Swasembada gula hanya sebatas slogan

Oleh Lutfil Hakim, pemred kanalsatu.com

Belum selesai kegalauan petani akibat rencana penutupan pabrik gula, kini muncul lagi kegalauan yang lain akibat kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/3/2017 tentang fasilitas memperoleh bahan baku berupa gula mentah impor bagi pihak yang akan membangun industri / pabrik gula.

Permen Perindustrian itu sangat berbahaya, artinya bisa saja dimanfaatkan sebagai celah untuk mengimpor gula mentah sebanyak-banyaknya atas nama kepentingan industri gula nasional. Lantas siapa yang menjamin gula mentah itu tidak beredar di pasar. Peraturan Menteri harus jelas. Jangan atas nama industri gula tapi sejatinya adalah pedagang gula mentah atau raw sugar.

Atau bisa juga akan memunculkan banyak pabrik gula (PG) dengan bahan baku gula mentah impor. Ini namanya menghidupkan pergulaan nasional tapi juga mematikan sektor hulunya di tingkat on farm. Pertanian tebu bisa patah arang. Boleh saja menumbuhkan banyak PG dalam kerangka memenuhi kebutuhan konsumen, namun syarat mutlaknya 100% harus berbahan tebu petani.

Sebelumnya, petani sudah dibikin galau gara-gara pemerintah memului kementerian BUMN kabarya akan menutup sejumlah pabrik gula (PG) nasional milik BUMN. Meski kepastian informasi ini masih “remang-remang”, namun pihak Kementerian BUMN sudah pernah melakukan kajian intensif mengenai rencana penutupan ini. Jika terbukti benar, sungguh naif dan ironis langkah yang akan diambil pemerintah di tengah besarnya importasi gula.

Kabar rencana penutupan sejumlah PG itu bukan sekedar kabar burung. Terbukti beredar Surat/Edaran yang sudah ramai diberitakan media massa, berisi tentang Kesepakatan Kebijakan Regrouping PG BUMN, yang menjelaskan bahwa semua pimpinan BUMN Gula telah setuju dengan Kementerian BUMN (sekitar Oktober 2016) untuk menutup sejumlah PG. Pada surat itu disebutkan, sedikitnya delapan (9) PG milik BUMN akan ditutup di tahun 2017. Alasannya sangat sederhana, dinilai tidak efisien.

Sejauh ini rencana penutupan sejumlah PG itu (sebagian besar di Jatim) memang belum jelas. Namun kalangan petani yang telah turun-temurun mengandalkan hidupnya dari bertani tebu, jelas-jelas, dibuat resah oleh kabar tersebut. Selain itu, ribuan pegawai dan buruh dari PG yang masuk daftar akan ditutup, tak kalah resahnya.

Jika kebijakan tersebut nantinya terbukti diambil oleh pemerintah c/q Kementerian BUMN, sungguh naif dan ironi disaat importasi komoditas pangan ini sangat besar - karena rendahnya produksi nasional. Sementara industri yang ada (PG) bukannya dibesarkan tapi justru ditutup. Tidak ada nilai perjuangan dari pemerintah untuk membenahi sejumlah PG tersebut. Jika dinilai tidak efisien, kenapa tidak diefisienkan. Jika sakit, kenapa tidak diobati.

Padahal, di sisi lain pemerintah selalu mengumandangkan komentar-komentar heroik tentang swasembada gula, nasionalisme dan kemandirian pangan nasional. Jika hanya menutup pabrik dan melakukan impor pangan,  kenapa harus selalu bernyanyi tentang “swasembada pangan” ?. Tidak terasakah jika nyanyian sok-heroik itu bernada sumbang. Tidak enak didengar. Karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di tingkat kebijakan.

Sudah belasan tahun pemerintah selalu berkumandang tentang swasembada gula, tapi di sisi lain tidak nampak dukungan kebijakan nyata di sektor ini,  baik ditingkat on-farm maupun off-farm. Sudah puluhan tahun varietas tebu nasional tertinggal jauh dari negara kecil sekelas Mauritius, misalnya. Jangan dibandingkan dengan India atau Thailand yang sudah terlalu maju di sektor pergulaan. Antara bumi dan langit. Padahal kondisi alam Indonesia yang subur nan luas, harusnya pergulaan kita jauh di atas mereka.

Kondisi Riil
Tingginya laju pertumbuhan penduduk dalam beberapa tahun terakhir telah berkonsekwensi pada peningkatan angka konsumsi komoditas pangan nasional, termasuk gula. Karena dari sisi produksi, hampir tidak ada penambahan signifikan sehingga makin jauh ‘api dari panggang’ – antara ketersediaan gula dibanding laju kebutuhannya.

Jika jumlah penduduk Indonesia pada 2015 mencapai  250, 6 juta dengan asumsi 12 kg per kapita per tahun, maka konsumsi gula nasional tahun lalu mencapai 3 juta ton. Jika laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun  atau bertambah 3,7 juta jiwa per tahun, maka bersamaan dengan itu ada laju kebutuhan konsumsi gula sebesar 45.000 ton per tahun. Itu baru jenis gula kristal putih (GKP) yang umumnya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

Sedangkan kebutuhan gula (tidak langsung) bagi kelompok industri yang nota-bene dipenuhi dari gula kristal rafinasi (GKR) -, tingkat konsumsinya juga terus naik seiring bertambahnya jumlah industri  makanan/minuman dan industri terkait bahan baku sugar lainnya. Tahun lalu konsumsi GKR diperkirakan mencapai 2,8 juta ton.

Sehingga total konsumsi gula (GKP & GKR) pada 2015 mencapai 5.8 juta ton. Pada 2016 angka konsumsi gula mengalami peningkatan tipis. Jumlah ini diprediksi bakal mengalami peningkatan signifikan per tahunnya, dan dalam lima tahun ke depan diperkirakan mencapai 6,5 juta – 7 juta ton.

Sementara dari sisi produksi  GKP, pada 2015 lalu hanya tercatat  dikisaran 2,5 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 1,45 juta ton disumbang oleh pabrikan di lingkungan BUMN. Sisanya disokong pabrikan swasta. Dari sinilah impor komoditas ini terus dilakukan guna menutupi kurangnya ketersediaan. Artinya, konsumsi gula nasional telah ikut menyumbang defisit neraca perdagangan dari kegiatan importasi kelompok pangan.  Komoditas gula seolah menjadi beban dalam penyerapan devisa negara.

Pabrik-pabrik gula milik BUMN hanya memproduksi sekitar 60 persen dari total produksi gula nasional. Dari sisi luas lahan, BUMN juga mengelola 60 persen total lahan tebu nasional. Artinya, wajah industri gula nasional sangat bergantug dari kinerja BUMN gula. Maka itu revitalisasi industri gula BUMN sama dengan revitalisasi industri gula nasional. Di sinilah harusnya tugas pemerintah untuk membenahi jika menginginkan tercapainya swasembada gula. Bukannya justru menutup PG yang ada.

Stagnasi kinerja industri gula dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan berbagai faktor.  Diantaranya masalah ketersediaan lahan. Dalam beberapa tahun terakhir, luas lahan cenderung stagnan, dan bahkan mengalami penurunan. Pada 2011, luas lahan tebu mencapai 450.298 hektare. Lalu menurun menjadi 448.169 hektare pada 2015. Dari luas lahan tersebut, 60 persennya dikelola BUMN.  

Kondisi ini sangat jauh bila dibandingkan dengan lahan tanaman tebu di Thailand yang mencapai 1.350.000 ha. Lahan yang terbatas ini, tentu, secara tidak langsung memengaruhi produksi dan kinerja industri gula nasional. Padahal pemerintah memiliki dana besar untuk pengadaan lahan tebu. Kenapa tidak dilakukan. Sementara membayarkan bunga obligasi bank rekap sekitar Rp60 triliun dari APBN per tahun bisa dilakukan.

Selain itu, problem terkait lainnya adalah dominasi lahan tegalan yang semakin besar. Terjadi tren pergeseran dari lahan sawah irigasi teknis ke tanah tegalan yang kurang subur dan jauh dari pengairan. Pada tingkat yang ekstrem, bahkan terjadi konversi lahan tebu ke lahan komoditas lain maupun ke bidang nonpertanian yang menjanjikan keuntungan lebih tinggi. Kebijakan terkait hal ini harusnya betul-betul dihitung dan dipersiapkan. Agar ketersediaan lahan untuk pertanian tetap tersedia luas.

Sementara itu, lahan hak guna usaha (HGU)  milik PG sendiri hanya mampu memasok tak sampai 20 persen dari total kebutuhan bahan baku tebu untuk keperluan giling. Artinya, pabrik gula BUMN mengandalkan pasokan tebu dari petani untuk menggerakkan pabriknya.

Persoalan lainnya adalah produktivitas tanaman rendah. Produktivitas tanaman tebu dalam lima tahun terakhir cenderung stagnan di kisaran 67 ton per hektare. Padahal di beberapa negara produsen gula, produktivitas lahannya bisa mencapai 90 ton per hektare. Kondisi ini berimplikasi terhadap menurunnya kinerja industri gula nasional.

Selain itu, petani juga melakukan keprasan lebih dari 10 kali pada lahan yang sama, padahal idealnya maksimal tiga kali. Kemudian soal varietas yang hampir tidak pernah ada perbaruhan. Dan yang paling memprahatinkan, petani melakukan tebangan sebelum waktunya.

Dari aspek off farm juga masih lemah. Kinerja pabrik gula belum optimal. Industri gula nasional masih dihadapkan pada permasalahan kapasitas giling. Daya saing PG rendah karena mayoritas PG menggunakan teknologi rendah dan tua. 78 persen PG BUMN berusia lebih dari 100 tahun. Hanya sedikit PG yang memiliki kelayakan bisnis dengan kapasitas lebih dari 4.000 TTH.

Secara umum, permasalahan di pabrik gula adalah masih banyaknya inefisiensi di mana masih banyak berat gula yang terbawa ke produk samping dari PG seperti molases, ampas, dan blotong. Nilai overall recovery (efisiensi keseluruhan pabrik) PG BUMN masih rendah.
Upaya Strategis

Sebenarnya sekitar dua tahun lalu pemerintah melalui Kementerian BUMN sudah menunjukkan bertekad untuk mengejar ketertinggalan dari sisi produksi gula dengan mengoptimalkan seluruh pabrik gula (PG) dan mendorong partisipasi petani tebu yang berada di lingkungannya. Pilihan ini harus diambil, dan harus optimistik. Tapi kenapa, belum genap satu tahun keinginan itu sudah berubah – bahkan berbalik akan menutup sebagian PG milik BUMN ?

Bahkan Menteri BUMN Rini M. Soemarno pernah menegaskan, tidak ada pilihan kecuali meningkatkan produksi gula nasional – khususnya oleh PG di lingkungan BUMN. Produksinya harus digenjot, agar kesenjangan penawaran dan permintaan segera berakhir.

Selama ini PG yang berada di lingkungan BUMN merupakan penyumbang terbesar produksi gula nasional. Jika semua lini dioptimalkan, mulai off farm hingga on farm, maka sangat mungkin peningkatan ketersediaan bisa mengimbangi laju kenaikan kondumsinya.

Industri gula, selama ini senantiasa menjadi sorotan publik. Selain karena kompleksitas permasalahannya yang luas, komoditas gula sangat penting bagi 250 juta penduduk sebagai sumber kalori maupun bahan baku kebutuhan sehari-hari. Fluktuasi harga gula pada momen tertentu, termasuk Lebaran, selalu menjadi topik perbincangan hangat.

Selain itu, industri gula terlanjur menjadi sandaran bagi ratusan ribu petani dan jutaan jiwa pekerja di sektor terkait. Sekitar 60 persen lahan tebu juga merupakan lahan milik petani yang bermitra dengan BUMN. Menyadari strategisnya komoditas gula, pemerintah saat itu akan bertekad memperbaiki kondisi pergulaan nasional. Utamanya dari aspek produksi.

Patah Arang

Presiden Joko Widodo pun menyadari strategisnya komoditas gula, dan menaruh perhatian yang tinggi terkait kinerja produksinya. Bahkan beberapa kali – secara langsung – Presiden melakukan tatap muka (dialog) dengan petani tebu, maupun dengan operator PG, baik jajaran direksi (BUMN gula) maupun pegawai di tingkat operasinal  PG.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo juga menyatakan optimis  produksi gula nasional bisa terus ditingkatkan. Bahkan,  pada saatnya, diyakini bakal mencapai swasembada. Sepanjang seluruh stake holder, termasuk petani tebu,  bisa meningkatkan kinerjanya secara bersama – sama dengan PG.

Kementerian BUMN sendiri sudah menunjukkan komitmen tinggi dalam melakukan perbaikan terhadap seluruh PG yang ada di lingkungannya, agar bisa diperoleh kinerja yang lebih tinggi dari aspek produksi. Juga menginginkan adanya integrated industry berbasis tebu, terutama bioetanol berbahan baku tetes tebu dan produksi listrik berbasis ampas tebu – dengan program cogeneration.

Tapi kenapa justru kebijakan berbalik yang akan diambil, yakni akan menutup sejumlah PG milik BUMN. Bahkan Kementerian BUMN saat itu menginginkan produksi gula di lingkungannya bisa mencapai tiga (3) juta ton secara bertahap hingga 2019. Jika itu bisa tercapai maka merupakan langkah positif menuju swasembada gula nasional di masa mendatang.

Kementerian BUMN menyadari mengejar produksi 3 juto ton tidaklah mudah. Butuh kerja ekstra semua pihak, mulai dari bidang on farm hingga off farm.  Jka semua pihak bersinergi dan melakukan lompatan kerja dan kinerja, mulai dari ekstensifikasi lahan, intensifikasi produktivitas tanaman, perluasan areal tanaman, penguatan sistem pasca panen, hingga revitalisasi mesin pabrik gula, maka sangat mungkin produksi 3 juta ton akan terwujud.

Bahkan dalam konteks ini, pemerintah saat itu menginginkan adanya kepastian rendemen minimal 8,5%, agar kesejahteraan petani tebu meningkat, sehingga pertisipasinya juga meningkat dalam memperluas areal tanaman tebu. Masing-masing BUMN juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam kerangka peningkatan produksi gula menjadi 3 juta ton. Hilirisasi produk dari produksi gula 3 juta ton juga potensial (bioetanol dari tetes tebu dan power plant berbasis ampas tebu). Jadi tinggal aspek pembiayaan yang harus disiapkan pemerintah.

Harusnya upaya – upaya tersebut yang diteguhkan perjuangannya oleh pemerintah. Bukannya inkonsistensi kebijakan dan patah arang dengan akan menutup sejumlah PG yang notabene telah seabad lebih menjadi gantungan hidup ribuan petani.Bahkan kini, yang terbaru, pemerintah membolehkan industri gula melakukan impor gula mentah sebagai bahan baku. Kenapa pemerintah kok mudah patah arang?

Semangat nasional harus diteladani oleh semangat pemerintah. Jika pemerintahnya mudah patah arang, jangan berharap rakyatnya bisa memiliki semangat dan kinerja tinggi dalam mencapai cita-cita idealisme bangsa di sektor perekonomian sesuai amanah UUD 1945 Pasal 33. Maka itu semangat swasembada gula harus dihangatkan lagi, jangan hanya jadi slogan hangat-hangat tai ayam.(*)

Komentar