya 3,15 miliar kaki kubik per hari dan naik menjadi 3,85 miliar kaki kubik pada 2016. Estimasinya, pada 2025 konsumsi gas domestik naik hampir tiga kali lipat menjadi 9,5 miliar kaki kubik per hari, kemudian melonjak ke angka 26 miliar kubik per hari pada 2050. 

Dari angka tersebut, nilai ketergantian cadangan atau reserve replacement ratio (RRR) belum ideal yakni pada 2016 hanya 64,4 persen. Nilai ideal RRR adalah 100 persen. Artinya, bila mengambil 1 barel minyak dan gas dari perut bumi, mesti diimbangi upaya penemuan cadangan baru dengan volumen yang seharusnya minimal sama.

Bila keadaan tersebut terus berlanjut dan tidak ada perbaikan iklim investasi di Indonesia, bukan tidak mungkin investor semakin enggan menanamkan modalnya di dalam negeri. Bahkan, investor yang sudah ada (existing investment) bisa saja pergi. Hal ini akan berdampak tidak langsung maupun langsung terhadap tingkat ketahanan energi nasional dan performa perekonomian Indonesia di masa mendatang. ** (ks-3)

Komentar