Tepatkah Perpres No.115 Tahun 2015 untuk lawan overfishing

Oleh: Agil Iqbal Cahaya S.AP.,M.AB.*)

Presiden Joko Widodo bulan Oktober 2015 lalu menerbitkan Peraturan Presiden nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) dengan tujuan menanggulangi praktik penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian negara yang besar, baik secara ekonomi maupun sosial, ekosistem sumber daya perikanan, serta mengancam tercapainya tujuan pengelolaan perikanan. 

Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas pencurian ikan yang terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya adalah dengan menenggelamkan kapal ikan asing yang tertangkap secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Pemerintah juga sedang memperhitungkan bagaimana prospek industri perikanan dengan melakukan deregulasi terhadap peraturan yang dianggap menghambat pembentukan industri perikanan

Perpres Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing)  perlu dijelaskan dan dikaji kembali agar tidak terjadi tumpang-tindih kebijakan di bidang penegakan hukum di laut. Tumpang-tindih tersebut akan berdampak kepada tiga hal:

Pertama, tabrakan kepentingan intra maupun ekstra institusi penegak hukum di laut dikarenakan salah tafsir atas kebijakan yang berbeda. ;

Kedua, terbuangnya anggaran secara percuma dikarenakan satu bidang kerja dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga negara; dan ketiga, masyarakat nelayan akan menjadi korban bertumpuknya kebijakan dan implementasi yang tidak berpihak di lapangan.


Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) mengalami overfishing (tangkap lebih). Berdasarkan hasil penelitian para ahli kelautan, mengungkapkan bahwa ancaman terbesar berkurangnya stok perikanan adalah overfishing. Secara sederhana overfishing dapat diartikan sebagai penurunan jumlah sumberdaya laut yang tajam disebabkan karena aktivitas penangkapan semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan protein sehingga menimbulkan degradasi pada sistem di laut,  sementara sumber daya ikan dan biota laut lainnya semakin berkurang tanpa ada kesempatan untuk bereproduksi. 

Hampir separuh WPP Indonesia mengalami tangkap lebih yang sangat parah untuk ikan karang dan lobster, sementara lebih dari separuh mengalami tangkap lebih untuk udang penaeid (PRPT-BRKP dan PPPO-LIPI, 2002). Hal ini diperparah pula dengan masih digunakannya data tangkapan per unit usaha serta model maximum sustainable yield (tangkapan maksimum lestari) yang beresiko terhadap kelestarian dan keuntungan jangka panjang perikanan Indonesia (Mous dkk.2005). Makin menipisnya kondisi sumberdaya perikanan, khususnya di Laut Arafura (WPP RI 718). Berdasarkan peta potensi sumberdaya ikan, wilayah Arafura sudah mengalami gejala tangkap lebih (overfishing) untuk beberapa spesies ikan demersal. 

Potensi yang masih memungkinkan dieksploitasi lebih lanjut di WPP 718 tersebut adalah ikan pelagis kecil. Penggunaan alat tangkap pukat dengan pengawasan yang rendah, ditunjukkan dengan tingginya tangkapan sampingan (by catch). Tingginya tangkapan sampingan tentu dapat merusak kelestarian sumberdaya. Begitu pula kondisi Laut Jawa yang juga sudah semakin mengalami overfishing, khususnya udang dan pelagis kecil.

Kondisi overfishing ini tidak hanya disebabkan karena tingkat penangkapan yang melampaui potensi lestari sumberdaya perikanan, tetapi juga disebabkan karena kualitas lingkungan laut sebagai habitat hidup ikan mengalami penurunan atau kerusakan akibat pencemaran dan degradasi fisik ekosistem perairan sebagai tempat pemijahan, asuhan, dan mencari makan bagi sebagian besar biota laut tropis. Selain itu juga, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, pemberian izin untuk perikanan tangkap yang melebihi quota dan pencurian ikan dari negara asing juga merupakan penyebab terjadinya penurunan ketersediaan ikan di Indonesia. 

Dampak laju pertumbuhan penduduk dunia juga menuntut peningkatan produksi ikan. Hal ini sebagaimana laporan Food and Agriculture Organization (FAO) (2010) yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2009, populasi penduduk dunia diperkirakan mencapai 6,8 milliar jiwa dengan tingkat penyediaan Ikan untuk konsumsi sebesar 17,2 kg/kapita/tahun. Pada tahun yang sama, tingkat penyediaan ikan untuk konsumsi sebesar 30 kg/kapita/tahun (KKP,2009). 

Beberapa faktor menyebabkan peningkatan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat dunia adalah sebagai berikut: meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya pendapatan masyarakat dunia; meningkatnya kualitas hidup yang diikuti dengan bergesernya komposisi makanan ke makanan sehat yang ditandai dengan rendahnya kandungan kolestrol (pola red meat ke white meat); Masyarakat dunia semakin sibuk (people on the run) sehingga memerlukan makanan sehat dan siap saji; Dampak globalisasi menyebabkan aktivitas perikanan melampaui batasan-batasan negara, sehingga dituntut pula penyediaan makanan yang dapat diterima secara internasional, sebab ikan alternatif komoditas makanan yang memenuhi syarat tersebut; ketakutan akan penularan penyakit kuku dan mulut, sapi gila, antraks, serta flu burung akibat konsumsi daging-daging ternak dan unggas (hewani) makin menguatkan asumsi bahwa alternatif terbaik dapat dilakukan adalah dengan mengonsumsi ikan.

Dalam mengatasi permasalahan overfishing di WPP NRI perlu dipahami tipe overfishing terlebih dahulu. Setiap tipe overfishing memiliki pendekatan pengolahan yang berbeda. Dengan kata lain, pengetahuan terhadap tipe overfishing berkaitan dengan mitigasi yang tepat guna dalam menyelamatkan WPP NRI. Frederic, P.M., Vandome, A.F., Jhon McBrewster (2010) mengungkapkan bahwa di dunia terdapat tiga tipe overfishing, yaitu sebagai berikut: Overfishing pertumbuhan (growth overfishing), yaitu terjadi ketika ikan yang ditangkap lebih kecil dari ukuran yang seharusnya untuk berproduksi pada tingkat yield per recruit maximum. 

Yang kedua, Recruit overfishing, yakni overfishing yang terjadi apabila populasi ikan dewasa (biomassa yang bertelur) berkurang sampai ikan tersebut tidak mampu lagi melakukan reproduksi untuk memperbarui spesiesnya. 

Yang ketiga, Overfishing ekosistem (ecosystem overfishing), yaitu overfishing yang terjadi ketika keseimbangan ekosistem berubah karena overfishing. Berkurangnya kelimpahan spesies predator yang besar dan sebaliknya, meningkatnya kelimpahan spesies ikan-ikan kecil, dapat mengakibatkan pergeseran keseimbangan ekosistem yang mengarah pada spesies ikan-ikan kecil. Menurut Hilborn, secara tradisional overfishing (tangkap lebih) didefinisikan sebagai penangkapan yang sangat intensif sehingga yield (hasil) dari stok menjadi berkurang dari yang seharusnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan penangkapan tiga spesies perikanan penting yakni Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scyla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) melalui peraturan nomor : 1/PERMEN-KP/2015. Sedangkan peraturan kedua yakni nomor 2/PERMEN-KP/2015 mengatur larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). Setiap orang, baik perorangan maupun korporasi diharapkan dapat mematuhi kedua peraturan ini, dan akan ada tindakan tegas dari pemerintah jika terbukti melakukan pelanggaran. Nantinya, kebijakan ini akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.

Dalam peraturan nomor: 1/PERMEN-KP/2015, terdapat lima pasal yang mengatur tentang pembatasan penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dimana, setiap orang dilarang melakukan penangkapan tiga spesies perikanan penting tersebut dalam kondisi bertelur. Penangkapannya diperbolehkan, asalkan tidak dalam kondisi sedang bertelur dan sesuai dengan ukuran minimum yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Adapun ukuran yang diperbolehkan yakni Lobster dapat ditangkap dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm, Kepiting di atas 15 cm dan Rajungan dengan ukuran lebar karapas di atas 10 cm. “Pembatasan penangkapan ini dilakukan karena keberadaan dan ketersediaan ketiga spesies itu telah mengalami penurunan yang drastis. Hal ini juga dimaksudkan untuk restocking ekosistem ketiga spesies tersebut. Selain itu, ukuran panjang ketiga spesies tersebut penting untuk diatur dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya. 

Berdasarkan hasil penelitian, spesies pada ukuran yang boleh ditangkap tersebut harus sudah dewasa dan pernah minimum sekali bertelur atau memijah. Pengaturan ini penting dilakukan dalam rangka mendorong keberlanjutan usaha penangkapan ketiga spesies itu. Bila penangkapan tidak dikendalikan dikhawatirkan akan terjadi penurunan populasi dan dalam jangka panjang akan berdampak negatif bagi mata pencaharian nelayan. Oleh karena itu, terdapat kewajiban bagi orang yang menangkap lobster, kepiting dan rajungan bertelur dalam keadaan hidup untuk melepaskannya ke laut.

Sedangkan dalam peraturan nomor 2/PERMEN-KP/2015 mengatur larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), ditetapkan ada 8 pasal yang secara tegas melarang penggunaan alat penangkapan ikan jenis Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Trawls atau yang dikenal dengan pukat harimau sudah lama dilarang penggunaannya karena termasuk alat penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing). 

Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3, alat tangkap ini terdiri dari pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls) dan pukat dorong. Sementara alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) terdiri dari pukat tarik pantai (beach seines) dan pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan alat penangkapan ikan trawls dan seine nets yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Sementara itu, peraturan nomor 2 ini penting dilakukan mengingat makin menipisnya kondisi sumberdaya perikanan, khususnya di Laut Arafura (WPP RI 718). Berdasarkan peta potensi sumberdaya ikan, wilayah Arafura sudah mengalami gejala tangkap-lebih (overfishing) untuk beberapa spesies ikan demersal. Potensi yang masih memungkinkan dieksploitasi lebih lanjut di WPP 718 tersebut adalah ikan pelagis kecil.

Selain masalah ekologis, penggunaan pukat tarik juga sering menimbulkan konflik sosial antar nelayan. Pasca otonomi daerah, semakin banyak nelayan yang memodifikasi alat tangkapnya menjadi alat tangkap yang mirip dengan prinsip kerja trawl. Sejak saat itu, eksploitasi terhadap sumberdaya ikan terjadi secara besar-besaran dan konflik antar nelayan juga terus terjadi, baik di laut Jawa maupun wilayah perairan lainnya. Apa yang terjadi sebelum dikeluarkannya Kepres Nomor 39 Tahun 1980 akhirnya terjadi lagi pasca reformasi. 

Dengan dilarangnya penggunaan pukat tarik, selanjutnya untuk menangkap ikan-ikan demersal, nelayan didorong untuk menggunakan beberapa jenis Alat Penangkap Ikan (API) yang dikelompokan menjadi tiga jenis. Pertama, kelompok API perangkap seperti bubu, setnet dan jermal. Kedua, kelompok API jaring lingkar seperti trammel net dan liong bun. Kemudian ketiga, kelompok API pancing seperti pancing rawai dasar dan pancing ulur. KKP memiliki komitmen yang serius untuk menata kembali pengelolaan perikanan dengan tujuan agar kelestarian sumberdaya ikan bisa terwujud dan keberlanjutan usaha perikanan bisa semakin terjamin. Komitmen ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ke depan semua WPP-RI akan dikelola secara lebih serius dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pembatasan fishing capacity melalui pengaturan jumlah armada atau hari penangkapan. Kedua, pengaturan “time & spatial closure” untuk memberikan kesempatan bagi spesies target pulih, serta ketiga adalah pengaturan selektivitas alat tangkap.(setkab.go.id)

*) Kepala Sub Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, Pada Bidang Perikanan Tangkap & Budidaya dan Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Komentar