Pilkada Serentak mustahil demokratis

Oleh Ferry Soe Pei (pemerhati politik)

Adalah tuntutan rakyat yang muncul pada awal reformasi, agar pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai proses menggapai kekuasaan di daerah harus senantiasa berlangsung demokratis. Karena itu diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD  1945 yang telah diamandemen, bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Demokrasi

Amanat UUD mengenai pilkada itu secara implisit menegaskan, pilkada punya esensi yang tidak berbeda dengan pemilu pada umumnya. Yakni demokrasi sesungguhnya dalam arti, penyelenggaraannya harus mampu memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah mau pun memilih calon kepala daerah.

Jadi penyelenggaraan pilkada selain harus mampu menjamin siapa saja agar bisa dengan leluasa menggunakan haknya itu, juga tidak melarang siapa pun yang menolak atau enggan menggunakannya.

Sehingga dalam pilkada tiadanya calon kepala daerah yang akan dipilih dan munculnya golongan putih (golput). Fenomena sebagai bentuk keengganan atas penggunaan hak untuk mencalonkan menjadi kepala daerah dan memilih kepala daerah itu, sebenarnya wajar dan sah-sah saja. Bahkan justru mencerminkan proses tahapan dan penyelenggaraan pilkada telah berlangsung demokratis.

Sebab itu, pada awal tahapan penyelenggaraan pilkada serentak di 205 kota dan kabupaten, terasa aneh penolakan terhadap penundaan pilkada yang hanya diikuti satu calon kepala daerah di empat kabupaten dan tiga kota, termasuk Surabaya. Pada hal penundaan pilkada selain merupakan pelaksanaan  UU Pilkada, juga sebagai konsekuensi logis hanya diikuti satu calon kepala daerah. Artinya pilkada yang hanya diikuti satu calon kepala daerah itu sangat logis dan masuk akal untuk ditunda karena tak akan pernah bisa diselenggarakan secara demokratis.

Hilangnya Kesempatan Berkuasa

Namun, tampaknya banyak pihak, terutama partai pengusung calon tunggal dalam pilkada, menolak penundaan bukan karena tidak memahami penundaan pilkada adalah perintah Undang Undang yang wajib diikuti. Melainkan merasa telah dirugikan atas hilangnya kesempatan berkuasa terus menerus jika pilkada ditunda. Mengingat calon kepala daerah yang mereka usung pada umumnya adalah inkumben yang berpeluang besar memenangi lagi pilkada.

Lebih parah lagi adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebagai penyelenggara dan pengawas pilkada, keduanya justru melakukan pelanggaran terhadap UU yang seharusnya mereka jalankan itu. Dalam kasus Pilkada Kota Surabaya, KPU atas rekomendasi Bawaslu telah membuat kebijakan memperpanjang masa pendaftaran pilkada di tujuh daerah yang seharusnya ditunda karena hanya diikuti satu pasang calon kepala daerah.

Rekayasa Politik

Sangat kentara sekali perpanjangan masa pendaftaran pilkada itu adalah rekayasa politik untuk memuluskan jalan menuju kekuasaan, terutama bagi inkumben yang diusung partai penguasa saat ini. Sebab, kebijakan itu telah memberikan kesempatan terjadinya bargaining diantara partai politik agar bersedia mengusung calon-calonnya dalam pilkada yang semula enggan mereka lakukan.

Bukan mustahil bargaining diantara mereka yang biasanya berujung pada politik uang itu menghasilkan kesepakatan menghadirkan calon boneka dalam pilkada untuk dihadapkan dengan inkumben. Karena itu, sangat beralasan adanya kecurigaan, dalam pilkada yang tidak jadi ditunda di sejumlah daerah, akan bermunculan calon boneka. Yakni calon kepala daerah yang sengaja ‘dibayar’ untuk mengikuti pilkada hanya untuk kalah.

Mabuk Kekuasaan

Tampaknya demokrasi yang merupakan esensi pilkada sebagai proses menuju kekuasaan itu telah terlupakan. Kebanyakan orang telah mabuk kekuasaan, sehingga memaknai pilkada bukan pada prosesnya, melainkan pada hasilnya yang berupa kekuasaan. Sebagaimana terlihat dalam berbagai pilkada yang selama ini telah memunculkan kecenderungan sangat kuat diantara para calon kepala daerah mau pun pengusungnya dengan mengabaikan proses demokrasi yang harus ditempuh dalam meraih kemenangan untuk berkuasa.

Situasi dan pemaksaan kehendak dalam menggapai kekuasaan itu kerap terjadi pelanggaran terhadap aturan dan mekanisme pilkada. Apakah itu berupa politik uang dalam menghimpun dukungan pemilih mau pun rekayasa terhadap tahapan penyelenggaraan pilkada untuk memenangkan salah seorang calon kepala daerah.

Susahnya, para penyelenggara mau pun pengawas pilkada, di tengah situasi seperti itu, justru telah ‘menikmati’ menjadi alat bagi para pemabuk kekuasaan yang ikut sangat bernafsu menggenggam kekuasan terus menerus. Akibatnya, pilkada serentak yang akan digelar Desember 2015 mustahil akan berlangsung demokratis.***

Komentar