Menunggu Pilkada Surabaya 2017

Konflik PAN ancam gagalkan pencalonan Rasiyo-Abror

Konflik internal PAN mengancam Pilkada Surabaya.

KANALSATU - Kebahagiaan pemerintah pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan berlanjutnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya nampaknya tak berlangsung lama. Sebab, pilkada kota terbesar kedua di Indonesia dan menjadi ikon ‘kemenangan’ bagi PDI Perjuangan itu kini terancam bubar alias diundur 2017.

Konflik internal Partai Amanat Nasional (PAN) yang terjadi sejak Musyawarah Wilayah DPW PAN Provinsi Jawa Timur di Kediri, pekan lalu, belum juga tuntas. ‘Pertikaian perebutan kekuasaan’ itu kini mengancam pelaksanaan Pilkada Kota Surabaya yang sudah memasuki tahap verifikasi berkas pasangan calon kepala daerah.

Pilkada Kota Surabaya terancam gagal dilaksanakan sesuai jadual Pilkada Serentak pada Desember 2015, sehingga harus dilaksanakan 2017. Ancaman paling nyata adalah situasi internal PAN yang hanya mampu menyertakan surat rekomendasi pendaftaran pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid berupa cetakan hasil pemindaian (scan) yang dikirim melalui surat elektronik (email).

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) No. 9/2015 yang diubah PKPU No. 12/2015, rekomendasi dari partai politik merupakan syarat mutlak bagi pasangan calon untuk mendaftar. Karena itu, keputusan sepihak KPU Kota Surabaya dengan menerima pendaftaran pasangan Rasiyo-Abror sekitar 30 menit menjelang penutupan masa perpanjangan, nyata-nyata telah menyalahi ‘standart operating procedure’ (SOP).

Namun, KPU berdalih menerima pendaftaran penantang satu-satunya pasangan petahana Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana tersebut karena saat itu ada janji rekomendasi PAN segera disusulkan. Bahkan saat itu disebut-sebut tengah dalam ‘perjalanan’ dari DPP PAN di Jakarta menuju Kantor KPU Kota Surabaya dan tiba sebelum Rabu (12/8/15) pukul 00.00 WIB.

Nyatanya, hingga nyaris habis masa verifikasi, Kamis (13/8/15) malam, berkas pasangan calon peserta Pilkada Kota Surabaya, rekomendasi dari PAN untuk Rasiyo-Abror tidak juga kelar. Salah satu dari empat syarat mutlak yang seharusnya tidak bisa ditawar itu tetap tidak jelas keberadaannya. Saling lempar tanggungjawab dan ‘tuduhan’ bahkan muncul menghiasi surat misterius tersebut.

Berawal konflik PAN

Ketidakjelasan keberadaan surat rekomendasi PAN memang misterius. Salah satunya adalah tudingan PAN sendiri pada calon wakil walikota yang diusungnya Dhimam Abror. Ketua DPD PAN Kota Surabaya Surat menyatakan, surat rekomendasi sebenarnya sudah di tangan mantan Ketua PWI Cabang Jatim tersebut.

Surat mengakui seluruh pengurus PAN memang tidak bisa mengambil rekomendasi tersebut ke Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan di Jakarta. Alasannya, saat itu resources partainya, termasuk Kota Surabaya, tengah terkonsentrasi mengikuti Muswil DPW PAN Jatim di Hotel Insummo, Kota Kediri.

“Namun, kan sudah ada salinannya. Itu sudah diketahui pak ketum (Zulkifli Hasan). Saat itu sudah diserahkan ke anak buahnya pak Dhimam Abror. Kalau nantinya keasliannya tidak terpenuhi dan ditolak KPU, ya tak jadi masalah. Tugas kami cuma mendaftar kok,” katanya seperti dikutip dari metrotvnews, Rabu (12/8/15).

Dituding sudah memegang surat rekomendasi asli DPP PAN, Dhimam Abror pun membantahnya. Dia beralasan tidak mungkin menyerahkan salinan berupa cetakan printer hasil scan jika saat pendaftaran sudah memegangnya. Sebab, rekomendasi asli berupa surat dengan kop partai, tandatangan basah Ketum  dan Sekjen DPP PAN di atas materai merupakan syarat mutlak.

“Saya ini serius mendaftar. Kalau sudah memegang rekomendasi asli, buat apa yang melampirkan tindasan surat rekomendasi. Saya mohon, persoalan surat rekomendasi itu segera dituntaskan. Tidak elok memertentangkannya pada saat kritis seperti saat ini. Kalau ada, segera berikan saja ke KPU Kota Surabaya. Itu akan memudahkan pencalonan saya dan pak Rasiyo,” ujar Abror tegas.

Soal tudingan surat rekomendasi sudah diserahkan DPP PAN ke anak buahnya, seorang relawan Abror juga membantahnya. Dia justru menyayangkan, DPP PAN terkesan teledor memerlakukan surat ‘maha penting’ seperti rekomendasi pencalonan kepala daerah. Begitu mudahnya menyerahkan surat pada orang yang tidak jelas.

“Kalau lah benar anak buah pak Abror yang mengambil, itu menunjukkan betapa teledornya DPP PAN. Setahu saya, pak Abror tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun untuk mengambil rekomendasi itu ke DPP PAN. Bayangkan, ada orang datang ke DPP PAN tanpa identitas jelas dan tidak membawa surat kuasa dengan mudahnya mengambil rekomendasi. Kok semudah itu DPP PAN,” tutur orang dekat Abror.

Tim relawan Abror bahkan menduga polemik dan misteri hilangnya surat rekomendasi DPP PAN itu buntut dari pertikaian internal kader PAN Jatim di muswil. Sebab, ada dua kubu kuat yang membuat muswil pada akhirnya berkesudahan deadlock. “Di situ kemungkinannya ada yang bermain. Ada kubu yang mendukung pencalonan pak Abror, kubu lainnya menentang.”

Muswil DPW PAN Jatim dengan agenda pemilihan ketua dewan pengurus wilayah berlangsung ricuh. Pendukung salah satu calon bahkan merusak papan penghitungan suara karena merasa dicurangi. Buntutnya, muswil berakhir deadlock, sehingga gagal memilih Ketum DPW PAN Jatim.

Suhu pertarungan antarkandidat telah memanas sejak pembukaan Muswil DPW PAN. Beberapa kali Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan menghentikan sambutan akibat riuh rendah sorakan sejumlah pendukung calon ketua DPW. Muswil terbelah antara kader dan tim pemenangan Sekretaris DPW PAN Jatim Kuswiyanto dengan pendukung Masfuk, mantan Bupati Lamongan.

Rumor yang beredar menyebutkan, pertarungan sengit kedua kubu itu terjadi karena Kuswiyanto menjadi calon kuat untuk menghadang upaya Masfuk yang maju dengan modal dukungan penuh DPP PAN. Akibatnya, pertarungan sengit di muswil itu berimbas pada pencalonan Rasiyo-Abror, yang kebetulan berimpitan waktunya dengan deadline proses pendaftarannya.

Terancam batal

Kini, pusat perhatian semua kalangan yang berkompeten dengan pelaksanaan Pilkada Surabaya, tertuju pada rakomendasi DPP PAN untuk pasangan Rasiyo-Abror. Sebab, secara substansial, surat itulah yang amat menentukan kelangsungan proses pencalonan penantang calon kuat PDI Perjuangan Risma-Wisnu.

Sejak Kamis (13/8/15) pagi, sudah beredar rumor yang menyebut surat rekomendasi itu baru dikirim. Tak tanggung-tanggung, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan sendiri yang mengakui ‘surat sakti’ bagi pencalonan pasangan Rasiyo-Abror tersebut baru terkirim hari itu.

“Surat sudah dikirim hari ini (ke Surabaya). Bisa segera diurus. PAN tak main-main mengusung duet Rasiyo-Dhimam. PAN akan bertarung habis-habisan. Karena kami sudah usung, kami bakal bertarung total. Mudah-mudahan menang,” kata Zulkifli yang juga Ketua MPR RI di Jakarta, Kamis (13/8/15).

Fakta itu sangat mungkin menjadi pintu masuk bagi situasi negatif upaya sejumlah kalangan untuk komit menggelar Pilkada Kota Surabaya sesuai jadual pilkada serentak nasional. Sebab, situasi dan fakta yang terjadi membuktikan adanya upaya ‘sistematis’ penggagalan pelaksanaan Pilkada Kota Surabaya. Disadari atau tidak, diakui maupun tidak. Faktanya demikian.

Padahal, pencalonan Rasiyo-Abror tidak main-main. Meski prosesnya teramat cepat, tetapi Partai Demokrat yang dipimpin Soekarwo mengupayakan keras penghindaran nasib Pilkada Kota Surabaya seperti empat pilkada lainnya yang diundur 2017. Segala daya upaya Demokrat untuk berkoalisi dengan PAN mengusung Rasiyo-Abror sudah maksimal. Kalau pun pada akhirnya gagal, domain penyebabnya bukan pada Demokrat, karena faktanya dukungan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak ‘bermasalah’.

Sejak masa injury time perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah ditutup, KPU sudah menetapkan empat daerah ditunda pelaksanaannya pada 2017. Penyebabnya, masa tambahan perpanjangan pendaftaran di empat daerah tersebut tetap tidak diminati calon pasangan kepala daerah. Sesuai UU dan PKPU, keempat daerah itu yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kab. Blitar, Kota Mataram, Kab. Timor Tengah Utara, ditetapkan diundur 2017.

Presiden Joko Widodo sendiri akhirnya berketetapan memutuskan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pilkada. Wapres Jusuf Kalla juga menegaskan, pemerintah konsisten pada PKPU No. 12/2015 yang menetapkan pengunduran sampai 2017 bagi daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.

“Tidak ada perppu. Kita menjalankan aturan saja, UU. Kalau satu (pasangan calon), ya harus menunggu tahun 2017, itu solusinya,” tegas Wapres JK di Jakarta, Rabu (12/8/15).

Dengan fakta-fakta yang terjadi pada proses pencalonan pasangan Rasiyo-Abror, bukan sesuatu yang mustahil jika Pilkada Kota Surabaya bernasib sama dengan empat daerah tersebut. Pencalonan Rasiyo-Abror dibatalkan akibat bermasalah pada berkas pendaftaran. Dan kalaupun pembatalan diputuskan, KPU Kota Surabaya juga tidak dalam posisi menjadi penggagal.

Sebab, segudang sikap ‘permisif’ sudah diberikan kepada pasangan Rasiyo-Abror. Selain penerimaan berkas saat pendaftaran meski tidak sesuai aturan, sikap lunak cenderung tidak tegas juga ditunjukkan KPU Kota Surabaya. Ambil contoh saja proses pemeriksaan kesehatan pasangan calon. Jadual ketat yang seharusnya menjadi acuan, ternyata tidak menjadi masalah.

Dhimam Abror yang seharusnya menjalani pemeriksaan kesehatan pukul 08.00 WIB di RS Graha Amerta Kota Surabaya, tetap ditunggu dengan kesabaran tinggi oleh Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin. Padahal, Abror tiba di RS Graha Amerta terlambat lebih dari satu setengah jam. Perlakuan istimewa yang tidak mungkin didapat calon di pilkada selain Kota Surabaya.

Mari songsong Pilkada Kota Surabaya 2017...(win10)

Komentar