APTRI desak pemerintah benahi tata niaga gula

Minta HET gula dinaikkan menjadi Rp 14.000

KANALSATU - Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) akan mendatangi Kementerian Perdagangan untuk mempertanyakan aturan harga eceran tertinggi (HET) gula sebesar Rp12.500/Kg yang dinilai merugikan petani tebu.

”Kami mendesak pemerintah, yakni Kementerian Perdagangan (Kemdag), untuk membenahi aturan tentang tata niaga gula di Indonesia. HET yang ditetapkan sebesar Rp 12.500/kg sangat merugikan petani,” ujar Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen, Rabu (2/8/17). Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2017 itu menetapkan harga acuan gula tani (HPP) Rp9.100/Kg dan HET gula ditingkat konsumen Rp12.500/Kg.

Soemitro mengatakan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APTRI pada 20 - 21 Juli 2017 telah dikeluarkan rekomendasi untuk meminta Menteri Perdagangan menaikkan HPP gula tani menjadi Rp11.000/Kg dibanding aturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Rp9.100/Kg. Pihaknya juga meminta agar menaikkan HET gula menjadi sebesar Rp14.000 dari aturan saat ini sebesar Rp. 12.500Kg.

”Angka kenaikan yang kami ajukan ini sangat wajar. Sebab petani perlu mendapat keuntungan dari usaha tani tebu selama setahun. Di pihak pedagang juga untung dan juga tidak memberatkan kepada konsumen,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pada 11 April 2017, DPN APTRI telah melayangkan surat kepada Mendag dan mengusulkan agar HPP gula petani musim giling 2017 sebesar Rp11.76 per kg. Usulan tersebut didasarkan atas besaran biaya pokok produksi (BPP) sebesar Rp 10.600/kg dengan asumsi produksi tebu pada tanaman plant cane 100 ton/ha dan rendemen 7,5 persen, sedangkan pada tanaman ratoon produksi tebu 90 ton/hektare dengan rendemen 7 persen.

Dijelaskan, BPP tersebut telah memperhitungkan biaya bibit, pupuk, traktor, dan kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi itu, antara lain biaya garap, upah tenaga kerja, dan biaya tebang angkut akibat kenaikan harga BBM.

Sementara itu, Sekjen DPN APTRI Nur Khabsyin menegaskan, pada dasarnya kebijakan penetapan harga acuan atau HET gula tidak tepat, karena gula (termasuk gula tani) tidak termasuk barang yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. ”Oleh karenanya, pemerintah tidak boleh menekan harga pasar,” tuturnya.

Menurut Khabsyin, jika ingin gula murah untuk rakyat, maka pemerintah harus mensubsidi harga sebagaimana yang dilakukan pada HET pupuk. Dengan adanya HET gula berarti petani tebu yang justru mensubsidi harga gula kepada rakyat.

”Semestinya, pemerintah cukup menetapkan HPP gula tani sebagai harga dasar perhitungan di dalam usaha tani tebu. Makanya, kami meminta Mendag agar mau berdiskusi dan menerima kami untuk beraudiensi. Biar masalahnya menjadi terang,” katanya.
(Ant/Ks-5)

Komentar