Pilkada serentak, ujian mencari Kepala Daerah berkualitas

Oleh: Ferry Soe Pei'i, pemerhati masalah politik


Pilkada yang akan diadakan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018, telah mulai menghangatkan suhu politik di berbagai daerah. Karena bukan hanya menimbulkan kemeriahan dan keriuhan, namun juga pertentangan. Akan tetapi apa pun yang terjadi itu menunjukkan, bahwa pilkada telah menjadi wadah pembelajaran demokrasi bagi khalayak. 

Begitu pula Pilkada di Jatim, baik pemilihan  Gubernur mau pun pemilihan Walikota/Bupati di 18 kota/kabupaten, kembali akan menjadi ujian bagi masyarakat Jatim dalam memilih kepala daerah di era demokrasi.

Sebab selama ini pilkada di Jatim tidak terlihat telah melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Bahkan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama seusai pilkada tahun 2017, sejumlah kepala daerah berturut-turut tertangkap tangan oleh KPK melakukan tindak pidana korupsi. 

Tidak Berkualitas
Fakta yang menunjukkan banyak kepala daerah yang tidak berkualitas itu sebenarnya tidak mengherankan. Sebab pilkada yang diselenggarakan selama ini juga tidak berkualitas dalam arti tidak jujur dan adil, sehingga sangat mustahil bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas. 

Sebagaimana terlihat, sejak lama pilkada telah didominasi oleh praktek politik uang dengan modus yang makin beragam. Jual beli suara tidak lagi hanya berupa pemberian uang, barang, atau jasa secara langsung kepada pemilih, namun juga pemberian imbalan  ratusan ribu rupiah kepada setiap saksi bayangan yang dikerahkan melalui mobilisasi tim relawan di setiap TPS.

Bahkan di desa-desa pelosok yang terpencil, suap tak segan-segan diberikan kepada penyelenggara pilkada. Sementara itu telah terjadi pembiaran terhadap berbagai praktek politik uang dalam pilkada selama ini. 

Jujur Dan Adil
Pendek kata, pilkada selama masih diselenggarakan tanpa kejujuran dan keadilan, jangan harap bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Termasuk pula pilkada serentak yang diharapkan bisa memperbaiki penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Mengingat setelah dua kali pilkada serentak diselenggarakan, ternyata jumlah kepala daerah yang terjerat kasus hukum, korupsi mau pun narkoba, tidak berkurang.

Pilkada serentak yang telah diselenggarakan pada tahun 2015 dan 2017 bisa disebut berhasil hanya pada satu hal. Yakni dalam hal mengalihkan pembiayaan pilkada dari APBN kepada APBD. Meski pengalihan pembiayaan pilkada dari negara kepada daerah itu telah menimbulkan konflik kepentingan bagi calon kepala daerah petahana.  

Jadi sebenarnya tidak terlalu penting pilkada mau diselenggarakan secara serentak atau tidak. Yang terpenting adalah mekanisme penyelenggaraannya, harus demokratis dalam arti jujur dan adil. Sebab pilkada kapan pun mau diadakan, tujuannya tidak akan pernah berubah. Tetap saja bertujuan untuk menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia dan mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. 

Ujian
Oleh sebab itu apabila pilkada yang segera digelar dengan serentak itu merupakan pengulangan dari pilkada sebelumnya yang ditenggarai marak dengan praktek politik uang, maka akan menjadi ujian bagi khalayak dalam memilih kepala daerah.

Khalayak akan kembali diuji apakah mampu menggunakan hak pilihnya secara demokratis dalam pilkada nanti untuk menghadirkan kepala daerah yang berkualitas. Namun tampaknya ujian itu tidak akan mudah dilalui. Karena biasanya para pemilih pada umumnya mudah tergoda oleh iming-iming materi agar melupakan keinginannya untuk memilih kepala daerah yang sesuai harapannya itu.  

Bagi masyarakat Jawa Timur yang tengah terguncang oleh OTT KPK terhadap sejumlah kepala daerah itu mudah-mudahan saja justru akan menimbulkan keinginan yang kuat untuk memperoleh kepala daerah yang berkualitas dalam pilkada nanti. 

Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh segala macam iming-iming materi dan makin terdorong untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada untuk memunculkan kepala-kepala daerah yang berkualitas. Yakni kepala daerah yang mau bekerja keras untuk melakukan perubahan diwilayahnya.***

Komentar