Tembakau dalam kepungan aneka regulasi

Oleh: LUTFIL HAKIM (pemred kanalsatu.com)

Tembakau adalah murni hasil perkebunan di Indonesia. Menjadi gantunngan banyak pihak. Tapi keberadaannya bagaikan barang haram, antara diterima dan ditolak. Dibenci tapi juga dirindukan terkait target setoran cukai. Ini adalah komoditas yang paling banyak diatur-atur. Dari hulu hingga hilir dikepung aneka regulasi. 

Sejak rencana tanam, misalnya, sudah “diatur” oleh Dinas Perkebunan (Pemkab) terkait luas arealnya. Bahkan ada Pemkab yang menerbitkan Perda khusus tentang luasan lahan (on farm) tembakau. Maksudnya mengatur agar tidak terjadi over-suplai.

Selanjutnya pada tingkat perdagangan,  lalu - lintas komoditas ini juga diatur-atur. Misalnya ada Perda yang melarang masuknya tembakau Jawa ke Pulau Madura. Atau larangan (Perda) masuknya tembakau lain ke Pulau Lombok. Meski semua kebijakan itu bermaksud baik, tapi nyatanya tidak menjamin terciptanya pasar tembakau menjadi lebih baik.

Berikutnya, saat  masuk ke tahapan industri hasil tembakau (IHT) berupa rokok/cigarette,  kian banyak regulasi yang mengepungnya. Mulai dari penetapan harga jual rokok, misalnya, patokan penghitungannya harus berbasis pada penetapan tarif  cukai oleh pemerintah yang hampir setiap tahun dinaikkan. Klasifikasi tarif cukai pun harus disesuaikan dengan jumlah maksimal produksinya.

Jumlah produksi rokok pun diatur oleh pemerintah, disesuaikan dengan target besaran setoran cukai kepada negara. Misalnya pada 2015, jumlah produksi rokok (IHT) ditetapkan sebanyak 384 miliar batang - guna mencapai target setoran cukai rokok sekitar Rp140 triliun. Artinya, produsen IHT tidak bisa bebas semaunya. Setiap gerakannya selalu ada portal regulasi yang mengaturnya.

Kandungan tembakau pada IHT pun kadarnya diatur-atur,  disesuaikan dengan jenisnya. Khususnya kadar Tar (tobacco residu) dan kadar Nikotin. Peraturan tentang ini di-klaim sebagai bagian dari “komitmen” pemerintah terhadap kesepakatan dunia atas peringatan kesehatan terkait konsumsi IHT – mengacu pada kesepakatan FCTC (sebuah lembaga afiliasi WHO yang khusus memantau aktivitas (kesehatan) dalam kaitannya dengan konsumsi hasil tembakau).

Meski Indonesia belum melakukan ratifikasi atas kesepakatan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control ) –, namun sebagian besar dari aneka ketentuan FCTC sudah dilaksanakan di Indonesia. Artinya, meski Indonesia belum meratifikasi kesepakatan FCTC,  tapi pengendalian IHT sudah dilakukan dengan agak lebay, bahkan terkesan melebihi kewajaran. Ini dapat dilihat dari content PP No.109/2012 .

Pergeseran jenis produksi rokok akibat ketentuan (pembatasan) kadar Tar dan Nikotin – yang kadarnya wajib tertera pada bungkus (kemasan) IHT, ujungnya berbuntut negatif terhadap nasib tembakau nasional . Karena tembakau lokal rata-rata memiliki kandungan nikotin tinggi. Sedangkan untuk mendapatkan kadar Tar rendah pun dibutuhkan tembakau khusus dari beberapa negara (Turki, AS, Pakistan, sebagian dari negara amerika selatan) sebagai campuran utamanya.

Kondisi ini yang ikut mendorong angka importasi tembakau terus naik. Sebab produksi tembakau lokal tidak disiapkan secara compatible dengan kebutuhan pasar yang sedang berubah. Harus diingat, pasar IHT (rokok) kini sudah banyak bergeser ke jenis sigaret mild yang nota-bene membutuhkan kadar Tar dan Nikotin rendah - sesuai ketentuan yang tertera di bungkus rokok.

Tidak hanya itu, konsumen IHT pun diatur-atur klasifikasinya. Misalnya rokok tidak boleh dijual kepada anak – anak di bawah usia 18 tahun dan kepada wanita hamil, meski kepada wanita tidak hamil tidak ada larangan. Ketentuan ini tergolong ketat dan diwajibkan tertulis (tertera) di setiap bungkus rokok. Semua itu diatur dalam PP No.109/2012  dengan perberlakuan secara berkala.

Kemasan rokok pun diatur tampilannya. Produsen rokok tidak boleh semaunya menentukan sendiri design kemasan. Karena sebagian dari space kemasan sudah menjadi otoritas negara, yakni dipergunakan sebagai ajang kampanye peringatan kesehatan dengan menampilkan gambar-gambar “menakutkan” akibat efek rokok. Ke depan gambar “menakutkan” semacam itu diwajibkan lebih besar lagi ukurannya hingga 40% dari space kemasan rokok. Gambar “menakutkan” itu pun design-nya dari pemerintah. Tidak boleh semaunya membuat sendiri.

Ke depan, pasca diberlakukannya PP No.109/2012  tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, gerak industri hasil tembakau (IHT) kian sempit. Meski di sisi lain keberadaannya justru terus digenjot target penjualan oleh pemerintah untuk meningkatkan setoran (cukai rokok) kepada negara. Ini sungguh Ironis.

Melalui PP No.109/2012,  perusahaan rokok pun nantinya dilarang penuh (100%) melakukan promosi melalui media apapun. Baik itu media luar ruang atau indoor. Juga tidak boleh memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan info promosinya. Pada bagian ini, industri jasa terkait periklanan akan terpukul. Perusahaan media juga terpukul. Karena selama ini sektor IHT yang memberikan kontribusi besar kepada perusahaan media, baik bentuk iklan langsung atau pun bersifat sponsorship pada kegiatan olahraga, seni budaya dan lainnya.

Nantinya tidak boleh lagi ada beasiswa  dari pabrikan rokok bagi pelajar dan mahasiswa. Tidak ada lagi liga sepakbola yang disponsori merek IHT tertentu. Padahal ada beberapa pabrikan rokok besar yang selama ini telah menyiapkan beasiswa sekolah dan beasiswa prestasi kepada peserta didik tingkat SLTA dan mahasiswa.

Meski kontribusi cukai rokok terhadap penerimaan negara cukup besar yakni Rp140 triliun lebih, dan daerah penghasil tembakau/serta daerah asal IHT mendapatkan dana bagi hasil cukai (DBH Cukai) -,  namun toh banyak juga pemda yang menerbitkan Perda tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Akibatnya, kawasan boleh merokok kian sempit. Para konsumen IHT pun makin terpojok. Maksudnya hanya boleh merokok di pojok-pojok ruang publik yang sempit dan pengab.

Bahkan tidak sedikit manajemen hotel atau restauran yang semaunya membuat peraturan sendiri mengenai sanksi denda (mengacu kepada Perda bebas asap rokok) bagi yang lalai merokok di kawasan yang telah dilarangnya. Manajemen hotel hanya bermodalkan kesepakatan dengan tamunya melalui form pernyataan yang telah disiapkan untuk ditandatangani tamu. Banyak juga tamu hotel yang di denda. Buktinya ada hotel di Surabaya yang setiap bulannya bisa mengumpulkan jutaan rupiah dari denda dimaksud.

Pendek kata, ruang bisnis IHT terus-menerus terkebiri. Ruang merokok pun dibonsai, kian kecil dan sempit, khususnya di tempat umum seperti bandara, mal, dan tempat lainnya. Kian hari kian terbatas. Tapi setoran cukai rokok ke pemerintah terus dipaksa untuk naik.  Karena nilainya sangat besar, jauh lebih besar dari setoran selluruh BUMN ke APBN.

Konsumen IHT yang nota-bene telah ikut menyumbang penerimaan negara melalui cukai rokok, kini kian terpinggirkan. Keberadaannya dicibir, bahkan tidak jarang dicaci. Semua kegiatan atas nama kesehatan, selalu menohok keberadaan/existensi perokok dan industri rokok (IHT) . Bahkan dikesankan seolah merokok adalah perbuatan jahat. “Sakitnya tuh di sini,” kata para perokok.

Masih atas nama kesehatan, ada juga pihak yang mengusulkan agar harga IHT (rokok) dinaikkan menjadi Rp.50.000 per bungkus. Usulan itu diklaim sebagai hasil studi di FKM sebuah perguruan ternama di Jakarta. Hasil studi melalui survei itu hampir memastikan bahwa perokok akan berhenti jika harga IHT dinaikkan menjadi Rp 50.000.

Pihak pengusul hanya memikirkan satu aspek, tidak memikirkan aspek lainnya. Padahal sudah ada roadmad mengenai kenaikan harga rokok yang berbasis pada kenaikan tarif cukai per tahun. Secara berkala. Dalam sejarah tidak pernah terjadi kenaikan cukai secara signifikan. Selalu bertahap rata-rata di bawah 14 persen. Pada 2016, misalnya, cukai hanya dinaikan 11,19 persen. Besaran angka kenaikan ini sudah mempertimbangkan semua aspek, sosial, ekonomi, kesehatan, industri, tenaga kerja, dan lainnya.

Pernah ada wacana cukai rokok akan dinaikkan 23 persen, tapi langsung direspon penolakan oleh Kementerian Perindustrian dengan aneka argumen berlatar kepentingan ekonomi nasional.  Di sini kian jelas bahwa antar kementerian di kabinet tidak seragam kebijakannya terkait hasil tembakau. Kementerian Kesehatan selalu beda pendapat dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Keuangan.

Kenaikan cukai rokok tertinggi biasanya pada jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM). Pada sigaret kretek tangan (SKT) biasanya hanya di kisaran 0 – 12 persen. Dan setiap kenaikan itu selalu diikuti oleh kenaikan inflasi. Bayangkan jika harga rokok Rp50.000, maka bisa dibayangkan berapa inflasi yang akan terjadi. Yang demikian tidak pernah terpikirkan oleh piha-pihak yang anti IHT.

Memang, usulan harga rokok Rp50.000 per bungkus sempat jadi kontroversi. Ada yang mendukung. Tapi banyak pihak yang mempertanyakan apakah dengan harga mahal menjamin perokok bisa berhenti, atau setidaknya mengurangi tingkat konsumsinya ?.  Survei yang dilakukan FKM PT ternama di Jakarta itu nampaknya perlu diperluas respondennya. Coba tanyakan kepada konsumen (perokok dalam negeri) yang setiap tahunnya mengkonsumsi rata-rata lebih dari 350 miliar batang.

Siapa yang bisa menjamin usulan itu (Rp50.000/bungkus) bisa serta-merta mengurangi jumlah perokok. Dulu ketika harga BBM premium naik dari Rp4.500 ke Rp.6.500, toh masyarakat tetap membeli kalau memang sudah menjadi kebutuhan. Artinya, mahalnya harga rokok belum tentu tidak dibeli. Jika asap rokok dinilai mengganggu kesehatan sehingga harganya harus dimahalkan, kenapa asap knalpot bermotor yang juga mengganggu kesehatan tidak dinaikkan harga BBM nya menjadi Rp50.000 per liter ? Atau harga nasi rawon dan gule yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan (kolesterol) juga tidak dinaikkan harganya menjadi Rp50.000 per porsi.

Efek negatif lainnya jika harga rokok mahal, akan makin marak produksi rokok di pasaran secara gelap tanpa cukai. Rokok ilegal. Tapi harga murah, pasti akan dibeli. Ini akan mendorong jutaan perokok melakukan tindakan ilegal. Atau mereka akan beralih ke rokok tradisional Tingwe (ngelinting dewe – bahasa Jawa:  melinting sendiri) dari bahan tembakau yang belum diolah.

Sebenarnya pemerintah melalui PP No.109/2012 – sebagaimana disebutkan di atas – sudah cukup lebay mengatur (pengendalian) keberadaan IHT. Bahkan - atas nama kesehatan - di bungkus rokok sesuai PP tersebut nantinya diwajibkan mencantumkan teks berbunyi: “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”.  Ini sudah cukup gawat untuk menakut-nakuti perokok. Sekarang saja sudah ada teks iklan rokok: "Merokok Membunuhmu".  Toh rokoknya tetap dibeli. Penjualannya dipacu karena ada target dari pemerintah untuk menyetor Rp140 triliun lebih. Artinya perokok ditarget untuk terus banyak merokok agar target tercapai.

Padahal industri rokok adalah industri legal yang keberadaannya dijamin oleh hukum dan dikejar terus untuk menyetor cukai dalam jumlah besar, tapi sungguh ironis ketika konsumen (perokok) dari industri hasil tembakau (IHT) harus diperlakukan sebagai “anak tiri” dalam memanfaatkan ruang publik. Merokok harus di ruang-ruang sempit dan pengab, dicibir, dan seolah merokok adalah perbuatan tidak bermoral.  Ini sungguh menyakitkan bagi para perokok.

"Damput tenan," kata para perokok saat berada di hotel atau restauran yang sama sekali (tidak sedikitpun) menyediakan ruang bagi perokok. "Kita disuruh merokok agar target cukai terpenuhi, tapi tak diberikan tempat yang cukup dan layak untuk merokok. Iki karepe opo. Damput tenan."

Padahal Industri rokok sejauh ini tidak pernah membebani negara, bahkan membantu penerimaan negara. Bandingkan dengan industri jasa perbankan yang secara umum pernah insolvent pada 1998 dan menjadi beban negara bernilai ratusan triliun dan beban bunga obligasi bank rekap hingga kini bernilai sekitar Rp60 triliun per tahun dibayarkan dari APBN dan entah sampai kapan.

Jika biaya sakit akibat rokok (meski belum tentu sakit itu akibat rokok) yang ditanggung negara – diklaim oleh para LSM pendukung anti rokok – bernilai puluhan triliun, kenapa tidak juga menggugat nilai bailout perbankan yang nilainya bahkan ratusan triliun. Logika ini tidak nyambung, memang. Tapi kan sama-sama untuk kesehatan. Satu kesehatan badan, lainnya kesehatan perbankan. Sama-sama beban negara. Lagi pula darimana LSM itu menghitung beban negara kibat sakit karena rokok. Apakah sudah diteliti bahwa sakit paru, jantung, dan lainnya yang ditanggung negara itu benar-benar akibat rokok ?

Kehidupan industri hasil tembakau sejauh ini sudah ada pakemnya sendiri. Ada dunianya sendiri. Ada roadmap-nya sendiri yang sudah disepakati antar pihak - termasuk dengan sejumlah kementerian RI. Visi dan arahnya sudah jelas. Bahkan roadmap IHT hingga 2020 sudah dirancang sejak beberapa tahun silam, yakni sbb:

·         Tahun 2006-2010 : urutan prioritas  IHT pada aspek keseimbangan tenaga kerja, penerimaan negara dan kesehatan masyarakat.

·         Tahun 2010-2015 : urutan prioritas IHT pada aspek penerimaan negara, kesehatan masyarakat, dan tenaga kerja.

·         Tahun 2015-2020 : urutan prioritas IHT pada aspek kesehatan masyarakat, tenaga kerja dan penerimaan negara.

Visi dan arah pengembangan industri hasil tembakau ini sudah disesuaikan dengan aneka aspek, khususnya kesehatan dan aspek ekonomi. Secara bertahap – ketika pemerintah sudah bisa mencarikan alternatif tambahan anggaran dari sektor lain, maka target setoran cukai ke APBN akan diturunkan secara bertahap  --  sejalan dengan roadmap industri hasil tembakau itu sendiri. Dan sudah disepakati. Kenapa Kementerian Kesehatan dan para LSM itu masih ribut saja.

Bahkan pemerintah sekarang ini, yang diketahui banyak merekrut aktivis LSM di dalamnya, seolah bernafsu untuk terus menaikkan setoran cukai - dengan maksud - bisa menekan jumlah perokok karena harga rokok menjadi mahal. Tapi mereka tidak menyadari bahwa akibat nafsu tersebut kini (2017) target setoran cukai rokok ke APBN akan jauh api dari panggang. Perolehannya jauh dari target. Hingga Juni 2017 masih tercapai di bawah  40% dari target Rp151 triliun.

Maka itu biarkan saja mekanisme yang sudah disepakati sendiri oleh seluruh stake-holder pertembakauan nasional (termasuk para pelaku IHT dan pemerintah) untuk menjalankan visi dan arahnya sesuai roadmap yang telah disepakati bersama.

Pada akhirnya biar masyarakat sendiri yang menilai, apakah tembakau dibutuhkan, atau ditolak oleh pemerintah. Apakah pemerintah membenci sehingga banyak regulasi yang mengepungnya, atau sesungguhnya merindukan karena keberadaannya telah menyokong pendapatan cukai dalam jumlah besar.

Itulah tembakau. Dibenci sekaligus dirindukan.(*)

 

Komentar