Pemerintah blokir Telegram karena ‘tersangkut’ teroris

KANALSATU – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses berbasis web untuk membuka layanan pengiriman pesan Telegram. Tidak berhenti di situ saja, pemerintah juga mengancam akan menerapkan larangan penuh terhadap aplikasi tersebut akibat konten terorisme.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan pemblokiran situs Telegram didasari alasan dan bukti yang kuat karena telah disalahgunakan untuk penyebaran ajaran radikal yang mengarah pada terorisme.

”Kami punya bukti yang kuat, ada lebih dari 500 halaman, mulai dari ajaran radikal, cara membuat bom, ajakan membenci aparat kepolisian, banyak!” kata Rudiantara di Pesawat Kepresiden Boeing 737-400 TNI AU, Sabtu (15/7/17).

Lebih lanjut, Menkominfo menjelaskan bahwa pemblokiran Telegram telah dikonsultasikan dan atas persetujuan tiga institusi, yakni Kemkominfo, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). ”Jadi kita tidak asal `take down`, BIN dan BNPT juga menyetujui situs ini diblokir,” kata dia.

Kemenkominfo mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ”terlalu banyak saluran dalam layanan itu (Telegram) yang mengandung radikalisme dan terorisme... dorongan dan tips untuk merakit bom atau melancarkan serangan” sehingga aplikasi tersebut harus diblokir.

Larangan parsial itu dilakukan saat Indonesia mengalami serangkaian serangan, termasuk yang dilakukan oleh seorang pria, yang menurut polisi menjadi radikal setelah membaca material radikal di Telegram.

Sejauh ini pemerintah hanya memblokir akses ke aplikasi Telegram melalui komputer, namun bersiap untuk memberlakukan larangan penuh.

”Saat ini kami sedang mempersiapkan proses untuk menutup aplikasi Telegram sepenuhnya di seluruh Indonesia, jika Telegram tidak membuat prosedur operasi standar untuk mengatasi konten yang melanggar hukum,” kata pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rudiantara menambahkan dibandingkan penyedia fasilitas pesan instan dan media sosial lainnya, situs Telegram dianggap tidak memiliki prosedur pengaduan yang efektif sehingga menyulitkan komunikasi apabila pihaknya mendapatkan konten pesan yang berbahaya. ”Lain, misalnya, Twitter punya kantor di Jakarta, Facebook setidaknya ada di Singapura, dan semuanya bisa kita hubungi jika ada konten yang bermasalah,” kata dia.


Oleh karena itu, Menkominfo juga telah meminta Telegram untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) penanganan konten-konten radikalisme. ”Kalau mereka sudah buat SOP-nya bisa kita `review` untuk membatalkan pemblokiran,” ujarnya.


Kemkominfo pada Jumat (14/7/17) telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram yang semula dapat diakses melalui PC.
(Antara/ks-5)

Komentar