OJK minta BPR Syariah tingkatkan kehati-hatian penyaluran pembiayaan

KANALSATU – Bank syariah di Jawa Timur mampu menunjukkan eksistensinya dengan mencatatkan pertumbuhan volume usaha sebesar 14,95 persen (yoy). Bahkan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang masing-masing tumbuh 19,23 persen dan 9,60 persen (yoy) tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK dan kredit bank konvensional.

”Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Jawa Timur terhadap perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono dalam Evaluasi Kinerja BPR Syariah Se-Jawa Timur di Surabaya, Senin (13/11/2017). Meskipun pangsa aset perbankan syariah terhadap perbankan Jawa Timur sampai dengan triwulan 3 tahun 2017 masih tercatat sebesar 4,70 persen atau belum dapat melebihi target 5 persen.

Perkembangan industri perbankan syariah di Jawa Timur tidak terlepas dari perkembangan BPR Syariah. Total aset BPR Syariah di seluruh Jawa Timur pada akhir triwulan III tahun 2017 tercatat sebesar Rp1,69 triliun, dengan pangsa mencapai 6,37 persen dari total aset perbankan syariah di Jawa Timur. Sementara itu, pangsa DPK yang dihimpun serta pembiayaan yang disalurkan masing-masing mencapai 4,16 persen dan 5,22 persen.

Struktur DPK yang dihimpun oleh BPR Syariah di Jawa Timur relatif lebih efisien, dengan komposisi dana mahal dalam bentuk deposito mencapai sebesar 53,86 persen, lebih kecil dibandingkan pangsa deposito pada BPR Konvensional di Jawa Timur yang mencapai sebesar 68,66 persen. Selanjutnya, pembiayaan yang disalurkan oleh BPR Syariah di Jawa Timur sebagian merupakan pembiayaan produktif dengan pangsa mencapai 52,61 persen.

Namun demikian, pangsa tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan pangsa kredit produktif BPR Konvensional yang mencapai sebesar 70,16 persen.

”Selain itu, BPR Syariah di Jawa Timur harus lebih berupaya meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat data yang Kami miliki juga menunjukkan bahwa risiko kredit BPR Syariah di Jawa Timur cenderung meningkat pada triwulan III tahun 2017 dengan rasio NPF sebesar 10,00 persen, lebih tinggi dibandingkan rasio NPL BPR Konvensional yang sebesar 8,04 persen,” ujar Heru.

Fungsi modal bank sebagai risk buffer saat ini telah menjadi concern utama bagi OJK. Hal tersebut berlaku juga bagi BPR Syariah di Indonesia, yang antara lain tercermin dari diterbitkannya POJK No. 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR Syariah, dimana seluruh BPRS dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025.

Sedangkan bagi BPRS dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp3 miliar namun kurang dari Rp6 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020.

Data yang ada menunjukkan bahwa terdapat 11 BPRS di Jawa Timur dengan modal inti kurang dari Rp 3 Miliar, delapan BPRS dengan modal inti lebih dari Rp3 Miliar namun kurang dari Rp6 miliar dan 10 BPRS dengan modal inti lebih besar dari Rp6 miliar. Dengan demikian, masih terdapat 19 BPRS di Jawa Timur yang harus meningkatkan modal inti minimumnya menjadi sebesar Rp6 miliar sampai dengan akhir tahun 2020 maupun tahun 2025.

”Oleh karena itu, OJK meminta agar BPRS dapat menyusun rencana tindak (action plan) peningkatan modal inti dengan memperhitungkan proyeksi pertumbuhan laba dan penambahan modal disetor oleh Pemegang Saham, maupun melalui upaya merger, konsolidasi dan akuisisi,” pungkasnya. (KS-5)

Komentar