Pemuda dan Re-Orientasi Civic Nationalisme

Hayi Abdus Sukur (Wkl Ketua Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bondowoso)

Hayi Abdus Sukur

KANALSATU : Peran pemuda dalam konteks berbangsa dan bernegara sangat diperlukan di tengah problematika yang semakin mendera. Gerakan separatisme, etnonasionalisme, etnosentrisme, regionalisme, fundamentalisme, radikalisme, konflik kekerasan bernuansa SARA bahkan terorisme yang telah menggerus bahkan berpotensi meluluh-lantahkan pondasi kebangsaan yang telah dibangun oleh Founding Father pendahulu kita.

Sejarah panjang kebudayaan tanah air menunjukkan bahwa perjalanan menuju bangsa  Indonesia bukan terlahir hanya karena penindasan. Tetapi sejarah Indonesia melalui fase yang cukup panjang dalam memperjuangkan perdamaian abadi dan keadilan sosial yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumpah pemuda 28 Oktober 1928 adalah episode kedua gerakan nasionalisme setelah berdirinya Budi Utomo, yang berikrar satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. 

Kesadaran akan pentingnya membangun semangat kebangsaan di tengah kemajemukan etnik, budaya, adat istiadat dan agama ditopang oleh persamaan nilai luhur yang menjadi cita-cita bersama. Munculnya persatuan pemuda berbasis kedaerahan seperti Pemuda Jawa, Sumatera, Pasundan, Minahasa, Ambon, Timor dan Betawi  telah melahirkan gerakan nasional, terlahir dari rahim yang sama yaitu Indonesia. 

Kersamaan cita-cita membangun Negara untuk mendapat keadilan yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi dasar konstitusi negara sebagaiman termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Upaya membangun nasionalisme kewarganegaraan (civic nationalism) yang demokratis berbasis sosio-kultur masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas, toleransi dan penghargaan terhadap keragaman adalah perekat parsatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Konsep membangun nasionalisme tidak cukup hanya dimaknai sebagai keinginan subyektif dalam membentuk bangsa yang kemudian menumbuhkan solidaritas dan  kebersamaan untuk menciptakan, mempertahankan identitas kebangsaannya. Kesinambungan sikap nasionalisme, adalah wujud kematangan anak bangsa dalam memahami relasi antar warga dengan negaranya. 

Kalau tempo dulu pemuda akrab dengan “anti-kolonialisme” maupun “anti-imperialisme’ sebagai upaya membangun semangat kebangsaan. Tetapi saat ini, pemuda  dihadapkan pada dinamika tata-dunia mutakhir yang mengarah pada globalisasi yang mengharuskan adanya kerjasama antar negara. Bergulirnya kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) misalnya, dimana kebutuhan peningkatan kualitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara menuntut kesiapan warga Indonesia dalam kontestasi menuju era globalisasi.  

Semangat emosional yang mewajibkan untuk menjaga keutuhan negara harus diimbangi peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial setiap warga. Pendekatan sikap nasionalisme yang lebih bersifat emosional harus diimbangi dengan sikap rasional. Apa arti nasionalisme jika tidak memberi penghargaan terhadap dimensi kemanusian yang beragam?. Masyarakat Indonesia yang multikultural tentu memerlukan “nafas-panjang” bagi pemimpin diberbagai level pemerintahan  dalam menyusun formula kebijakan yang berkeadilan.

Model kepemimpinan yang masih terperangkap dalam stereotipe kelompoknya sendiri disertai dengan upaya hegemonik yang mengarah dalam satu kesatuan tunggal kekuasaan politik, penyeragaman pola kebijakan tanpa mepertimbangkan kemajemukan menjadi tidak relevan bahkan bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Arah dan tujuan pembangunan bukan hanya memenuhi janji politik yang tertuang dalam visi dan misi semata, akan tetapi harus dikembalikan pada fungsinya semula yaitu untuk menjunjung tinggi nilai dasar dari kemanusian. Sehingga pola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan harus memperhatikan dampak kemaslahatan bagi pemenuhan kebutuhan dasar bagi kemanusian. 

Nilai-nilai kemanusian yang universal tidak terbatas pada kelompok dan lapisan masyarakat tertentu sehingga tidak terjebak pada disintegrasi sosiokultural maupun politik. Sikap dan prilaku yang sensitif multikultural merupakan indikator keberhasilan bangsa di masa depan.

Eksperimentasi kebijakan publik harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari penyerapan aspirasi, pengakajian, perumusan, sampai penerapanya. Uji publik dengan melibatkan perwakilan semua unsur lapisan masyarakat sebelum kebijakan digulirkan merupakan langkah strategis untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan warganya akan menumbuhkan semangat soliditas dan solidaritas antar anak bangsa. Bukankah sisi lain dari gerakan separatisme, radikalisme, fundamentalisme bahkan terorisme adalah akibat dari ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemimpinnya?.

Ketimpangan ekonomi antar daerah, diskriminasi sosial-politik, problem penegakan hukum, minimnya perlindungan terhadap hak-hak minoritas seringkali dimanfaatkan oleh oknum yang mencoba mengambil keuntungan dalam situasi tersebut. Eforia politik dengan melakukan perombakan secara mendasar sistem perpolitikan dan sistem ketatanegaraan tanpa mempertimbangkan kesiapan mentalitas warganya, berdampak sistemik terhadap relasi antar keduanya. Ruang demokrasi yang dibuka lebar tanpa diimbangi dengan semangat nasionalisme kewarganeraan justru “dikapitalisasi” menjadi gerakan pemisahan diri. Iklim kebebasan telah memberi obyektif bahwa permasalahan bangsa semakin mendekati ambang batas toleransi. 

Tantangan untuk mempertahankan identitas kebangsaan serta re-orientasi semangat nasionalisme sebagai solusi penyelesaian kemanusiaan adalah tanggungjawab anak bangsa. Patut kiranya kita kembali melihat Pancasila dan UUD 1945 sebagai perekat ideologis negara Indonesia dan jawaban normatif  bagi semua problematika Bangsa.

 

Komentar