Wapres tegaskan tak perlu tanggapi pengadilan Den Haag

JK tegas menyatakan Indonesia bisa saja membongkar kejahatan negara-negara Barat.

KANALSATU - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi Pengadilan Rakyat Internasional 1965 yang digelar di NieuweKerk, Den Haag, Belanda. Sebab, kegiatan tersebut bukanlah pengadilan sebenarnya.

“Itu kan persidangan bukan pengadilan benaran. Kalau pengadilan benaran bisa bertahun-tahun,” tegas pria yang akrab disapa JK itu di Istana Wapres, Jakarta, pada Rabu (11/11/15).

Kata JK, jika memang masyarakat internasional ingin mengusut secara serius kejadian pada 1965, maka mereka juga perlu mengusut kejahatan lain yang dilakukan banyak negara Barat pada peperangan di abad 20. “Boleh, kalau Barat mau begitu. Kita juga adili di sini. Lebih banyak mereka (warga) terbunuh secara begitu (perang).”

Soal kesaksian sejumlah WNI dalam persidangan ‘jalanan’ itu, Wapres JK dengan tegas menyatakan, pemerintah juga dapat membongkar kesaksian atas tewasnya warga Indonesia akibat penjajahan negara asing di Indonesia. Seperti tragedi pada 1965 menyebabkan beberapa perwira tinggi dan prajurit TNI tewas secara mengenaskan.

JK sebelumnya juga menjelaskan pemerintah tidak perlu meminta maaf atas kejadian 1965 itu. “Tentu silakan saja, tetapi jangan lupa bahwa (peristiwa) itu dimulai dengan tewasnya jenderal-jenderal kita. Masa pemerintah minta maaf, padahal yang dibunuh para jenderal kita. Bagaimana sih?”

International Peoples Tribunal menggelar persidangan ‘jalanan’ di Den Haag, sejak Selasa-Jumat (10/11/15-13/11/15) yang menuding Pemerintah Indonesia melakukan pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual dan campur tangan negara lain pasca peristiwa Gerakan 30 September.(win10)

Komentar