Politisasi terhadap pinjaman CDB

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(http://kanalsatu.com/images/20151024-55105_551.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found

Filename: models/post_model.php

Line Number: 248

KANALSATU – Surat berantai melalui media sosial terkait Satu Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, beredar secara masif di kalangan masyarakat. Anehnya, surat elektronik – entah siapa yang menulis itu – justru menyandingkan Presiden Jokowi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. 

Seolah, aneka kesalahan pada pemerintahan yang masih seumur jagung ini, di arahkan kepada Rini Soemarno sebagai sumber masalah. Terlebih karena keterlibatannya pada penyusunan Kabinet melalui Rumah Transisi. Tulisan ini tidak bermaksud membela Rini Soemarno, tapi publik harus waspada dan fair menyikapi perkembangan komunikasi yang tidak jelas ujung-pangkalnya.

Rini yang mantan CEO Astra International itu, bukan hanya dihujat –tapi bahkan selalu diusulkan dicopot pada setiap Reshuffle Kabinet (tahap satu dan nanti Reshuffle tahap dua). Tekanan demi tekanan kepada Presiden kerap diarahkan bola liarnya ke “muka” Rini Soemarno. LSM tertentu dan politisi tertentu seolah kian kompak bersorak sinis dengan mengobral tuduhan negatif ke arah Rini, meski tanpa bukti mendasar.

Hujatan dan usulan mencopot Rini tidak hanya dikaitkan dengan kinerja Kementerian BUMN, tapi juga isyu lain yang tidak jelas korelasinya. Bahkan sejak sebelum dilantik, atau sehari setelah pelantikan menjadi Menteri BUMN, Rini pun sudah “dikerjain” di media massa dan media sosial. Artinya, sejak sebelum memulai tugasnya sebagai menteri, Rini sudah digerudhuk caci-maki. Bahkan Kantor KPK (saat itu) didemo sekelompok orang yang meminta Rini diperiksa dengan tuduhan terlibat skandal BLBI.

Jika melihat urutan peristiwa hujatan terhadap Rini Soemarno, tekanan – tekanan itu kian terasa dipaksakan, dan sangat kental aroma politisnya. Belum memulai tugas saja sudah diserang, apalagi setelah bertugas (setahun). Kian terasa ada pihak yang “seolah” tidak menginginkan Rini berada di sekitar Presiden. 

Tapi, jangan lupa, aneka reaksi lebay terhadap Rini itu justru mengundang banyak tanda tanya dari berbagai pihak. “Mungkinkan Rini dinilai sebagai penghalang kepentingan kelompok tertentu?” Jika itu asumsinya, maka sebenarnya keberadaan Rini di kabinet adalah penyeimbang kekuasaan?. 
Serangan paling gres terhadap Menteri BUMN itu adalah isi dari surat elektronik yang beredar berantai dalam sepekan terakhir. Rini dituduh “menggadaikan” aset negara yakni tiga Bank BUMN (Mandiri, BRI, BNI), karena bank pelat merah itu mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar Rp40 triliun lebih (US$3 miliar).

Pinjaman CDB itu dikesankan sebagai kebijakan Menteri BUMN dan dituding telah membuka peluang asing (China /CDB) untuk (nantinya) masuk lebih jauh ke dalam bank milik negara. Bahkan sudah diasumsikan nantinya ketiga bank akan mengalami gagal bayar (default) – sehingga menjadikan Cina (CDB) bisa lebih jauh “mengatur” perbankan nasional, yang ujungnya diasumsikan bisa “menguasai” perekonomian nasional. Nah loh. Baru berhutang saja sudah diasumsikan bakal tak kuat bayar.

Presiden dan Menteri BUMN

Bangunan asumsi itu nampak makin dangkal ketika kebijakan berhutang ke CDB juga dinilai telah menambah nilai total hutang RI ke Tiongkok hingga menjadi Rp650 triliun, dan itu diasumsikan bakal makin memperlemah posisi tawar Indonesia di hadapan negara yang dipresideni oleh Xi Jinping tersebut.  Bagaimana ceritanya hutang korporasi (bank) lantas dikait-kaitkan alias dicampur-aduk dengan hutang pemerintah?

Over reaktif - politis

Tapi, jangan salah, banyak pihak yang justru mempertanyakan sikap reaktif sebagian publik atas kebijakan meminjam (pinjaman) dana dari CDB. Mengingat, ketiga BUMN (Mandiri, BRI, BNI) sejatiya adalah perbankan. Bahkan ketiganya adalah listed company. Artinya, setiap orang atau lembaga, bisa mengambil posisi sebagai investment atas bank-bank tersebut. Atau sebagai deposan. Siapaun boleh, tak terkecuali CDB – China.

Dahulu BUMN dijual saja tidak ribut. Nah, ini BUMN (bank) mendapat pinjaman (anggap penempatan dana pihak ketiga) berbunga murah kok justru diributkan. Andai pemerintah menjual mayoritas ketiga BUMN (bank) pun toh (seharusnya) tidak masalah. Karena sebelumnya pemerintah juga pernah menjual mayoritas saham BUMN. Toh yang dilakukan pemerintah saat ini bukan seperti itu (dijual) – tapi justru mendapat dana murah. Kenapa justru diasumsikan macam-macam.

Jual-beli saham perbankan pun tidak ada larangan di republik ini. Artinya, jika China melalui CDB ingin menguasai perbankan nasional, kenapa harus melalui bank BUMN ? Mereka bisa saja membeli saham seluruh bank milik swasta nasional – lantas menggabungkannya menjadi satu, toh bisa sama besarnya dengan ketiga bank BUMN. Selain itu, bisa saja CDB memborong seluruh saham bank BUMN itu yang diperdagangkan di bursa. Logika ini harus dipahami publik agar lebih arif menerima informasi yang tidak jelas akurasinya.

Pinjaman yang dikesankan dimotori oleh Menteri BUMN itu seharusnya dinilai sebagai terobosan di tengah rendahnya persepsi asing terhadap investasi di Indonesia, seiring kendornya perekonomian nasional akhir-akhir ini. Dunia usaha butuh kucuran kredit, dan ketiga bank BUMN itu mendapatkan pinjaman segar dari CDB untuk lebih mendorong kegiatan usaha sektor riil dalam negeri. Ini justru positif.

Jangan lupa. Ketiga bank BUMN itu tunduk kepada yurisdiksi dalam negeri yang mengaturnya. Regulasi sudah jelas mengatur bahwa bank harus prudent dalam mencairkan kredit, siapapun yang meminjam –tak terkecuali para kontraktor dari China – sebagaimana digembar-gemborkan dalam surat elektronik berantai tersebut.

Selain itu, total nilai aset ketiga bank BUMN sangat besar, yakni lebih dari Rp2000 triliun (Mandiri Rp914 triliun, BRI Rp747 triliun, BNI Rp407 triliun.  Artinya, kalau pun pinjaman ke CDB sebesar Rp40 triliun lebih itu mengalami default dan harus dilakukan swap to equity, maka share-nya tidak akan lebih dari angka 2,5% sampai 3%. Angka ini relatif kecil, sehingga berlebihan kalau menuding CDB bakal menguasai perbankan BUMN.

Meski demikian, tidak mungkin ketiga bank akan mengalami default (gagal bayar). Sebab jika dana pinjaman itu dikelola secara proporsional justru akan menguntungkan. Gagal bayar adalah pertaruhan nama baik ketiga bank BUMN yang selama ini sudah dibangun secara sungguh-sungguh, dan namanya sudah masuk daftar bank-bank besar – sehat di Asia. Kita harus melihat terobosan ini secara positif. Ketiga bank BUMN tidak mungkin mempertaruhkan nama besarnya untuk gagal bayar ke CDB.

Jadi, sikap a-priori atas pinjaman dari CDB sangatlah berlebihan atau lebay. Karena pada prinsipnya, bisnis sektor keuangan kini sudah borderless – sebagai tuntutan zaman. Lalu lintas bisnis keuangan – termasuk perbankan – sudah lintas batas negara. Indonesia sudah terikat dengan sederet perjanjian internasional untuk membuka investasi seluas-luasnya, termasuk sektor keuangan.

Hanya saja, harus diakui, momentum kontrak pinjaman bank-bank BUMN dengan CDB kurang tepat waktunya, karena selama beberapa bulan terakhir, sorotan media dan publik terhadap kepentingan ekonomi China di negara-negara Asean (termasuk Indonesia) menjelang diterapkannya Asean Economic Community (MEA) sangatlah  kuat. Kritikan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang terkesan “dekat” dengan pemerintahan Tiongkok sudah membahana di mana-mana. Sehingga pinjaman CDB terhadap bank-bank BUMN itu – secara waktu kurang tepat. Kena imbas abu (isu) hangat.

Tingginya reaksi publik atas kunjungan Ketua MPR Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu yang bertemu 100 pengusaha China di Beijing, masih sangat kental melekat pada sikap publik (media massa) atas apapun yang berbau kerjasama bisnis dengan Tiongkok. Begitu juga kesan kedekatan Presiden Jokowi dengan Pemerintah China. Sehingga sikap resisten atas pinjaman CDB terhadap bank-bank BUMN itu lebih terasa nuansa politisnya. Terlebih para penyuara atas nama rakyat itu secara tegas meminta Presiden segera mencopot Rini sebagai Menteri BUMN.

Padahal, Deputi Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, sudah menjelaskan pinjaman US$3 miliar dari CDB ditujukan untuk program pembiayaan infrastruktur dan perdagangan ekspor. Dan itu melalui proses yang tidak mudah, didahului penandatanganan MoU kedua negara, dan MoU bukan hanya soal pinjaman CDB – tapi juga ada sektor lainnya. Pinjaman itu business to business (B to B). 

Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin pun menegaskan, tidak ada komitmen mengikat dengan CDB atas penempatan dananya di bank BUMN. Termasuk isyu mendahulukan kredit kepada kontraktor China yang menggarap proyek di dalam negeri. “Pinjaman CDB untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur, karena ketersediaan dana bank masih rendah untuk pembiayaan infrastruktur,” katanya, sebagaimana dikutib sejumlah media.

Harus diakui, pihak yang membuat tulisan berantai dan menyerang Rini Soemarno cukup lihai merangkai kata halus, sehingga mampu menghipnotis publik – meski sebenarnya lemah argumen. Mereka hanya semangat menyerang tanpa mengkaji secara detil mengenai bisnis perbankan. Sesuatu yang baik dikesankan menjadi tidak baik.

Mungkin para pegiat LSM dan para penyuara suara rakyat itu lebih pas jika mendesak Presiden untuk mengusut tuntas kasus BLBI dan segera meng-akhiri pembayaran bunga obligasi bank rekap kepada sejumlah bank yang nilainya mencapai puluhan triliun per tahun, karena alokasi dana itu sangat melemahkan struktur APBN – yang sudah berlangsung 11 tahun.

Disinilah pentingnya hati-hati mengkonsumsi informasi. Obligasi bank rekap yang sudah jelas melemahkan struktur APBN didiamkan, sementara yang menguatkan struktur keuangan perbankan yang dimaksudkan untuk menguatkan infrastruktur dan perekonomian -- sebagaimana pinjaman dari CDB, justru diributkan. (win5)

Komentar