PWI Jatim: Pers modern miliki banyak tantangan

Kehadiran Satgas Waspada Investasi tekan kejahatan berinvestasi bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Akhmad Munir (baju biru kotak-kotak)

KANALSATU - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Akhmad Munir mengatakan pers modern memiliki dua tantangan, yakni ketika kepentingan komersial harus berlawanan dengan idealisme, dan ketika pemilik media ikut dalam kepentingan politik.

“Ini adalah tantangan pers modern yang berkembang saat ini, dan harus dihadapi oleh setiap industri pers," ucap Munir dalam kegiatan Edukasi Wartawan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jatim di Pasuruan, Jatim, Kamis (2/9/16).
    
Munir mengatakan, untuk menghadapinya industri pers perlu menjaga keseimbangan antara dua tantangan itu, agar proses produksi pers tetap berjalan serta yang paling utama tidak mengalami kerugian. "Dua tantangan tersebut adalah bagian dari dinamika pers modern, sehingga keduanya harus berjalan seimbang," ucapnya.
     
Munir memberikan contoh saat adanya perusahaan investasi memasang iklan ke media, dengan promosi yang menawarkan keuntungan tidak masuk akal. “Ini secara tegas harus ditolak, atau dilakukan kroscek ke pihak terkait seperti halnya OJK, agar tidak menimbulkan persoalan yang meresahkan masyarakat," katanya.
     
Fungsi kroscek inilah, kata Munir yang menjadi bagian dari idealisme pers modern yang tidak boleh hilang, sehingga tetap seimbang dalam menyebarluaskan informasi. Sementara itu Analis Direktorat Kebijakan dan Dukungan Departemen Penyidikan OJK, Wahid Hakim Siregar mengakui pengetahuan masyarakat terkait fungsi OJK memang kurang.
     
Akibatnya, kata Wahid, keberadaan investasi ilegal atau bodong banyak bermunculan melalui media, kemudian beberapa media juga tidak melakukan kroscek terkait izin dari perusahaan investasi tersebut. "Oleh karena itu, kami juga membentuk satgas untuk menginventarisasi kasus-kasus seperti ini, ditambah bantuan media yang juga melakukan kroscek," katanya.
     
Wahid mengatakan, OJK tidak bisa mengembalikan kerugian apabila masyarakat terjebak pada investasi ilegal, dan hanya bisa melakukan penindakan dengan kerja sama kepolisian serta kejaksaan atas dasar laporan masyarakat dan media.
    
"Inilah yang kurang dimengerti masyarakat, oleh karena itu perlu edukasi dan diharapkan adanya satgas bisa memberikan edukasi kepada masyarakat," pungkas Wahid.(win8/win12)

 

Komentar