Menakar keseriusan pemerintah dalam menata pasar tradisional

Oleh: Hafid Hamsah, Sekjen LPKAN

Hafid Hamsah

Problema terkait dengan pasar modern masih saja menjadi momok yang menakutkan bagi pedagang kelontong. Ini bukti bahwa pemerintah belum terlalu seirius mengurus pasar, meski sudah ada Perpres no. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Permendag No.23 TH 2008 tentang  Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang salah satunya mengatur tentang zonasi jarak antara pasar tradisional dan toko modern.

Di Jawa Timur, Pergub juga telah mengatur tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern - yang tertuang pada Pergub no.3 tahun 2008. Akan tetapi masih banyak pelanggaran yang menisbikan keberadaan sejumlah aturan yang sudah mengattur tentang pemberdayaan pasar tradisional dan pengaturan pasar moderen tersebut.

Banyak contoh terkait pelanggaran dalam "penataan" toko modern adalah soal zonasi. Berdirinya toko modern banyak yang tidak mengacu pada RTRW Ataupun RDTR pada daerah tersebut, disisi lain berdirinya toko modern banyak juga yang tidak menyediakan parkir memadai sehingga di kawasan padat menjadi kemacetan karena keluar-masuknya pembeli dari toko modern.

Yang paling sering diabaikan juga terkait waktu operasional toko modern. Menurut aturan yang sudah ada jam oprasional maksimal pukul 22.00 untuk hari senin-jum'at, sabtu-minggu pukul 23.00. Akan tetapi realita dilapangan masih banyak sekali yang buka 24jam. Dan masih banyak daerah-daerah di jawa timur yang belum membuat aturan sebagai turunan dari Perpres, Permen, dan Pergub yang sudah ada, sehingga menjamurnya toko modern di daerah-daerah kian tidak terkendali.

Banyaknya aturan yang dilanggar oleh pengusaha toko modern yang berimplikasi terhadap toko klontong di area tersebut serta pasar tradisional, kian merajalela.  Pemerintah terkesan diam dan sampai saat ini belum mempunyai keseriusan untuk menangani problema ini, sehingga seakan adanya bola salju yang suatu saat akan meletus.

Pemerintah terlihat hanya garang terhadap peneriban PKL,  akan tetapi pada pengusaha toko modern pemrintah seakan "cengeng" tak berdaya. Di Surabaya, misalnya, kasus semacam dijelaskan di atas sudah sering terjadi. Bahkan Pemkot sendiri untuk membenahi pasar tradisional terkesan malas. Contoh paling kongkrit adalah - persolan yang belum selesai sampai saat ini - mengenai kekosongan jabatan Direktur Utama PD Pasar Surya, yang notabene menjadikan keresahan bagi pedagang karena kekosongan pimpinan.

Sudah beberapa bulan Pemkot Surabaya melakukan upaya untuk perekrutan Dirut dan Beberpa jajaranya, akan tetapi selalu gagal - bahkan  hal tersebut sudah dilakukan sampai dua kali, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang baik. Padahal sudah hampir Rp500 juta biaya yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya yang notabane berasal dari uang rakyat.

Memang tidak tabu lagi ketika jabatan di badan usaha daerah (BUMD) menjadi rebutan bagi pengambil kebijakan untuk menempatkan orang nya guna memimpin perusda yang ada. Maka itu, Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) berulangkali mengingatkan Pemkot Surabaya agar lebih agresif namun tetap arif dan bijaksana dalam mencari figur yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan PD Pasar Surya.

Karena menurut LPKAN, sebenarnya ada beberpa hal penting yang harus dibenahi dari sebuah sistem organisasi PD Pasar Surya -selain SDM yang profesional sebagai pengurusnya, diataranya juga sering menjadi keluhan masyarakat adalah tentang kebersihan, penataan pedagang yang kurang baik, serta fasilitas lain yang menunjang keamanan dan kenyamanan para konsumen.

LPKAN berharap kepada Pemkot Surabaya agar mempunyai solusi yang terbaik, dan mendesak para DPRD Kota Surabaya turut mengawasi proses tersebut. Karena LPKAN menganggap selama ini dewan hanya terkesan melakukan gertak sambal dari problema yang terjadi tanpa ikut andil dalam mengawal sampai tuntasnya persoalan.

LPKAN berjanji akan mengawal problema ini (penataan pasar tradisional dan PD Pasar Surya) sehingga solusi didapatkan dan kekosongan kepemimpinan bisa segera terisi. Sehingga keresahan-keresahan yang dialami oleh pedagang tidak muncul lagi dan roda perekonomian mampu berputar dengan optimal.(*)

 

Komentar