Properti menggerakkan ekonomi

Oleh Erlangga Satriagung (mantan Ketua REI Jatim)

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(http://kanalsatu.com/images/20160320-190238_221.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found

Filename: models/post_model.php

Line Number: 248

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(http://kanalsatu.com/images/20160320-190238_22.png): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found

Filename: models/post_model.php

Line Number: 248

Dalam pembangunan perekonomian nasional sektor properti memiliki peran  penting. Sektor ini sama strategisnya dengan sektor-sektor lain, seperti pertanian, industri,  perdagangan, jasa, dan lain-lain. Properti dengan titik berat di bidang pembangunan perumahan dan konstruksi merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan efek berantai (multiplier effect) cukup panjang. Karena itu sektor ini punya dampak besar untuk menarik dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Tahun 2013, Kementrian Perindustrian Republik Indonesiamembuat publikasi yang menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 175 produk industri yang terkait dengan sektor properti.Beberapa contohnya, produk industrri baja, aluminium, pipa, semen, keramik, batu bata,  genteng, kaca, cat, furnuture, kayu, peralatan rumah tangga, alat kelistrikan, home appliances, gypsum, dan lain-lain.    Industri bahan bangunan dan konstruksi tersebut umumnya sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Karena itu sektor properti langsung atau tidak telah  mendorong produktifitas nasional, mengurangi angka pengangguran, dan menekan angka kemiskinan. Sektor properti sendiri menciptakan lapangan kerja cukup besar mulai tenaga kasar atau buruh,  staf, hingga pekerja profesional. 

Ini belum menyebut dampak positif terhadap profesi-profesi terkait, seperti arsitek, desainer interior, kontraktor, landscaper, property agent, notaris, dsb.Perbankan  sudah pasti ikut merasakan kue bisnis sektor properti melalui penyaluran kredit baik kepada pengembang (korporasi) maupun konsumen (KPR/KPA).

Penelitian kandidat doktor di sebuah perguruan tinggi di Jakarta tahun 2012 yang mengambil tema “Kontribusi sektor  perumahan terhadap perekonomian nasional” menyebutkan, setiap investasi Rp1 miliar/tahun di sektor perumahan/konstruksi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 105 orang.
Pertanyaannnya seberapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan melihat kinerja di sektor properti beberapa tahun belakangan ini. Tidak mudah menjawabnya karena  data tentang hal ini memang belum tersedia baik dari pemerintah maupun swasta. 

Sesuai sinyalemen REI suplai rumah  dari semua tipe sekitar 400 ribu unit per tahun. Apabila harganya rata-rata Rp350 juta per unit maka nilatransaksinya  sebesar Rp140 triliun. Kalau  investasinya diasumsikan 30% nilainya Rp42 triliun. Dengan  memakai hasil penelitian tadi (investasi Rp1 miliar menyerap 105 tenaga kerja/tahun) investasi sebesar itu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,4juta per tahun. Ini hanya dari subsektor perumahan, belum apartemen, rumah susun, ruko, perkantoran, pusat belanja , mal, vila, resor, kawasan industri, pergudangan, dan sebagainya.
Semua subsektor properti tersebut beberapa tahun belakangan mengalami pertumbuhan luar biasa.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama hampir  10 tahun belakangan dan fenomena tumbuhnya kelas menengah baru yang cukup besar menjadi pemantik perkembangan properti.  Puncak pertumbuhan terjadi tahun 2010-2012 kemudian perlahan-lahan  melemah hingga 2013 sebagai dampak krisis ekonomi global. Kendati belum pulih sepenuhnya saat ini kondisinya sudah kembali membaik.

Sektor properti tergolong unik, di satu sisi sangat  dipengaruhi situasi makro ekonomi, di sisi lainnya memberi pengaruh positif terhadap sektor  riel dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, pada situasi tertentu sektor properti bisa menjadi lokomotif dan gerbong perekonomian nasional.

Kajian yang dilakukan Real Estat Indonesia (REI) dan Pusat Penelitian Universitas Indonesia terhadap data-data sepanjang tahun 2010, kontribusi sektor properti dan konstruksi ke Produk  DomestikBruto (PDB) sebesar 9,4%. Hasil kajian tersebut dapat menunjukkan bahwa sektor properti masih menjadi indikator perkembangan ekonomi secara nasional.Kementerian Perindustrian pernah merilis angka kontribusi sektor properti itu sebesar  US$75 miliar atau setara Rp700 triliun.
Namun angka kontribusi tersebut masih lebih kecil dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di tiga negara itu  sektor properti  memberi kontribusi 21 – 23% terhadap PDB.Tapi dibanding dengan Thailand yang hanya sekitar 8%, Indonesia masih jauh lebih besar. 

Gambaran tadi baru dari aspek nilai phisik proyek properti dan serapannya terhadap industri terkait dan tenaga kerja. Nilai itu belum termasuk efek besar dari keberadaan properti. Setiap kawasan properti dan permukiman yang dibangun ke depannya selalu tumbuh sebagai pusat perekonomian baru. Banyak usaha dibuka di setiap kawasan permukiman karena developer juga membangun ruko selain rumah. Bahkan tidak sedikit di sekitar atau bahkan di dalam kawasan permukiman dibuka trade centre, mall, atau plaza. Kawasan ini kemudian menjadi pusat perputaran uang, mengkontribusi PDRB di daerah dan mengkontribusi PDB secara nasional.

Angka-angka tersebut sejalan dengan data Pusat Penelitian Universitas Indonesia. Menurut lembaga itu sektor propertidi Indonesia memberi  sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 28%. Karena itu dalam beberapa tahun ke depan sektor properti, terutama perumahan akan memiliki peran  sangat penting terhadap perekonomian Indonesia. Tapi optimisme itu membutuhkan dukungan regulasi yang baik dan kondisi makro yang kondusif.Kebijakan yang terkait dengan pengembangan sektor properti, seperti perizinan, pembiayaan, pertanahan harus market friendly. Kalau persyaratan tersebut terpenuhi  sektor properti bisa menjadi kunci utama pembangunan perekonomian nasional.

Dari sekian subsektor properti, perumahan menempati posisi paling strategis. Sebagai salah satu kebutuhan dasar atau pokok pembangunan perumahan menjadi prioritas pembangunan nasional. Jumlah penduduk yang cukup besar, kurang lebih 250 juta, memerlukan pasok rumah baru  secara kontinyu dalam jumlah banyak setiap tahunnya. 

Kementrian Perumahan membuat prediksi kebutuhan rumah baru sebanyak 800 ribu – 1 juta unit per tahun. Kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi pemerintah dan pengembang swasta.Seluruh anggota REI secara nasional hanya mampu  memasok 400 ribu unit per tahun. Akibatnya, hingga tahun 2014 terjadi defisit (backlog) perumahan sebanyak 15 juta unit.

Apabila backlog tersebut tidak segera diatasi jumlahnya bakal terus bertambah besar dan menjadi semakin sulit diatasi. Jika defisitnya rata-rata 400 ribu unit per tahun, pada tahun 2020 atau enam tahun mendatang  angkabacklog mencapai lebih dari 17 juta rumah. Untuk mengatasi hal ini pemerintah sudah mencanangkan pengembangan sektor perumahan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Fokus pemerintah pada pembangunan rumah sederhana atau hunian bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengingat kelompok ini paling rentan.

Ada tiga argumen  yang mendukung kebijakan tersebut. Pertama, rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok; kedua, pelaksanaan asas pemerataan (propoor) karena  rumah merupakan pengeluaran terbesar dalam anggaran rumah tangga dan ini tidak dapat dijangkau kalangan MBR. Ketiga, pembangunan perumahan memberi dampak langsung terhadap perekonomian melalui efek penggandanya.

Dukungan terhadap pembangunan rumah sederhana ini diwujudkan dalam bentuk penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dialokasikan dalam APBN. FLPP dipakai untuk subsidi bunga sehingga kalangan MBR mendapat bunga tetap KPR 7,5% sampai lunas dan pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 

Rumah yang terjangkau bagi kalangan MBR penting karena akses pada perumahan layak merupakan cara efektif mengatasi kemiskinan. Ketika pemerintah mampu menyediakan perumahan murah, kalangan keluarga menengah bawah dapat mengalokasikan keuangannya untuk kebutuhan dasar lain: pendidikan, kesehatan, sandang.  Selain itu seseorang yang memiliki rumah  akan merasa  lebih aman sehingga dampaknya akan lebih produktif. 

Melipatgandakan Aset

Secara historis pengembangan perumahan membawa dampak positif terhadap perkembangan kawasan dan menciptakan pusat-pusat perdagangan dan jasa. Tahun 1980-an ketika Perum Perumnas membangun perumahan di Depok, Jawa Barat, yang disebut Perumnas 1 dan 2, Depok masih daerah sepi dan asing bagi sebagian besar warga Jakarta. 

Perumnas 1yang menjadi pioner pembangunan perumahan di Depok kemudian diikuti pengembang swasta sehingga Depok perlahan-lahan berkembang dan kini menjadi kota dengan segenap aktifitas perekonomiannya. Kota Bekasi, Jawa Barat,  menjadi seperti sekarang juga tidak lepas dari Perumnas yang mengembangkan perumahan skala luas di sana di tahun 1980-an.
Kota-kota lain di Indonesia perkembangannya kurang lebih mengikuti pola pertumbuhan dua kota tadi. Misalnya, kota baru – Surabaya Barat, asal – muasalnya juga karena keberadaan perumahan yang dibangun oleh anggota REI Jatim,yakni PT Darmo Permai, PT Darmo Satelite Town, dan PT Pembangunan Darmo Grande yang mendapatkan izin pembebasan lahan seluas 650 ha pada 1972. Mereka membangun perumahan mewah di sana. Pergerakan ekonomi pun ikut berkembang di kawasan itu. 

Pada perkembangannya, sejumlah perumahan mewah ikut dibangun sekitar kawasan tersebut seperti Villa Bukit Emas, Bukit Darmo Golf, Kota Baru CitraRaya (CitraLand), Graha Family, Perumahan Adi Istana, dan Pakuwan Indah. Semua itu dibangun oleh Anggota REI Jatim. Sejumlah perumahan mewah yang tadinya berdiri secara sporadis itu,  kini sudah terintegrasi (integrated) dalam satu kawasan, dilengkapi pusat bisnis dan komersial, seolah menjadi kota tersendiri yang terpisah dari pusat kota Surabaya. 

Kini di Surabaya Barat, ada banyak hotel, perkantoran, mall/plaza, apartemen/kondominium, golf, dan puluhan proyek ruko berkelas. Simbol-simbol bisnis komersial seperti departemen store, supermarket, food court, café, tempat hiburan & kebugaran, showroom & bengel mobil, bank dan sektor keuangan lain pun tumbuh ada di sana. Bahkan sekolah bertaraf internasional dan rumah sakit pun tersedia. Kawasan ini kemudian menghidupkan poros utama yang menghubungkan dengan pusat kota Surabaya, yakni Jl. Mayjen Sungkono dan Jl. HR. Muhammad. Poros jalan ini kini tumbuh pesat sebagai pusat bisnis baru & komersial. Banyak investasi mengalir ke kawasan ini. Semua itu, sejarahnya, berawal dari proyek perumahan.

Dampak terhadap  perkembangan wilayah dan munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru itu selama ini kurang dilihat sebagai kontribusi sektor properti. Padahal di sinilah salah satu kontribusi terbesar  sektor properti terhadap perekonomian. Perkembangan kawasan selalu  berawal dari terbentuknya komunitas masyarakat melalui pembangunan perumahan. Dari sini muncul beragam fasilitas pendukung, seperti komersial, life style center, pusat belanja, kuliner, dan beragam aktifitas bisnis lainnya.

Keberadaan fasilitas selalu diikuti ekspektasi yang semakin tinggi dari masyarakat. Dampaknya harga atau nilai properti di suatu kawasan akan naik. Contohnya kawasan Kenjeran, Surabaya, sebelum ada pengembangan perumahan menengah atas tanah di sana tidak ada harganya. Tapi setelah Pakuwon Group membangun Pakuwon City berikut fasilitas cukup komplit harga tanahnya kini melejit. Sekarang harga tanah di kawasan tersebut sudah di atas Rp 6 jutaan per meter persegi.
Karena itu pengembangan properti diakui telah menciptakan kekayaan baru dan melipatgandakan nilai aset.Fenomena ini mendorong permintaan terhadap rumah dan sub-sektor properti lain semakin besar. Bukan lagi sebatas untuk hunian atau pemenuhan kebutuhan pokok melainkan menjadi instrumen  investasi. Tren ini membawa dampak positif sekaligus negatif  terhadap sektor properti. Positifnya, pasar perumahan menjadi bergairah. Pembangunan perumahan berkembang sangat pesat mulai klaster kecil, mini realestat, perumahan skala besar, hingga pengembangan kota baru (township).

Fenomena ini berlangsung hampir di semua kawasan perkotaan terutama kota-kota besar di Indonesia.  Jakarta dan  kawasan sekitarnya (Jabodetabek), Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Balikpapan, Palembang, Medan, Samarinda, Jambi, dan kota besar lainnya adalah potret sempurna dari fenomena itu. Besarnya permintaan rumah itu kombinasi dari real demand akibat pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar .

Menurut data yang kerap dikutip berbagai kalangan termasuk dijadikan rujukan pemerintah,  jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 56% atau lebih dari 100 juta orang. Ini adalah potensi pasar yang sangat besar bagi sektor properti.

Jumlah kelas menengah itu luar biasa besar, naik 25% dalam satu dasawarsa terakhir. Dengan pendapatan rata-rata US$3000 per kapita/tahun kelompok ini menjadi pasar potensial yang menyerap penawaran perumahan, ruko, apartemen, dan meramaikan pusat-pusat perbelanjaan, tempat kuliner, dan life style center. Di sejumlah perumahan menengah atas pembukaan klaster baru kerap habis di hari peluncuran (launching). 

Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan sektor properti beberapa tahun belakangan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.  Tahun 2011 sektor properti tumbuh sekitar 6,7%, sedangkan pertumbuhan ekononi nasional sebesar 6,5%.Tren pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2012, bahkan lebih tinggi sebesar 7%.

Permintaan pasar yang cukup besar  dari kalangan enduser dan konsumen bermotif investasi (investor) membuat harga properti naik tidak terkendali. Di kawasan-kawasan tertentu harga propertinya naik 20 – 30% per tahun, bahkan lebih dari itu. Di beberapa proyek kota baru dan perumahan menengah  di sekitarnya saat ini sulit mencari harga tanah di bawah Rp5 juta/m2. Tidak sedikit yang harganya mencapai belasan juta per meter persegi. Fenomena ini terjadi di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.

Kendati kecenderungan ini dinilai belum mengarah pada ancaman gelembung properti (property bubble) karena konsumen investor lebih banyak menggunakan uang sendiri, bukan uang bank, tetapi yang sudah terjadi adalah over value properti. Dalam jangka menengah panjang hal ini dapat merugikan sektor properti karena pertumbuhannya akan terhambat. Kalangan menengah dan menengah baru yang menjadi pembeli potensial bakal kesulitan menjangkau pergerakan harga properti yang lebih cepat dari esensi nilainya.

Perkembangan sektor properti itu juga tercermin dari penyaluran KPR (kredit pemilikan rumah) dan KPA (kredit pemilikan apartemen) yang tumbuh cukup signifikan. Menurut Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013 permintaan KPR/KPA tumbuh 26,9%  (year on year). Angka tersebut lebih rendah dari pertumbuhan kredit tahun sebelumnya yang mencapai 30,8 %. Sampai Maret 2014 kredit ke sektor properti sudah mencapai Rp479,4 triliun. Rinciannya kredit konstruksi Rp115,6 triliun, kredit real estat Rp79,3 triliun, dan KPR/KPA Rp284,6 triliun.

Untuk meredam tren pertumbuhan kredit properti BI pada November 2013 memberlakukan kebijakan loan to value (LTV) atau rasio kredit dengan nilai rumah.  Rumah dengan luas di atas 70 m2 yang dibeli dengan KPR, uang mukanya minimal 30%. Untuk rumah kedua yang dibeli dengan KPR konsumen harus menyediakan uang muka sebesar 40%.

BI juga melarang bank mencairkan kredit sebelum bangunannya selesai. Kendati dikritik kalangan pengembang,  beleid ini cukup efektif meredam aksi spekulasi di sektor properti. Kebijakan ini dalam jangka pendek memang seperti membatasi ruang gerak pengembang dan memangkas pertumbuhan, tetapi untuk selanjutnya sektor properti akan tumbuh lebih sehat dan sustainable. Hanya saja permberlakukan kebijakan itu terlalu cepat dan linear. Sementara masyarakat sendiri tidak semuanya siap dengan ketentuan tersebut, sehingga seharusnya kebijakan itu dilakukan secara bertahap.

Terlepas dari dampak negatif  yang ditimbulkan akibat pertumbuhan yang terlampau dipacu, pembangunan sektor properti mengubah aset-aset non-produktif menjadi aset produktif yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan perencanaan dan konsep matang sejumlah proyek properti dikembangkan di wilayah-wilayah yang tidak berpotensi untuk fungsi lain. Misalnya kawasan-kawasan  bertanah lempung, clay, perbukitan tandus, bekas tambang , dsb. Cikarang (Bekasi), Semarang Atas, Karawang barat, Surabaya barat, Kota Samarinda adalah beberapa contoh  kawasan seperti itu yang sekarang menjadi kawasan bernilai jual tinggi.

Di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, beberapa perumahan menengah atas dikembangkan di area bekas tambang batubara. Kawasan-kawasan yang secara ekologis sudah rusak  dan tidak dapat ditanami tanaman produktif disulap menjadi permukiman  dengan lingkungan lebih human friendly berikut fasilitas pendukungnya.  Cikarang, Bekasi, yang sekarang berkembang menjadi pusat pertumbuhan di timur Jakarta dengan ribuan hektar kawasan industri dan perumahan, dibangun di atas tanah clay yang tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian produktif.

Demikian pula Surabaya barat,  kawasan tandus di perbatasan Kabupaten Gresik itu sekarang menjadi kawasan paling berkembang di Ibukota Propinsi Jawa Timur itu. Seperti disebutkan di atas, perumahan menengah atas, pusat bisnis, mal, hotel, padang golf, sekolah, rumah sakit, life style center tersedia semua.  Kawasan ini sekarang  sudah menjadi kota satelit dan pusat pertumbuhan baru dengan aktifitas bisnis dan jasa cukup tinggi. Infrastrukturnya paling baik dan siap mendukung tuntutan perkembangan wilayah.Perkantoran juga mulai bergeser ke Surabaya barat, termasuk Konsulat Jenderal Amerika Serikat  yang memindahkan kantor dari pusat kota ke Citraland. 

Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut memberi kontribusi cukup besar terhadap penerimaan  negara melalui PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PBB (Pajak Bumi Bangunan).  Tanah yang dulu hanya  puluhan ribu rupiah per meter persegi sekarang bernilai jutaan. 
Kendati peran pihak otoritas tidak disebut nihil dalam pengembangan wilayah, tetapi kontribusinya sangat terbatas. Kecuali hanya perizinan dan tata ruang, sebagian besar peran pembangunan diambil swasta (privat sector). Pembangunan infrastruktur sebagian besar menjadi tanggung jawab swasta sebelum dihibahkan kepada pemerintah. 

Berbeda dengan di beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Tiongkok, area pengembangan properti dan infrastrukturnya disiapkan pemerintah. Hal ini salah satu sebab harga properti di Indonesia menjadi lebih mahal kendati tingkat kemahalannya masih di bawah beberapa  negara tadi.

Selain perumahan (landed residential)  apartemen dan perkantoran juga menunjukkan tren  yang terus berkembang.  Hal ini memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sektor konstruksi. Data yang disajikan Joses Lang Lasalle (JLL) Indonesia, perusahaan konsultan properti global, hingga tiga tahun mendatang (2017) Jakarta mendapat tambahan pasok baru apartemen sebanyak 47.240 unit. Angka ini menambah apartemen yang sudah beroperasi (existing supply) sebanyak 91.330 unit.

Melengkapi data tersebut, menurut Colliers International, perusahaan konsultan properti lain, dari periode 2014 - 2017  terdapat 124  proyek  apartemen baru. Setiap proyek membangun 1-3 menara apartemen.Tidak  ada data yang bisa dirujuk berapa nilai investasi untuk membangun apartemen baru sebanyak itu. Tapi jika disimulasikan tiap unit rata-rata luasnya 50 m2 dengan biaya konstruksi Rp9 juta/m2 maka investasinya sebesar Rp21,2 triliun. Dengan menggunakan teori tadi bahwa setiap investasi Rp1 miliar pertahun menyerap 105 tenaga kerja, maka hingga tiga tahun mendatang sektor apartemen akan menampung 2,2 juta orang.

Sebagian apartemen itu dibangun di kawasan superblok (mixe used development). Proyek superblok merangkum hunian (apartemen) dengan fungsi-fungsi lain, antara lain perkantoran, komersial, pusat belanja,  hotel, mal. Contoh paling baik soal ini Podomoro City di Grogol, Jakarta Barat. Superblok seluas 22 ha itu di dalamnya bisa dibangun sebanyak 10 ribu unit apartemen (12 tower), gedung perkantoran, mal, hotel, dan rukan (rumah kantor). 

Hunian sebanyak itu kalau dikonversi menjadi rumah tapak (landed house) akan menyita lahan sekitar 300 ha dengan masa pembangunan lebih dari 10 tahun. Jadi, kendati area pengembangannya kecil kapitalisasi proyek superblok sangat besar.Konsep ini mulai berkembang dan akan menjadi tren di kota-kota besar karena dapat mengoptimalisasi lahan. Selain Jabodetabek proyek semacam ini dikembangkan di Balikpapan dan Surabaya

Pembangunan apartemen di tengah kota menjadi keniscayaan mengingat harga tanah di daerah sub-urban semakin mahal dan transportasi publik yang nyaman dari kawasan permukiman ke pusat kota  belum ada. Karena itu cepat atau lambat orang akan kembali bermukim ke tengah kota (back to the city) karena lebih efisien. Apartemen menengah di tengah kota yang bisa dipilih juga banyak. Apabila skenario ini berjalan secara tidak langsung akan mengurangi pengeluaran nasional melalui penghematan biaya transportasi dan BBM. Artinya, kalau ada pengurangan pengeluaran nasional berarti national saving juga bertambah.

Perkantoran yang masuk subsektor properti melalui unsur konstruksi pertumbuhannya kurang lebih sama dengan apartemen. Mengutip data JLL, sampai tahun 2018 akan ada tambahan ruang baru sebanyak 2,6 juta m2. Kontribusinya terhadap perekonomian tidak  jauh berbeda dengan apartemen karena investasi per meter persegi bangunannya juga hampir sama. Jika kegiatan ekonomi setiap penghuni kantor  itu dihitung, tentu nilainya bisa lebih besar dari nilai efek-gerak sub-sektor properti lainnya.*

Komentar