Demokrasi Bling - Bling

*Lutfil Hakim (Praktisi Media)

ilustrasi

Kepala Daerah dan Pilkada adalah dua hal yang sangat berbeda –  meski selama ini dikesankan sebagai satu kesatuan. Ibarat berkendara, kepala daerah adalah pengendara. Sedangkan pilkada adalah tata-cara mendapatkan surat izin mengemudi/mengendara (SIM).

Pengendara harus mahir berkendara. Tidak sekedar bisa nyetir. Tapi harus paham jalan, paham haluan, ngerti arah, paham rambu. Punya insting kuat dalam bertindak, seperti menyalip, berbelok, atau melakukan rem mendadak. Attitude pengendara harus baik dan stabil. Juga tidak ugal-ugalan.
Sedangkan cara mengurus SIM, sangat mudah. Asal bisa nyetir dan paham sedikit rambu saja, sudah bisa mendapat SIM. Tapi apakah mahir berkendara? Belum tentu. Apalagi kalau SIM-nya diperoleh dari ‘membeli’.

Sama seperti kepala daerah. Dia bukan sekedar memenangi pilkada, tapi harus menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Juga sebagai seorang manajer. Karena fungsi manajemen melekat kuat pada tugasnya. Kepemimpinan di sini bukan hanya bertumpu pada modalitas sosial, politik, dan popularitas. Tapi harus benar-benar dimaknai sebagai pemimpin, yakni memiliki skill yang kuat dalam menggerakkan birokrasi agar pemerintahan berjalan efektif.

Karena itulah, kepala daerah (bupati/walikota) lebih tepat disebut sebagai “pemimpin daerah”.  Kedudukannya sangat penting dan strategis. Merupakan ujung tombak pemerintahan di daerah. Tugasnya bersinggungan langsung dengan kehidupan rakyat. 

Berbeda dengan gubernur. Meski dipilih langsung oleh rakyat, tapi sesuai UU, dia adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Tidak punya wilayah langsung dan tidak punya rakyat langsung. Yang punya wilayah dan rakyat adalah bupati/walikota. Kewenangan gubernur terbatas. Tugasnya hanya koordinatif - supported bagi terselenggaranya pemerintahan kabupaten/kota.

Tugas bupati/walikota lebih berat. Hasil kerja pemprov adalah kumulatif kinerja pemkab/pemkot. Produk domestik regional bruto provinsi juga kumulatif  PDRB kabupaten/kota – yang akumulasinya membentuk gross domestic product (GDP/PDB).  Intinya, kedudukan bupati/walikota sangatlah penting dalam lingkar pemerintahan nasional.

Karena itu, siapapun yang akan menjabat sebagai bupati/walikota, harus punya kapasitas dan kapabilitas. Kompetensinya harus terukur. Tidak sekadar memenuhi syarat & rekomendasi dari parpol. Dia harus mampu memetakan persoalan, dan bertindak sebagai problem solver. Punya inisiatif kuat dalam perencanaan dan pengembangan. Juga efektif dalam menggerakkan birokrasi hingga ke pemerintahan desa.

Bupati/walikota tidak hanya dituntut jujur. Tapi juga cerdas, dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Terampil meningkatkan PAD, cakap mengelola APBD, serta taktis menggerakkan PDRB. Menumbuhkan investasi sebesar-besarnya adalah determinan tugas bupati/walikota dalam konteks mobilisasi PDRB. Pendeknya, tugas bupati/walikota sangatlah berat.
Di Amerika Serikat – yang telah ditasbihkan sebagai kampiumnya demokrasi –, pejabat walikota diperbolehkan mengangkat seorang manajer, disebut City Manager. Tugasnya, mengurus sejumlah persoalan penting kota. Memang, tidak semua kota ada city manager-nya. Tapi sejumlah kota menjadi besar karena pernah menerapkan jabatan city manager, seperti Charlotte (North Carolina), Dallas (Texas), Dayton (Ohio), dan San Diego (California).

Meminjam istilahnya Max Weber dalam prespektif birokrasi, contoh di AS itu adalah ideal type. Membuktikan bahwa tugas kepala daerah tidaklah mudah. Membutuhkan figur yang kuat.  Maka itu proses rekrutmen bupati/walikota harus ketat, agar diperoleh figur yang tepat. 

Mekanisme dan kualitas pilkada harus terus diperbarui. Pilkada jangan hanya dimaknai sebagai peristiwa politik, dan menempatkan masyarakat hanya sebagai voters. Tapi pilkada harus dijiwai semangat kebersamaan membangun daerah menjadi lebih baik. Karena itu, seleksinya harus lebih dibobotkan pada kompetensi calon. Bukan sekedar kelengkapan berkas pendaftaran calon.
Artinya, pada pentahapan pilkada, perlu ada semacam sesi khusus untuk melakukan “uji kompetensi” yang – bukan hanya fokus pada soal kepemimpinan dan kemampuan manajerial, tapi juga kecerdasan dalam hal gagasan, ide, dan intuisi calon dalam mengembangkan daerah. Selama ini, biasanya calon menyiapkan visi-misi di atas kertas, tapi tidak diuji. Visi-misi lebih bersifat susunan kata-kata. 

Ke depan, uji kompetensi harus dilakukan secara terbuka di hadapan tim penguji yang di-hire khusus oleh KPU. Seperti calon doktor saat diuji thesis-nya. Calon bupati/walikota harus bisa menjelaskan originalitas pemikirannya secara simulatif-aplikable terkait aneka persoalan, maupun perencanaan pembangunan daerahnya. Dikembangkan dengan mengonstruksi langsung problematika yang ada di daerahnya, sekaligus decision making process sebagai way out-nya. 
Aspek originality ide yang menjadi basis kebijakan dalam mengatasi aneka problem kewilayahan ini, menjadi prioritas dalam melihat kapasitas dan kemampuan calon bupati/walikota. Dia harus bisa menjelaskan secara detil teknis menaikkan PAD, skema penganggaran, dan efektivitas pengelolaan APBD. Juga secara rinci rasio per sektor APBD korelasinya terhadap target per sektor PDRB.

Tahapan pilkada semacam ini niscaya lebih substansial dan kualitatif dalam menjaring calon bupati/walikota. Artinya, tidak “sembarang orang” bisa maju sebagai calon kepala daerah. Dia harus pinter dan cerdas. Partai pun tidak akan lagi “sembrono” dalam memilih calon. Artinya, terjadi pra-seleksi secara alamiah sebelum calon benar-benar mendaftar ke KPU.
Jika perlu, pembobotan “uji kompetensi” nilainya lebih tinggi dari sekedar kelengkapan berkas dan rekom partai. Artinya, pendaftar bisa dianulir kepesertaannya pada saat penetapan calon, jika kontestan tidak memenuhi standar/kapasitas uji kompetensi – meski berkasnya telah dinyatakan lengkap. 

Jika pola rekrutment semacam ini yang diterapkan, maka niscaya akan diperoleh pemimpin daerah yang sejati dan berkualitas. Ada korelasi yang kuat antara “pilkada” dengan “harapan berkehidupan yang lebih baik”. Itulah yang disebut demokrasi bermartabat. Bukan demokrasi yang tak tahu arah.
Sayangnya, selama ini pilkada kita lebih banyak terjebak pada dekorasi demokrasi. Atau demokrasi bling – bling, atau hanya berkilau di bagian luar. Alias demokrasi yang bergumul dengan kerumitannya sendiri. Kelengkapan berkas (termasuk rekom partai) menjadi satu-satunya persyaratan pendaftaran. Soal kapasitas figur/calon diserahkan sepenuhnya kepada partai.

Sehingga menjadi sangat naif ketika seluruh energi dan waktu hanya tercurah untuk mengurus persyaratan calon. KPU menjadi pusing tujuh keliling ketika, misalnya, salah satu pasangan calon kabur dari meja pendaftaran menjelang habisnya waktu pendaftaran. 

KPU lebih memilih berputar-putar mencari legitimasi untuk menentukan apakah rekom partai berbetuk scan yang di imel – adalah asli atau tidak asli. Sah atau tidak sah. Identik atau tidak identik, meski yang tandatangan adalah orang yang sama. Lebih memilih memperpanjang masa pendaftaran secara berulang, demi mendapatkan calon yang bisa melengkapi berkas secara kaffah. Bukan demi mendapatkan calon secara afdol.

Kerumitan yang ditempuh KPU itu bisa dimaklumi. Karena regulasi dan perundangan yang ada memungkinkan setiap pilihan/keputusan KPU digugat, dan dibatalkan oleh pengadilan. Regulasi yang ada, memberi peluang proses pendaftaran (bisa) berputar-putar di lingkaran yang tak jelas arahnya. Ini baru tahap pendaftaran. Belum lagi proses pencoblosan, penghitungan suara, dan penetapan pemenang.

Model pilkada yang rumit dan makan waktu ini, beberapa waktu lalu sempat akan disederhanakan pentahapannya melalui pilihan dewan (Pilkada Tak Langsung). Tapi ada sebagian partai yang tidak setuju, dan menuduh pihak pengusul sebagai pemembegal hak demokrasi rakyat. Parlemen pun terpecah. Keputusan paripurna DPR RI akhirnya dilakukan secara voting, setelah sebelumnya diwarnai kericuhan yang tak pantas.  Padahal disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun TV.

Pun demikian, hasil voting di paripurna DPR itu tetap saja disoal. Bahkan dibatalkan oleh veto presiden melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Pilkada.  Padahal tingkah para wakil rakyat saat bersidang pun aneka ragam. Ada yang interupsinya teriak-teriak, ada yang sengaja memainkan microfon, dan sejumlah fraksi memilih walk out.  Dari siaran live di TV, negara seolah mau bubar - padahal yang dipertentangkan hanyalah soal tata-cara pilkada.

Ibarat orang mau masuk ke dalam rumah, paripurna DPR RI itu berbedat soal tata-cara, apakah masuk melalui pintu depan atau lewat pintu belakang. Anehnya mereka (DPR RI) tidak pernah berdebat secara sengit dan terbuka (live di TV) mengenai kualitas bangunan rumah yang akan dimasuki. Atau kualitas bangunan/struktur organisasi pemkab/pemkot yang akan dipimpin bupati/walikota.

Para wakil rakyat itu hanya “bertarung” konsep tentang mekanisme (tata cara) seseorang diangkat menjadi bupati/walikota, bukan “bertarung” konsep tentang bagaimana seharusnya menjadi bupati/walikota. Menjadi pemimpin. Menjadi manajer. Menciptakan birokrasi yang efektif dan melayani. Memajukan daerah. Menumbuhkan investasi, atau mensejahterakan rakyat.  
Ibarat orang mau tidur, mereka hanya berdebat soal cara naik ke atas kasur, tapi bukan berdebat soal bagaimana cara membuat kasur yang empuk – agar kualitas tidur lebih baik, enak dan nyenyak.

Sekarang, kita kembali disibukkan oleh hiruk-pikuk  “pilkada serentak 2015”. Pilkada yang terselenggara secara berbarengan dan harus terlaksana. Jika tidak terlaksana, pihak yang menghambat dituduh sebagai pembegal demokrasi rakyat, dan penghambat pembangunan. 
Padahal sudah diatur oleh UU mengenai “Pejabat Sementara” jika pilkada terpaksa ditunda 2017. “Pejabat Sementara” yang “ditunjuk” memiliki otoritas yang “definitif” , sama dengan otoritas pejabat hasil pilkada. Lantas, kenapa harus takut menyerahkan kepada “pejabat sementara”, dan memaksakan pilkada terselenggara 2015? 

Bahkan, dikabarkan, Presiden sempat menyiapkan draft PERPPU untuk mengatasi stagnasi calon tunggal, di beberapa daerah di Jawa, saat itu – diantaranya untuk mengatasi stagnasi pilkada di Kota Surabaya yang sempat terganjal karena calon lawannya Petahana batal mendaftar. Akhirnya soal calon tunggal pun dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Anehnya, pejabat bupati/walikota yang “ditunjuk” seolah menjadi barang haram. Padahal keberadaannya diatur oleh UU. Coba bandingkan dengan seluruh Walikota yang ada di DKI Jakarta, semuanya adalah pejabat yang ditunjuk. Kok tidak ada yang berteriak soal hak demokrasi rakyat. Tugas para walikota di DKI pun berjalan lancar-lancar saja. 

Memang, sebagai Daerah Khusus Ibukota, hanya gubernur yang dipilih melalui pilkada. Sedangkan walikotanya hasil tunjukan. Tapi substansi tugas dan tanggung-jawab walikota yang “ditunjuk”, sama beratnya dengan bupati/walikota “hasil pilkada”. Bahkan, bisa jadi lebih berat, mengingat aneka persoalan kota besar seperti Jakarta, jauh lebih komplek.

Coba kita bandingkan dengan tugas walikota Mojokerto atau walikota Batu yang hanya membawahi dua - tiga kecamatan. Tugas walikota di DKI jauh lebih berat, karena membawahi  8 – 10 kecamatan besar. Penduduknya rata-rata mencapai dua juta jiwa. Sedangkan penduduk kota Mojokerto dan Kota Batu hanya 135.000 – 215.000 jiwa. Keduanya di Jawa Timur.

Tapi, bisa kita bayangkan, betapa rumitnya proses politik menjelang pilkada di kota Mojokerto atau kota Batu, apalagi proses pilkadanya itu sendiri. Tenaga, biaya, dan waktu, banyak tersita untuk urusan tidak subtansial. Belum termasuk dampak lain, seperti terjadinya “perpecahan” di linkungngan birokrasi pemkot akibat dukungan yang berbeda antar teman sekantor, atau antara bawahan dan atasan. Belum lagi antar masyarakat pendukung.

Kita sebenarnya tahu dan sadar betul, bagaimana cara memilih hidup yang mudah, simpel, namun resmi. Tapi, bakat kita sebagai bangsa yang sudah merdeka sejak 70 tahun silam, nampaknya lebih suka memilih cara hidup yang rumit. Atas nama demokrasi, ternyata selama ini kita lebih memilih cara hidup yang berliku. Demokrasi masih menjadi sebuah dekorasi (dekorasi demokrasi) atau demokrasi bling-bling. Bukan demokrasi yang substansial. Ibarat lampu, demokrasi bling-bling hanya gemerlap cahayanya - tapi terkadang menyilaukan mata. Bukan demokrasi yang menerangi.(*)

* Pemimpin Redaksi kanalsatu.com

 

Komentar