Myanmar bentuk Kementerian Urusan Etnik

ilustrasi: Pelarian etnik Rohingya

KANALSATU - Presiden terpilih Myanmar, Senin (21/03), mengatakan kepada anggota parlemen bahwa rencana pembentukan kementerian yang mengurusi masalah etnis adalah hal “penting” bagi negara yang didera konflik.

Htin Kyaw, orang kepercayaan Aung San Suu Kyi, mengindikasikan bahwa menangani masalah yang telah ada selama setengah abad perang sipil di perbatasan yang ditinggali warga etnis minoritas akan menjadi prioritas utama bagi pemerintahannya, yang secara resmi akan mengambil alih kekuasaan pada pekan depan.

“Kementerian urusan etnis penting bagi masa depan persatuan (Myanmar), yang membutuhkan perdamaian, pembangunan dan kesinambungan,” katanya kepada anggtota parlemen dalam sebuah pidato yang secara khusus difokuskan pada rencana perampingan birokrasi negara itu.

Htin Kyaw mengambil alih kepemimpinan saat Myanmar berada di tengah transformasi dramatis setelah bertahun-tahun terbelenggu oleh kekuasaan militer.

Keterbukaan yang lebih besar, perekonomian yang meningkat dan kemenangan telak dalam pemilu November bagi Suu Kyi dan partainya telah membangkitkan optimisme di masa depan.

Namun, konflik terus terjadi di beberapa daerah antara kelompok bersenjata dari etnis minoritas dan tentara nasional yang masih berkuasa, setelah pakta gencatan senjata yang ditandatangani tahun lalu gagal menyertakan semua pejuang di negara itu.

Sekitar 240.000 orang kehilangan tempat tinggal karena kerusuhan dan konflik warga di Myanmar, sebagian besar di negara bagian Kachin tempat pertempuran antara tentara dan pemberontak masih berlangsung, dan di negara bagian Rakhine, tempat puluhan ribu Muslim Rohingya masih terperangkap di beberapa kamp setelah aksi kekerasan pada 2012.(AFP/Antara)

Komentar