PON Jabar 2016 terancam tanpa cabor sepakbola?

Skuad PON Jawa Timur

KANALSATU – Tim Transisi bentukan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menerbitkan surat bernomor 175/TT-KEMENPORA/IX/2015. Inti dari surat tersebut adalah seluruh Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) harus tunduk di bawah Tim Transisi. Apabila dilanggar, mereka akan mengambil tindakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Bibit Samad Rianto selaku Ketua Tim Transisi mewajibkan agar Asprov PSSI berkoordinasi setiap akan menggelar acara atau even yang menggunakan APBN dan APBD. Kebijakan inilah yang kemudian berdampak pada pelaksaan pra Pekan Olahraga Nasional (PON) khususnya cabang olahraga (cabor) sepakbola, dan tidak mungkin merembet ke PON XIX 2016 Jawa Barat. Apakah PON Jabar tanpa cabor sepakbola?

Sebelumnya, melalui rilis yang dikirimkan kepada media pada Selasa (29/9/15), PSSI mengecam surat yang dikirimkan oleh Tim Transisi kepada Asprov PSSI terkait penyelenggaraan Pra PON karena dinilai bernada ancaman dan membuat gaduh sepak bola nasional.

"Ini salah satu bukti arogansi dan kegemaran mereka menggunakan bahasa kekuasaan dalam meneror sepak bola Indonesia. Karena itu, kami mengecam, sekaligus mengingatkan bahwa Tim Transisi atas perintah Lembaga Yudikatif, sudah tidak boleh beraktivitas terhitung sejak 25 Mei 2015 lalu. Sejak dikeluarkannya penetapan penundaan oleh PTUN Jakarta sampai nanti ada keputusan hukum tetap," ungkap Direktur Legal PSSI Aristo Pangaribuan.

Nah, ancaman dari tim transisi bukan hanya gertak sambal saja. Kisruh pelaksanaan kualifikasi PON cabang olahraga sepak bola tampaknya makin meruncing. Hal ini menyusul surat edaran dari Tim Transisi yang melarang pihak kepolisian mengeluarkan izin keramaian kepada Asprov PSSI atau panpel yang tidak berkordinasi dengan Tim Transisi bentukan Kemenpora itu.

Penyelengaraan kualifikasi Zona Sulbar di Stadion HS Mengga, Polewali, Mandar, 4-8 Oktober pun berpotensi besar batal digelar. Pasalnya, panpel mendapat kesulitan mengantongi izin dari Mabes Polri.

"Padahal Jumat (2/10/2015) pagi kami sudah mengantongi surat rekomendasi dari Polda Sulbar. Tapi, tiba-tiba pembukaan diminta ditunda, menunggu izin dari Mabes Polri. Polda Sulbar mendapat edaran dari Tim Transisi bila panpel yang ingin menggelar pertandingan harus disertai rekomendasi Mabes Polri," ungkap Jufrie, bagian administrasi Panpel Zona Sulbar.

Ketika Jufrie mengonfirmasi ke Mabes Polri, pihaknya diwajibkan melengkapi pengurusan izin ke Jakarta dengan rekomendasi dari Tim Transisi. "Padahal, sejak awal kami tak pernah berhubungan dengan Tim Transisi. Kami juga tak menerima surat dari mereka soal imbauan penyelenggaraan Pra PON harus berkordinasi dengan Tim Transisi. Kami sudah tinggal kick-off bila tak ada campur tangan Tim Transisi," tuturnya.

Ada kekhawatiran bila berkordinasi dengan Tim Transisi, perangkat pertandingan akan memakai wasit yang disiapkan pihak Tim Transisi. Bila hal itu yang terjadi, kata Jufrie, tim peserta seperti Sulbar, Sultra, dan Sulsel menolak bertanding.

Tim Transisi meminta seluruh Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI  di Indonesia mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Koordinator Program Kerja Bidang Komunikasi, Tim Transisi Cheppy T. Wartono, mengancam akan menghambat pelaksanaan Pra PON jika tidak menjalin komunikasi dengan perwakilan pemerintah.  Dengan terus menjalin hubungan dengan PSSI Pusat, Asprov seperti sengaja menantang Tim Transisi.

Menurutnya surat yang di keluarkan pemerintah untuk kegiatan Pra PON cabang sepak bola sudah jelas. Sebab dalam surat bernomor 175/ TT–KEMENPORA/IX/2015 disebutkan bahwa penggunaan anggaran negara dalam kegiatan Pra PON, APBN dan APBD harus berkoordinasi dan disupervisi Tim Transisi berdasarkan SK Menpora.

Sehingga bila tidak melaporkan hal tersebut Asprov berarti melanggar aturan. Dan Tim Transisi akan mengambil tindakan hukum tegas, sesuai dengan peraturan perundangan bekerja sama dengan KPK, kepolisian dan kejaksaan.

"Untuk Pra PON ini Asprov perlu berkoordinasi dengan kami. Karena itu sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Bila tidak melaporkan kegiatan yang mereka rencanakan, saya rasa surat untuk menggelar izin keramaian dari Kepolisian tidak akan keluar," ia menambahkan.

Lebih lanjut Cheppy menegaskan Asprov tidak perlu melakukan koordinasi dengan PSSI untuk menjalankan Pra PON cabang sepak bola. Sebab tugas tersebut telah diambil oleh Tim Transisi sejak induk sepak bola itu dibekukan oleh Menpora.

"Sekarang kami yang memegang tugas untuk sepak bola nasional. Karena PSSI sudah dibekukan dan posisi mereka sudah kami gantikan sesuai dengan peraturan pemerintah," ujarnya.

Kekisruhan ini terjadi setelah beberapa waktu lalu PSSI merilis jadwal kegiatan Pra PON 2016 cabang sepak bola. Penyelenggaraan babak kualifikasi tersebut rencananya digelar pada Oktober hingga November 2015. Induk sepak bola Tanah Air yang kepengurusannya tengah dibekukan Kemenpora tersebut membagi Pra PON ke dalam enam zona yakni Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.(win16)

 

Komentar