La Nyalla: Perlu sinkronisasi kebijakan pusat-daerah

Terkait program sejuta rumah

KANALSATU – Kadin Jawa Timur meminta pemerintah lebih agresif mensinkronkan kebijakan pemangkasan regulasi/perizinan pembangunan perumahan rakyat – khususnya rumah sederhana tapak (RST) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) -, karena pengembang banyak mengeluhkan aneka kendala di lapangan.

Ketua Kadin Jatim IR. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, banyak pengembang yang melapor ke Kadin terkait banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan dalam membantu pemerintah  terkait program percepatan pembangunan perumahan. Akibatnya program pembangunan rumah bersubsidi menjadi lamban, dan jumlah backlog perumahan (target yang tertunda) terus  menumpuk.

“Masih banyak Pemda Kabupaten/Kota yang tidak merespon positif program percepatan pembangunan perumahan, terutama rumah jenis RST. Terbukti perizinan masih berbelit dan berkonsekwensi biaya. Padahal arahan pemerintah pusat sudah jelas, bahkan sudah ada Inpres No. 3 Tahun 2016 dan SE Mendagri No. 668/1062/SJ tentang percepatan program tersebut bagi  daerah,” kata La Nyalla kepada wartawan, Senin (29/5/17).

Sebagai induk asosiasi usaha, kata La Nyalla, Kadin Jatim mendesak pemerintah, terutama Pemrtov Jatim, untuk lebih agresif melakukan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah terkait percepatan pembangunan sektor perumahan, khususnya rumah bersubsidi bagi MBR, guna mendukung suksesnya Program Presiden Sejuta Rumah.

“Memang sudah ada Pemda Kab/Kota yang paham dan akomodatif terhadap kebutuhan pengembang terkait percepatan sektor perumahan. Namun masih banyak yang belum paham, bahkan terkesan menghambat dan menempatkan pengembang  seolah pada posisi yang butuh. Padahal ini kan untuk kepentingan perumahan rakyat, harusnya Pemda nya yang aktif,” tegas La Nyalla.

Kadin Jatim, kata La Nyalla, mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan RST bagi MBR yang ditandai terbitnya Inpres dan SE Mendagri. “Namun di level pemda nampaknya belum banyak yang nyambung, sehingga pengembang jadi enggan berpartisipasi membangun jenis rumah bersubsidi. Bayangkan kalau semua pengembang enggan terjun ke sektor rumah murah, lantas siapa yang bertanggungjawab atas nasib rakyat untuk mendapatkan papan. Padahal ini adalah tanggungjawab pemerintah sesuai UUD 1945 Pasal 28 ,” kata La Nyalla.

Sesuai laporan pengembang, kata La Nyalla, kebijakan percepatan pembangunan RST bagi MBR selama ini masih terkesan berjalan sporadis, sehingga dikhawatirkan hasilnya pada 2017 (secara jumlah) tidak sesuai dengan harapan pemerintah.  “Kami akan tetap meminta kepada pengembang agar tetap concern terhadap nasib MBR untuk mendapatkan RST. Pengnmbang jangan hanya membangun rumah komersial. Kami juga akan membantu mengkomunikasikan secara intensif dengan Pemprov Jatim,” tambahnya.

Pemprov Jatim sendiri telah mentargetkan sebanyak 25.000 unit RST bisa terbangun hingga akhir 2017. “Namun kalangan pengembang sendiri pesimistis target angka itu bisa tercapai jika kebijakan pusat-daerah belum sinkron. Masih banyak hal yang perlu disamakan persepsinya, agar bisa ada percepatan,” katanya. (ks-3)

 

Komentar