La Nyalla: Pembangunan ekonomi Jatim harus merata

KANALSATU - Ketua Kadin Jatim Ir.H. La Nyalla Mahmud Mattalitti secara jelas menyatakan maju sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilgub Jatim 2018. Motivasi utamanya hanya ingin mensejahterakan seluruh masyarakat Jatim, karena selama ini pembangunan ekonomi yang ada masih belum merata dan hanya terkonsentrasi di beberapa daerah saja.

Sejauhmana konsep Ketua Kadin Jatim ini memajukan ekonomi provinsi besar di Pulau Jawa paling Timur tersebut, berikut wawancara dengan La Nyalla. Berikut petikannya:

Dalam kondisi ekonomi nasional-regional kurang bergairah, bagaimana prospek perekonomian Jatim 2017 ?

Faktor-faktor penguat ekonomi Jatim seperti konsumsi, investasi, serta faktor ekspor – impor sebagai variabel pengaruh selama ini masih berjalan bagus, sehingga sangat mungkin pertumbuhan ekonomi Jatim 2017 mencapai 5,7% atau sekurang-kurangnya 5,6%.

Faktor penjamin lain seperti keamanan dan kenyamanan masih memberikan peluang investasi di Jatim terus mengalir di saat provinsi lain mengalami perlemahan. Tingkat pendapatan per-kapita dan kesejahteraan masyarakat yang terus membaik cukup menunjang kenaikan konsumsi, sehingga ikut mendorong kegairahan perekenomian Jatim.

Kondisi umum ini tidak terlepas dari peran Bupati/Walikota di Jatim yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat - sehingga tercipta komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kondisi ini menjadikan iklim investasi juga baik dan investor lebih memilih Jatim. Selain fasilitas dan sarana industri serta transportasi barang ekonomi juga lebih tersedia secara memadai. Di sinilah pentingnya Gubernur mengapresiasi Bupati/Walikota.

Harus diakui, tingginya PDRB Jatim yang mencapai sekitar Rp1.800 triliun bukan hanya di-drive (di-stimulir) oleh APBD Pemprov, tapi juga disokong oleh stimulasi seluruh nilai APBD Kabupaten/Kota se-Jatim. Bupati/Walikota lah yang menciptakan kondisi usaha baik sehingga akumulasinya menjadikan kondisi umum akumulasi ekonomi se-Jatim juga ikut baik.

Secara umum sektor apa saja yang harus diperhatikan sehingga kondisi ekonomi Jatim bisa tetap bagus?

Tentu sektor investasi, konsumsi, transportasi barang serta perdagangan harus secara terus – menerus dikuatkan. Di luar sektor-sektor itu, ada beberapa yang juga perlu diperhatikan – seperti sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan.

Di sektor pertanian, misalnya, kini kondisi lahan telah mengalami mutasi pemanfaatan sekitar 1.100 hektar per tahun. Manajemen pemanfaatan lahan harus diperhatikan, pencetakan lahan baru pertanian harus terus dianggarkan, selain fasilitas teknis seperti irigasi, bibit dan pupuk. Selama ini Jatim masih menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional, sehingga kondisi ini harus terus dipertahankan – bahkan ditingkatkan.

Sedangkan untuk sektor industri,  impor bahan baku masih cukup tinggi yakni sekitar 79,83%, serta tantangan di sektor perdagangan berupa biaya logistik yang masih tinggi. Di sektor transportasi barang, bukan hanya fasilitasnya yang ditingkatkan kinerjanya, tapi harus mampu menciptakan satu sistem logistik daerah (sislogda) yang efektif dan efisien. Tingginya bahan baku industri harus diarahkan kepada hasil industri yang berorientasi ekspor.

Pemerintah provinsi harus mampu melakukan komunikasi efektif dengan otoritas jasa kepelabuhanan untuk terciptanya sislogda yang murah dan efisien, sehingga barang ekonomi Jatim menjadi kompetitif. Bongkar-muat barang dari depo di daratan pelabuhan bisa lebih, peningkatan pelayanan terhadap pelayaran semaksimal mungkin sehingga biaya angkutan jadi murah, sehingga dwelling time bisa ditekan hingga maksimal 3 hari.

Komposisi sektor penyokong perekonomian Jatim apa sudah cukup seimbang ?

Terus terang perekonomian Jatim masih didominasi sektor konsumsi hingga 60%.  Pada 3-5 tahun ke depan sektor konsumsi harus tetap didorong karena sejatinya masih menjadi backbone. Bupati/Walikota harus menaikkan lagi daya beli masyarakatnya sehingga konsumsi di Jatim bisa tinggi. Tapi ke depan secara perlahan komposisi sumbangan sektor komsumsi harus dikurangi digantikan dengan penguatan dan peningkatan ekspor

Penguatan ekspor harus terus menerus dilakukan. Selain kualitas produk dan biaya produksi serta biaya transportasi yang murah, faktor kemasan (packaging ) produk harus terus ditingkatkan daya pikatnya. Sehingga diperlukan secara khusus peningkatan design. Mesin-mesin industri pengolahan yang sudah kedaluwarsa harus diperbaharui dengan dukungan pembiayaan perbankan, serta suplai listrik dan gas juga harus dijaga idealisasinya.

Dengan pertumbuhan yang tinggi, apakah distribusi perekonomian sudah merata di Jatim ?

Jawa Timur adalah provinsi yang luar biasa besar potensinya. Semua sektor yang ada di Jatim berdaya saing, baik pertanian, jasa, perdagangan, pariwisata, apalagi industri. Hanya saja kondisi sektor ekonomi itu di masing-masing kabupaten/kota agak berbeda, sehingga distribusi hasil pembangunan perekonomian belum konsolidated. Masih ada disparitas antar kawasan di provinsi di Jatim, Timur, Selatan, Barat dan Utara. Di sinilah prioritas yang harus dilakukan oleh pemprov Jatim.

Meski PDRB Jatim mencapai Rp.1.800 triliun lebih, atau posisi kedua kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setelah DKI. Namun distribusi pertumbuhan itu belum merata, karena butuh waktu untuk mencapai ke arah sana (pemerataan ekonomi antar daerah di dalam provinsi). Ke depan, pemerataan itulah yang harus menjadi concern pembangunan ekonomi Jatim.

Menstimulasi kekuatan ekonomi ke arah pemerataan di Jatim memang bukan perkara mudah, tapi harus terus-menerus diupayakan. Tidak boleh tidak. Jumlah penduduk Jatim yang besar merupakan tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pemerataan ekonomi yang ideal. Tapi harus terus dikejar . Tidak ada yang tak mungkin dalam hidup ini sepanjang terus diupayakan. Jika kepemimpinan di provinsi ke depan bisa berjalan efektif, maka koordinasi dan komunikasi dengan kepala daerah di bawahnya (bupati/walikota)  bisa lebih kuat. Jangan lupa, fungsi utama jabatan gubernur adalah fungsi koordinatif.  Sebab yang punya wilayah dan punya rakyat adalah bupati/walikota.

Pemprov Jatim harus terus mendorong dan mengupayakan daerah-daerah tertinggal untuk diprioritaskan penguatan ekonominya agar pertumbuhan jadi merata dan seimbang. Distribusi investasi harus di arahkan ke wilayah sana. Tentu Pemprov juga mengupayakan penguatan infrastruktur agar investor berkenan. Fungsi Pemprov ke depan harus memainkan keseimbangan tersebut.  Pemprof harus menjadi inisiator dan negosiator utama ke pemerintah pusat untuk penguatan infrastruktur di daerah-daerah (kabupaten/kota) yang masih tertinngal secara ekonomi. Pokoknya, pembangunan ekonomi Jatim harus merata.

Jadi pemerataan ekonomi di Jatim bisa dicapai ?

Harus. Kenapa tidak. Saya selalu yakin. Saya sudah membawa Kadin Jatim ke arah keseimbangan antar daerah dalam provinsi sejak tujuh tahun terakhir. Baik secara kelembagaan, maupun keseimbangan penguatan antar pengusaha antar daerah. Kadin Jatim atas sudah banyak membuatkan akses dan jaringan antara pengusaha daerah (kabupaten/kota) dengan kekuatan pasar ekonomi-bisnis regional maupun internasional. Penguatan industri dan akses pasar harus diseimbangkan ke semua daerah kabupaten/kota yang ada di Jatim.

Sektor industri bisa menjadi backbone keseimbangan pemerataan perekonomian di Jatim, karena sektor industri selama ini telah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB Jatim yakni sekitar 29%. Selain mengerek sektor terkait lainnya, sektor industri juga bisa menaikkan daya beli masyarakat melalui rekrutment tenaga kerja sebanyak mungkin. Tinggal distribusinya yang perlu diarahkan secara merata ke seluruh kawasan di Jatim. Tentu infrastruktur dan akses transportasi diperkuat.

Penguatan pelabuhan di wilayah pantura mulai dari Tuban hingga Banyuwangi, maupun wilayah selatan harus terus dikejar. Harus didorong juga tumbuhnya industrial estate dan pergudangan di sekitar pelabuhan daerah,  dan secara terus-menerus dikawal perkembangannya. Fasilitasnya terus diperkuat. Tiga pilar utama industri, yakni bahan baku, transportasi, tenaga kerja dan jasa terkait lain harus juga diperkuat agar industrinya menjadi kuat.

Pemprov harus mampu melakukan mapping problematika yang dihadapi masing-masing daerah terkait penguatan ekonomi-bisnisnya. Khususnya dalam menghidupkan sektor industri. Dicarikan solusinya dan dikawal ekskusi kebijakannya. Kekompakan antar kepala daerah dalam satu kawasan di provinsi adalah keniscayaan untuk diperkuat dalam rangka pemerataan ekonomi. Penguatan kawasan adalah sistemik yang harus didukung semua kepala daerah yang ada di kawasan tersebut. Baik kawasan Timur Jatim, Barat,  Selatan dan Utara. Misalnya industri migas di Bojonegoro harus didukung Bupati Tuban untuk sektor hilirnya baik perizinan pipanisasi maupun kepelabuhanan migas.

Maka itu gubernur dan wakilnya harus mengetahui secara detil persoalan masing-masing ekonomi daerah. Jika perlu tiap hari harus berada di daerah kabupaten/kota. Semua kekuatan yang dimiliki oleh provinsi harus di arahkan untuk penguatan ekonomi kabupaten/kota. Karena sejatinya di situlah fungsi dan peran pemerintah provinsi dalam mensejahterakan rakyatnya.

Sektor apalagi yang bisa mendorong perekonomian di Jatim ?

Dalam pembangunan perekonomian nasional sektor properti memiliki peran  penting. Begitu juga bagi pembangunan daerah seperti Jatim. Sektor ini sama strategisnya dengan sektor-sektor lain, seperti pertanian, industri,  perdagangan, jasa, dan lain-lain. Properti dengan titik berat di bidang pembangunan perumahan dan konstruksi merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan efek berantai (multiplier effect) cukup panjang. Karena itu sektor ini punya dampak besar untuk menarik dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sektor properti mengerek lebih dari 175 produk industri terkait, seperti produk industrri baja, aluminium, pipa, semen, keramik, batu bata,  genteng, kaca, cat, furnuture, kayu, peralatan rumah tangga, alat kelistrikan, home appliances, gypsum, dan lain-lain.    Industri bahan bangunan dan konstruksi tersebut umumnya sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Karena itu sektor properti langsung atau tidak telah  mendorong produktifitas daerah, mengurangi angka pengangguran, dan menekan angka kemiskinan. Sektor properti sendiri menciptakan lapangan kerja cukup besar mulai tenaga kasar atau tukang,  staf, hingga pekerja profesional. 

Ini belum menyebut dampak positif terhadap profesi-profesi terkait, seperti arsitek, desainer interior, kontraktor, landscaper, property agent, notaris, dsb.Perbankan  sudah pasti ikut merasakan kue bisnis sektor properti melalui penyaluran kredit baik kepada pengembang (korporasi) maupun konsumen (KPR/KPA).

Pemerintah dan pengebang (REI dan Apersi) menyepakati suplai rumah  dari semua tipe sekitar 400 ribu unit per tahun. Apabila harganya rata-rata Rp350 juta harga per unit,  maka total nilai transaksinya  mencapai Rp140 triliun per tahun dengan total serapan tenaga kerja sekitar 4 juta. Ini hanya dari subsektor perumahan, belum produk properti lainnya seperti ruko, perkantoran, trade centre, mal, hotel, resor, kawasan industri, pergudangan, dan lainnya.

Kenapa pemda selama ini tidak menempatkan sektor properti sebagai salah satu bagian penting perekonomian daerah ?

Mungkin belum paham. Gambaran tadi baru dari aspek nilai phisik proyek properti dan serapannya terhadap industri terkait dan tenaga kerja. Nilai itu belum termasuk efek besar dari keberadaan properti itu sendiri. Setiap kawasan properti dan permukiman yang dibangun ke depannya selalu tumbuh sebagai pusat perekonomian baru. Banyak usaha baru dibuka di setiap kawasan permukiman baru. Dalam kawasan perumahan, developer biasanya juga bangun ruko. Bahkan ada yang dilengkapi mall atau plaza. Kawasan ini kemudian menjadi pusat perputaran uang, mengkontribusi PDRB di daerah. Perputaran ekonomi menjadi besar karena adanya bangunan properti (ruko, mal, kantor, jasa).

Dari sekian subsektor properti, perumahan menempati posisi paling strategis. Sebagai salah satu kebutuhan dasar atau pokok pembangunan perumahan menjadi prioritas pembangunan nasional. Jumlah penduduk yang cukup besar, kurang lebih 250 juta, memerlukan pasok rumah baru  secara kontinyu dalam jumlah banyak setiap tahunnya. 

Secara historis pengembangan perumahan membawa dampak positif terhadap perkembangan kawasan dan menciptakan pusat-pusat perdagangan dan jasa. Misalnya, kota baru – Surabaya Barat, asal – muasalnya juga karena keberadaan perumahan yang dibangun oleh PT Darmo Permai, PT Darmo Satelite Town, dan PT Pembangunan Darmo Grande yang mendapatkan izin pembebasan lahan seluas 650 ha pada 1972. Mereka membangun perumahan mewah di sana. Pergerakan ekonomi pun ikut berkembang di kawasan itu. 

Pada perkembangannya, sejumlah perumahan mewah ikut dibangun sekitar kawasan tersebut seperti Villa Bukit Emas, Bukit Darmo Golf, Kota Baru CitraRaya (CitraLand), Graha Family, Perumahan Adi Istana, dan Pakuwan Indah. Sejumlah perumahan mewah yang tadinya berdiri secara sporadis itu,  kini sudah terintegrasi (integrated) dalam satu kawasan, dilengkapi pusat bisnis dan komersial, seolah menjadi kota tersendiri yang terpisah dari pusat kota Surabaya. 

Kini di Surabaya Barat, ada banyak hotel, perkantoran, mall/plaza, apartemen/kondominium, golf, dan puluhan proyek ruko berkelas. Simbol-simbol bisnis komersial seperti departemen store, supermarket, food court, café, tempat hiburan & kebugaran, showroom & bengel mobil, bank dan sektor keuangan lain pun tumbuh ada di sana. Bahkan sekolah bertaraf internasional dan rumah sakit pun tersedia. Kawasan ini kemudian menghidupkan poros utama yang menghubungkan dengan pusat kota Surabaya, yakni Jl. Mayjen Sungkono dan Jl. HR. Muhammad. Poros jalan ini kini tumbuh pesat sebagai pusat bisnis baru & komersial. Banyak investasi mengalir ke kawasan ini. Semua itu, sejarahnya, berawal dari proyek perumahan. Ini semua karena diawali oleh sektor properti.

Dampak terhadap  perkembangan wilayah dan munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru itu selama ini kurang dilihat sebagai kontribusi sektor properti. Padahal di sinilah salah satu kontribusi terbesar  sektor properti terhadap perekonomian. Perkembangan kawasan selalu  berawal dari terbentuknya komunitas masyarakat melalui pembangunan perumahan. Dari sini muncul beragam fasilitas pendukung, seperti komersial, life style center, pusat belanja, kuliner, dan beragam aktifitas bisnis lainnya.

Karena itu pengembangan properti diakui telah menciptakan kekayaan baru dan melipatgandakan nilai aset. Fenomena ini mendorong permintaan terhadap rumah dan sub-sektor properti lain semakin besar. Bukan lagi sebatas untuk hunian atau pemenuhan kebutuhan pokok melainkan menjadi instrumen  investasi.  

Pembangunan sektor properti mengubah aset-aset non-produktif menjadi aset produktif yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan perencanaan dan konsep matang sejumlah proyek properti dikembangkan di wilayah-wilayah yang tidak berpotensi untuk fungsi lain. Misalnya Surabaya barat,  tadinya kawasan tandus yang tidak bisa untuk pertanian - sekarang menjadi kawasan paling tumbuh secara ekonomi.

Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut memberi kontribusi cukup besar terhadap penerimaan  negara melalui PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PBB (Pajak Bumi Bangunan).  Tanah yang dulu hanya  puluhan ribu rupiah per meter persegi sekarang bernilai puluhan juta rupiah.

Apakah hanya kawasan properti mewah yang didorong ?

Tidak demikian. Sektor perumahan rakyat juga harus didorong. Karena kawasan perumahan, apapun skalanya, akan menggerakkan perekonomian sekitarnya. Hanya saja s elama ini pemda tidak terlalu paham. Padahal dampaknya luar biasa bagi perekonomian daerah. Pemda melihat pengembang sebagai pihak yang membutuhkan, bukan sebagai pihak yang dibutuhkan. Ini salah besar. Makanya selama ini program pemerintah yakni sejuta rumah rakyat sulit terealisasi.

Sebenarnya masalahnya sederhana saja. Ini soal tanggungjawab pemerintah di semua tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Karena penyediaan rumah adalah tanggungjawab pemerintah sesuai UUD 1945. Meski sudah ada Inpres dan SE Mendagri terkait program percepatan sektor perumahan – khususnya rumah bersubsidi bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), tapi sinkronisasi kebijakan pusat-daerah masih banyak tidak nyambungnya.

Kebijakan percepatan pembangunan RST (Rumah Sederhana Tapak) bersubsidi bagi MBR terkesan berjalan sporadis, terutama terkait perizinan. Serta banyak persoalan lain yang seharusnya dibantu pemerintah untuk menyelesaikan, tapi faktanya menjadi beban pengembang. Akibatnya sebagian pengembang enggan menggarap rumah bersubsidi. Jika kondisi ini dibiarkan, khawatir makin jauh api dari panggang untuk mewujudkan program sejuta rumah.

Padahal masyarakat sangat membutuhkan rumah. Harusnya pemda juga butuh mewujudkan keinginan (masyarakat) tersebut, dengan mengajak dialog pengembang. Memetakan persoalan dan mencarikan solusinya. Jadi pemda yang seharusnya datang ke pengembang untuk rumah warganya. Bukan sebaliknya. Selama ini seolah pengembang ditempatkan pada posisi paling butuh. Ini salah besar. 

Nampaknya kebijakan program sejuta rumah, khususnya rumah bersubsidi perlu diperkuat lagi ditingkat pelaksanaan. Ada beberapa poin penting yang perlu diubah kebijakannya agar masyarakat lebih ringan dalam membeli rumah. Misalnya soal dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang alokasinya sebesar Rp6 juta per unit. Jika alokasi dana PSU ini dialihkan kepada user MBR, tentu daya belinya akan lebih tinggi.

Selama ini pengelolaan dana bantuan PSU diserahkan sepenuhnya kepada developer melalui pemda, sehingga harga rumah bersubsidi tidak berkurang – kecuali user hanya mendapat fasilitas bantuan uang muka (BUM) sebesar Rp4 juta dan fasilitas pembiayaan FLPP. Misalnya di Jatim harga RST dipatok Rp123 juta dengan kenaikan 5% per tahun. Maka user hanya mendapat BUM dan subsidi bunga KPR FLPP.

Andai bantuan PSU itu dialihkan ke user dan melekat seperti BUM, maka daya beli masyarakat akan lebih tinggi dengan tidak mengurangi patokan harga. Artinya user bisa mendapatkan BUM dan PSU yang totalnya jadi Rp10 juta. Tinggal bagaimana negosiasi (kesepakatan) user dengan pengembang untuk penyelenggaraan PSU yang dananya sudah berada di kantong user.

Selain itu, selama ini data tentang distribusi dana PSU sering tidak sinkron. Sehingga ke depan, stake-holder rumah bersubsidi, termasuk REI sebagai asosiasi pengembang perlu menyelenggarakan data online secara update tentang alokasi PSU yang terkoneksi dengan Kementerian PU PERA dan bisa diakses kapan saja oleh pengembang.

Selama ini dana alokasi PSU dari pusat terus berkurang. Kami tidak tahu, apakah dananya memang tidak ada, atau distribusinya yang  tidak sinkron.

Jadi harus padu antara sektor industri dan perumahan ?

Tidak berhubungan langsung. Tapi nantinya akan korelatif. Sangat terkait. Sudah jelas sektor properti dan realestat banyak menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung (industri terkait properti). Jika semua itu sama-sama tumbuh, maka perekonomian daerah juga akan tumbuh yang ujungnya menyokong PDRB.

Seperti disebutkan didepan, sektor industri menyokong 29% PDRB Jatim. Jika sistem pembelian rumah bisa dipermudah terutama bagi MBR, maka penjualan rumah akan terdongkrak naik, artinya akan banyak jumlah rumah yang dibangun. Bersamaan dengan itu juga akan mengerek industri sektor terkait, yang pada ujungnya juga akan menggerakkan pereknomian secara konsolidated. Selama ini pemprov, pemkab, pemkot kurang memahami kontribusi sektor properti. Maka itu ke depan jangan diremehkan.(ks-3)

Komentar