Kebijakan investasi migas jauh dari ideal

Bayang-bayang krisis migas kian dekat

KANALSATU –  “Jauh api dari panggang”. Demikian kira-kira kalimat paling tepat untuk menggambarkan betapa ‘kian jauhnya‘ antara harapan dan kenyataan terkait dinamika sektor minyak dan gas (migas) nasional. Di satu sisi kebutuhan energi –khususnya migas—menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Tapi di sisi lain produksi di tingkat hulu migas mengalami tren sebaliknya, yakni terus menurun.

Secara makro-- bersamaan dengan itu,  crude oil prices di pasar dunia makin sulit diharapkan bisa bertengger lagi di angka US$100 per barel,  bahkan bisa tembus US$50 per barel pun jarang-jarang terjadi. Maka itu investor migas akan lebih prudential  dalam menentukan langkah investasinya. Negara yang dinilai tidak efisien terkat investasi migas tentu akan dihindari, karena akan semakin menambah beban finansial investasinya.

Celakanya, Indonesia dilihat sebagai salah satu negara yang tidak menarik untuk investasi sektor hulu migas. Pola bagi hasil yang diterapkan dinilai tidak menarik. Dari aspek regulasi, masih banyak ketidak-sinkronan  antara pemerintah pusat  versus daerah pasca otonomi  terkait pelaksanaan hulu migas --  yang dinilai potensi mengganggu. Mereka, para investor, menginginkan adanya reformasi total terkait perizinan, mulai dari proses lelang blok migas – hingga pelaksanaan ekslorasi di daerah.

Survei Fraser Institute  mengenai Policy Perception Index 2016 -- bahkan telah menempatkan Indonesia di posisi 79 dari 96 yurisdiksi. Jauh di bawah negara-negara tetangga di kawasan Asean. Iklim investasi migas di Vietnam dan Myanmar dianggap jauh lebih baik, yakni di posisi 40 dan 69.  Di kawasan Asean, Indonesia berada di posisi terendah dibanding negara lainnya.  Maka itu reformasi sektor migas urgent dilakukan, karena dinilai jauh dari ideal.

Selain aspek regulasi, aspek perpajakan dan fiskal juga masuk sebagai faktor ke‘tidak-nyamanan’ bagi investasi hulu migas di Indonesia. Ketidak-pastian kebijakan dan istabilitas politik - keamanan merupakan bagian lain yang melengkapi ketidak-tertarikan investasi tersebut.

Bahkan terobosan yag dilakukan Kementerian ESDM dalam hal bagi hasil – dengan menerapkan skema Gross Split menggantikan sistem contract  production sharing (PSC) atau cost recovery, tetap dianggap tidak menark. Meski ada sebagian investor yang berminat, tapi sebagian besar lainnya justru menganggap pola Gross Split sebagai kemunduran.

Ketidak-tertarikan atas skema Gross Split itu terbukti oleh hasil riset yang dilakukan Wood Mackenzie.  Meski ada unsur penghematan waktu dua tahun, serta ada aspek deskresi sebesar lima persen, namun secara umum pola Gross Split tetap dinilai tidak lebih baik dari skema konvensional (PSC). Risiko bagi pelaku usaha justru dianggap bertambah, terutama jika investasi migas itu berada di wiliayah laut dalam, dan daerah remote.

Selain itu, hambatan regulasi di tingkat pemerintah daerah -- dimana lokasi blok migas  berada, secara umum masih dinilai merepotkan, tidak efisien, dan investor enggan berurusan dengan proses yang berbelit rumit tidak rasional tersebut. Sehingga ke depan investasi bidang migas nasional diperkirakan masih belum bisa beranjak dari ‘tidurnya’, sementara kebutuhan penambahan produksi migas merupakan keniscayaan untuk dilakukan, seiring kian majunya dinamika ekonomi – khususnya sektor otomotif, kelistrikan, dan industri.

Harapan vs Kenyataan

Kebutuhan energi di Indonesia menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Dari bidang transportasi, misalnya, jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2013 tercatat jumlah kendaraan bermotor sebesar 104 juta. Pada 2015 naik menjadi 122 juta lebih. Sedangkan pertumbuhan industri manufaktur sedang dan besar, pada 2016 tumbuh 4 persen. 

Di balik angka meningkatnya kendaraan, serta pertumbuhan ekonomi dan industri tersebut, seluruhnya membutuhkan pasok energi dalam jumlah besar. Padahal saat ini minyak dan gas bumi (migas) dalam bauran energi primer masih menjadi kontributor utama atas kebutuhan energi nasional, yakni dengan porsi 69 persen.

Menurut estimasi Dewan Energi Nasional (DEN), konsumsi migas Indonesia akan menjadi 3,63 juta barel setara minyak per hari di tahun 2025,  dan naik menjadi 8,49 juta barel setara minyak per hari di tahun 2050. Di sisi lain, tren lifting migas terus menurun. Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lifting migas setidaknya telah turun dari 2,34 juta barel setara minyak per hari pada 2010 menjadi 1,928 juta barel setara minyak per hari pada Juli 2017. 

Tanpa ada penemuan cadangan baru, lifting diperkirakan masih akan terus merosot menjadi 1,75 juta barel setara minyak per hari di tahun 2020. Di sinilah titik krusialnya. Di satu sisi dinamika perkembangan ekonomi dan bisnis membutuhkan pasok migas yang cukup untuk mencapai keseimbangan economic growth, tapi di sisi lain sumber daya migas pasoknya stagnan – bahkan cenderung menurun.

Ada banyak faktor yang bisa membuat Indonesia kekurangan pasokan migas. Selain menurunnya produksi migas nasional, faktor lain bisa datang dari kelancaran distribusi di industri hilir migas. Adapun aktifitas hulu migas meliputi eksplorasi dan produksi. Eksplorasi adalah studi geologi dan geofisika, survei seismik, dan pengeboran untuk menemukan cadangan migas baru. Sedangkan produksi adalah proses mengangkat migas dari dalam perut bumi ke permukaan. Sementara itu, kegiatan industri hilir terdiri dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan.

Ada tantangan besar di industri hulu migas. Produksi minyak bumi di Indonesia pada 2017 berkisar 800 ribu barel per hari. Jauh dari kebutuhan dalam negeri yang sebesar 1,6 juta barel per hari. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah melakukan importasi. Sejak tahun 2004, Indonesia sudah menyandang status sebagai net importer minyak. Ke depan, kebutuhan minyak bumi semakin bertambah. DEN memproyeksikan kebutuhan minyak Indonesia mencapai 1,93 juta barel per hari pada 2025. Kemudian melonjak ke angka 3,86 juta barel per hari pada 2050.

Beruntung, dari sektor gas bumi, Indonesia belum menjadi negara net importer, karena pasokan gas dalam negeri masih lebih besar dari konsumsinya. Namun, tren pemakaian gas meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, konsumsi gas tercatat sebesar 3,15 miliar kaki kubik per hari. Meningkat menjadi 3,85 miliar kaki kubik per hari pada 2016. Estimasi DEN, pada 2025 konsumsi gas domestik naik hampir tiga kali lipat menjadi 9,5 miliar kaki kubik per hari, kemudian melonjak ke angka 26 miliar kubik per hari pada 2050. 

Ada banyak faktor yang membuat produksi migas menurun. Semua itu tidak terlepas dari kondisi industri migas saat ini. Sebut saja, misalnya, usia lapangan migas sudah banyak yang  tua. Sekitar 72 persen produksi migas nasional berasal dari lapangan tua yang telah berproduksi lebih dari 30 tahun. Padahal, laju penurunan alami lapangan migas Indonesia sangat tinggi. Untuk minyak bumi, rata-rata penurunan alamiah mencapai 29 persen per tahun dan gas bumi 18 persen per tahun. 

Butuh biaya tinggi untuk mempertahankan level produksi migas. Nilai investasi yang ada saat ini pun belum cukup untuk mempertahankan level produksi,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, dalam satu kesempatan.

Selain itu, sebanyak 64 persen pipa panyalur dan 57 persen anjungan lepas pantai sudah terpasang sebelum tahun 1980. Pencarian cadangan migas melalui kegiatan eksplorasi pun belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Cadangan migas Indonesia juga semakin menipis. Berdasarkan data SKK Migas, untuk minyak pada tahun 2009, cadangan terbukti sebesar 4,3 miliar barel. Jumlah ini turun menjadi 3,3 miliar barel pada 2016. Begitu pula dengan gas bumi, pada 2009 cadangan terbukti sebesar 107,3 triliun kaki kubik, turun menjadi 101,2 triliun kaki kubik pada 2016. 

Berdasarkan BP Statistical Review 2016, cadangan minyak Indonesia ini hanya 0,2 persen dari total cadangan minyak dunia. Sedangkan untuk gas, cadangan terbukti Indonesia hanya 1,5 persen dari cadangan gas dunia. 

Dari angka tersebut tidak mengherankan apabila nilai ketergantian cadangan atau reserve replacement ratio (RRR) belum ideal. Angka RRR pada 2016 hanya 64,4 persen. Nilai ideal RRR adalah 100 persen. Artinya, bila mengambil 1 barel minyak dari perut bumi, mesti diimbangi dengan upaya menemukan cadangan baru dengan volumen yang sama.

Tidak Menarik

Hasil survei indeks persepsi oleh Fraser Institute, organisasi riset independen internasional, menunjukkan iklim investasi migas Indonesia menduduki peringkat ke 79 di dunia. Posisi ini menempatkan Indonesia (sebagaimana disebutkan di atas) berada di peringkat terbawah dari negara-negara di kawasan Asean. Malaysia berada di posisi ke 41, dan bahkan negara sekelas Kamboja pun masih lebih unggul yakni berada di peringkat 72. 

Penilaian tersebut berdasarkan tingginya pajak bagi pelaku industri hulu migas, beban kewajiban dan ketidakpastian regulasi, serta instabilitas politik dan keamanan. Artinya, secara umum investasi hulu migas di Indonesia dinilai Tidak Menarik, terlebih di tengah upaya-upaya perusahaan tambang migas yang kini harus berjalan prudential dan efisien pasca tidak bergeraknya harga minyak mentah dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan harga minyak dunia yang terjadi tiga tahun terakhir semakin menekan industri hulu migas. Pada Juni 2014, harga minyak masih bertengger di angka US$112 per barel. Status per Juni 2017, harga minyak berada dikisaran US$48 per barel. Banyak investor migas menurunkan aktifitas eksplorasi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Perusahaan migas melakukan hal itu untuk menekan pengeluaran dan menghindari kerugian.

Bila keadaan tersebut terus berlanjut dan tidak ada perbaikan iklim investasi di Indonesia, bukan tidak mungkin investor semakin enggan menanamkan modalnya di dalam negeri. Bahkan, investor yang sudah ada (existing investment) bisa saja hengkang. Hal ini akan berdampak tidak langsung maupun langsung terhadap tingkat ketahanan energi nasional dan performa perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Pada kondisi berat  demikian dan kian jelasnya bayang-bayang krisis migas nasional di masa mendatang, tahapan pertama yang harusnya diupayakan seluruh stake-holder adalah menempatkan Indonesia pada posisi 10 besar sebagai negara yang seksi untuk ladang investasi hulu migas. Hal ini sangat serius, dan tidak bisa dibuat main-main.

Semua pihak ke depan harusnya menunjukkan keseriusan untuk menjadi bagian terpenting pada proses reformasi bidang migas secara total, bukan untuk kepentingan investor semata-- tapi lebih untuk ketahanan energi nasional di masa depan.  Sehingga dengan sendirinya, kemungkinan untuk masuk 10 besar sebagai negara paling seksi untuk investasi migas – bisa tercapai. Bismillah. ***

Komentar