RUU KUHP, ancaman kebebasan berpendapat

Oleh: Ferry Soe Pei’i (kolumnis kanalsatu.com)

KANALSATU - "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV."  Inilah bunyi pasal 264 mengenai penghinaan terhadap kepala negara dalam RUU KUHP yang diajukan oleh pemerintah agar disahkan oleh DPR RI.
Memberangus

Sungguh sangat mencemaskan jika pasal itu sampai diloloskan masuk dalam UU KUHP yang baru nanti. Mengingat penghinaan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal itu punya penafsiran yang sangat subyektif. Salah satu contoh adalah kritik terhadap presiden baik secara lisan, tertulis mau pun terlukis yang biasa diungkapkan dalam bentuk satire dan sinisme oleh khalayak sebagai cara untuk menyampaikan aspirasinya, mudah ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap presiden. 
Oleh karenanya pasal itu akan mudah digunakan untuk memberangus siapa saja yang kritis terhadap presiden. Sehingga akan menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi yang telah berhasil  diperjuangkan oleh rakyat dengan susah payah dalam waktu yang cukup lama.

Tak Pernah Jadi Ancaman

Pasal semacam itu memang pernah ada dalam KUHP sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda. Meski isinya adalah mengenai penghinaan terhadap Sri Ratu Belanda, namun setelah negeri ini merdeka  pemerintah Soekarno mau pun Soeharto tak pernah menghapus atau mengganti pasal itu dalam KUHP. Baru pada tahun 2006 oleh MK pasal itu dicabut karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Jadi sebenarnya  pada zaman orla mau pun orba pasal itu tak pernah bisa menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Akan tetapi berhubung pemerintah pada kedua zaman itu otoriter, menyebabkan kebebasan berpendapat jadi terkekang. Pada masa orla kebebasan berpendapat sebagai hak yang paling azasi setiap warga negara tak terpenuhi sejak pemerintahan Soekarno berubah menjadi otoriter. Yakni sejak Soekarno ditetapkan oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup. Sejak saat itu ia tak segan-segan menjebloskan dalam penjara siapa saja yang berani mengkritik perubahan yang dilakukan terhadap sistem politik demokrasi menjadi “demokrasi terpimpin”.

Bahkan media massa yang saat itu masih sebatas surat kabar dan radio, telah dibuat tak berdaya untuk mengekspresikan kritik terhadap pemerintah karena diwajibkan mendukung kebijakannya itu dengan dalih demi tercapainya “tujuan revolusi”. 

Begitu pula Soeharto, presiden sepanjang masa orde baru, ternyata tak lebih dari Soekarno dalam menghadapi kritik dan perbedaan pendapat. Sebagai seorang tiran yang muncul setelah menggulingkan Soekarno, dia justru tak pernah ragu-ragu dalam mengekang kebebasan berpendapat. Dia tebarkan tuduhan subversif dan ancaman penjara terhadap siapa saja yang coba-coba berbeda pendapat dengannya. Ia pun tak segan melakukan pembreidelan terhadap media massa yang melanggar  sejumlah larangan tidak tertulis. Yakni larangan untuk mengkritisi  Soeharto beserta keluarganya, ABRI dan pemerintah. 

Kreatif

Namun ditengah ketatnya kekangan terhadap kebebasan berpendapat pada masa itu justru membuat khalayak menjadi kreatif dalam mengkritisi penguasa. Kritik terhadap penguasa selalu disampaikan secara tersamar melalui sindiran yang penuh humor, karena jika disampaikan secara terbuka dan terang-terangan penuh risiko. 

Sebagaimana terlihat selama masa orde baru berbagai guyonan dan joke yang berisi sindiran dan sinisme terhadap penguasa bisa bermunculan dengan leluasa. Karena berbagai bentuk sindiran itu sebagai kritik selalu tersamar dan tidak pernah ditujukan secara langsung kepada penguasa, sehingga tidak ada alasan untuk dilarang. Contohnya adalah penggunaan kartun dan karikatur pada masa itu tak pernah mendorong penguasa melakukan pembreidelan terhadap surat kabar yang memuatnya. Karena karikatur yang merupakan kritik dalam bentuk gambar itu  oleh surat kabar hanya digunakan sebatas untuk menyindir penguasa. Sehingga meski terasa sinis tetapi tidak pernah menjadi sarkasme seperti karikatur di negara liberal yang bisa dengan bebas menggambarkan seorang presiden bak seekor anjing. 

Ekstrim Dan Vulgar

Munculnya demokrasi bukan hanya mengakhiri pemerintahan Soeharto namun juga kekangan terhadap kebebasan berpendapat, yang dengan sendirinya menimbulkan keberanian rakyat dalam menyampaikan aspirasinya kepada penguasa terutama yang berupa kritik. Sehingga sejak saat itu kritik  kepada penguasa selalu terasa ekstrim dan vulgar. Karena selain selalu disampaikan secara langsung dan terbuka, juga kerap disampaikan secara sinis sebagai kebiasaan menyampaikan kritik pada masa orba yang tak bisa ditinggalkan oleh khalayak hingga kini. 

Itulah sebabnya sejumlah presiden produk reformasi kerap merasa terhina dalam menghadapi kritik semacam itu. Maklum, mereka pada umumnya belum lama dan terbiasa hidup dalam suasana demokrasi yang memberikan kebebasan sepenuhnya bagi siapa saja untuk berbeda pendapat, sehingga acap kali terkaget-kaget ketika dikritik. Megawati misalnya, saat menjadi presiden pernah menuntut Rakyat Merdeka, surat kabar terbitan Jakarta,  karena memuat sebuah tulisan dengan judul “Megawati Seperti Sumanto” yang dianggap sebagai penghinaan terhadapnya. Rakyat Merdeka yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan akhirnya meminta maaf. Akan tetapi karena tuntutannya itu Megawati menjadi tertawaan khalayak.

Begitu pula Presiden SBY pernah curhat secara terbuka mengungkapkan kekesalannya terhadap sekelompok pendemo yang mendatangi DPR RI sambil menuntun seekor kerbau bertuliskan “SBY” dipunggungnya. SBY merasa terhina karena dikalangan masyarakat Jawa, kerbau adalah simbol kebodohan. Lain lagi sikap Gus Dur ketika grup pelawak Bagito menggunakan penyakit mata presiden RI ke – 4 itu sebagai lawakan. Meski lawakan itu tidak membuat Gus Dur tersinggung, namun orang-orang dekatnya mempersoalkan dan menganggap sebagai penghinaan. Akan tetapi karena Gus Dur sangat memahami soal humor, tak mau memperpanjang persoalan terhadap lawakan kritis mengenai dirinya itu. Ia segera memaafkan ketika Bagito mendatanginya.

Cara Penyampaian

Ternyata dalam zaman demokrasi selama ini kritik kepada  pemimpin boleh atau tidak disampaikan, masih ditentukan oleh cara penyampaiannya, bukan pada isi substansinya. Artinya kritik kepada pemimpin itu tidak bisa dibenarkan apabila disampaikan dengan cara yang bisa membuat mereka tidak terima seperti marah atau merasa telah dihina. Pada hal sebuah kritik benar atau salah terletak pada isinya. Seperti misalnya kritik berisi fitnah, sangat tidak bisa dibenarkan dan memang perlu dilarang. 

Jadi pada dasarnya kritik terhadap pemimpin pada zaman demokrasi saat ini tidak ada bedanya dengan zaman pemerintahan otoriter dulu. Pada zaman otoriter kritik terhadap pemimpin apalagi yang disampaikan dengan cara kencang dan berapi-api selalu dilarang, karena dianggap menghasut. Sedangkan pada zaman demokrasi sekarang ini kritik terhadap presiden tidak bisa dibenarkan apabila disampaikan dengan cara vulgar karena dianggap sebagai penghinaan.

Tetap Terjamin

Itulah yang terlihat pada sejumlah presiden di era demokrasi sekarang ini dalam menyikapi kritik yang ditujukan pada mereka. Terutama Jokowi yang selama setahun menjadi presiden tak habis-habisnya dikritik dan dihujat melalui media sosial, bahkan sampai merasa perlu memasukkan dalam RUU KUHP pasal ancaman pidana terhadap segala cara dan bentuk penyampaian kritik yang bisa membuat seorang presiden merasa dihina. 

Mudah-mudahan saja pasal itu tidak diloloskan masuk dalam KUHP baru yang akan disahkan oleh DPR RI, agar hak setiap warga negara atas kebebasan berpendapat tetap terjamin dan selalu terpenuhi. Mengingat telah ditegaskan oleh pasal 28E ayat (3) UUD 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.***

 

 

Komentar