LPS siapkan pembayaran klaim simpanan BPR Triharta Indah

KANALSATU – Setelah pencabutan izin usaha PT BPR Triharta Indah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Triharta Indah, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. ”Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha,” kata Sekretaris LPS, Samsu Adi Nugroho, Kamis (15/6/17).

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Triharta Indah, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR Triharta Indah akan mengambil tindakan-tindakan yaitu, pertama membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank sebagai ‘Bank Dalam Likuidasi’ dan menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses Iikuidasi PT BPRTriharta Indah akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Triharta Indah tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Triharta Indah tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Triharta Indah serta kepada karyawan PT BPR Triharta lndah diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.(ks-5)

Komentar