Kominfo kaji izinkan aplikasi streaming film

KANALSATU - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengaji aplikasi yang menyediakan layanan streaming pemutaran film berbayar. Salah satu aplikasi tersebut adalah Netflix yang masuk secara resmi ke Indonesia awal Januari 2016. Karena itu, hingga kini Kementrian Kominfo belum melakukan pemblokiran aplikasi tersebut.

“Aplikasi berbayar seperti Netflix pasti akan bermunculan, dan kita tidak mungkin resisten. Justru harus adaptif terhadap emajuan teknologi sepanjang memberikan kemanfaatan bagi bangsa. Namun, kita tetap mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” kata Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementrian Kominfo Ismail Cawidu di Jakarta, Rabu (13/1/16).

Menurut Ismail Cawidu, Kementrian Kominfo sejak Selasa(12/1/16) telah melakukan kajian dan pembahasan ditinjau dari beberapa aturan perundang-undangan. “Ada tiga kajian hasil diskusi sementara terhadap Netflix dan semacamnya. Pertama, Netflix dan semacamnya harus ada izin sebagai penyelenggara konten provider dengan syarat harus jadi BUT atau badan usaha tetap atau kerja sama dengan operator.”

Kedua, apliasi Netflix dan sepertinya cukup mendapat izin menteri dan ketiga pemilik aplikasi berbayar semacam Netflix harus mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan ketentuan konten yang dimuat wajib sesuai UU ITE. “Ini baru kajian sementara atau belum final.”

Sebelumnya Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ahmad Yani Basuki meminta agar Netflix diblokir. Permintaan itu mengomentari bermunculannya aplikasi yang menyediakan film untuk ditonton secara berbayar menuai kontroversi, terutama soal sensor film.

LSF menyatakan sesuai UU No. 33/2009 tentang Perfilman menetapkan tiap film yang dipertontokan pada khalayak harus mengantongi surat tanda sensor dari LSF. Padahal, pemilik dan pengelola aplikasi Netflix hingga kini tidak pernah mengajukan permohonan sensor film yang disediakannya.(win10)

Komentar