Kadin minta pemerintah bentuk tim pengawal kebijakan ekonomi
KANALSATU – Kamar dagang dan industri (Kadin) Jawa Timur meminta pemerintah membentuk tim untuk mengawal regulasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi. Selama ini banyak kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat tidak bisa langsung diterapkan di daerah
”Secara fakta di lapangan, beberapa kebijakan ekonomi yang terangkum dalam paket kebijakan ekonomi tidak dirasakan langsung di daerah, hal ini membuat beberapa pengusaha menanyakan komitmen pemerintah,” kata Wakil Ketua Kadin Jatim bidang hubungan antarkelembagaan, kebijakan publik dan otonomi daerah, Ali Affandi di Surabaya, Kamis (19/10/2017).
Menurutnya, yang dibutuhkan pengusaha saat ini adalah adanya perubahan administrasi dan kepastian hukum.
Ia mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang sebelumnya turun ke berbagai daerah untuk melihat keadaan sebenarnya iklim usaha di Indonesia, sebab hal itu akan langsung mengkoreksi untuk perbaikan administrasi. ”Kami harap dengan adanya jaring aspirasi dari Ombudsman RI yang dilakukan ke berbagai daerah, iklim usaha yang ada bisa optimistis dan permasalahan perizinan bisa selesai,” katanya.
Ali mengaku, untuk merubah administrasi daerah sesuai sesuai kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat memang tidak semudah membalikkan tangan, namun dengan peran Ombudsman RI hal itu bisa dilakukan.
Ali mengatakan, Kadin saat ini juga mengupayakan membentuk tim serupa dalam mengawal setiap kebijakan, agar terjadi kondusifitas dalam berusaha di Indonesia, serta kepastian hukum.
Sebelumnya, Anggota Ombusman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan setiap tahunnya laporan mengeenai iklim usaha yang kurang bagus dari berbagai daerah yang masuk ke Ombudsman mencapai sekitar 10 ribu.
Laporan itu, kata Saragih, berasal dari dua pihak yakni pelaku usaha serta masyarakat yang sengaja melapor karena dirugikan oleh sistem administrasi yang ada.
Oleh karena itu, ia berterima kasih kepada Kadin Jatim yang memberik masukan terkait iklim usaha, sehingga diharapkan adanya perbaikan manajemen administrasi.
(KS-5)
