Cybercrime dan penindakannya

Oleh: AKBP Deny Abrahams, Sik

AKBP Deny Abrahams, Sik, Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke-55 Tahun 2015.

Cybercrime atau kejahatan melalui dunia maya kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Tak terkecuali di Indonesia. Cybercrime bisa dikategorikan dalam extraordinary crime, sebab dampak yang ditimbulkan bisa jadi sangat fatal.

Bicara soal cybercrime, ada satu undang-undang di Indonesia yang bisa dijadikan dasar para penegak hukum dalam melakukan penindakan. Adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebelum berlakunya UU tersebut, landasan hukum cybercrime di Indonesia menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya dikategorikan sebagai kejahatan ringan.

Diakui atau tidak, perangkat hukum yang ada di Indonesia masih belum efektif untuk menindak kejahatan dunia maya. Aparat penegak hukum, sebut saja polisi, kerap terbentur dengan UU ITE saat akan melakukan penindakan cybercrime.

Contoh ketika akan melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan pada seorang pelaku cyber crime, polisi harus mendapat izin dari pengadilan negeri melalui kejaksaan. Kendala bertambah saat hari Sabtu dan Minggu. Dimana para pegawai kejaksaan dan pengadilan libur. Ini tentu menyulitkan bagi pihak kepolisian.

Efeknya, kepolisian yang dalam satu bulan mestinya bisa menangani beberapa perkara kejahatan dunia maya, faktanya hanya bisa menangani segelintir perkara saja.

Berkaca pada persoalan yang ada, maka sudah saatnya ada perbaikan sistem penanganan cybercrime di Tanah Air. Misalnya dengan membentuk badan khusus cybercrime. Seperti halnya di Amerika, Rusia, Cina dan India.

Atau bisa pula dengan membuat regulasi baru yang sesuai. Seperti yang diterapkan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maupun Amerika Serikat (AS). Negara-negara tersebut sudah lama menerapkan CyberLaw atau UU yang memiliki keistimewaan mengatur dunia cyber/internet.

Singapura memiliki The Electronic Act 1998 (UU tentang transaksi secara elektronik), serta Electronic Communication Privacy Act (ECPA). Kemudian AS mempunyai Communication Assistance For Law Enforcement Act dan Telecommunication Service 1996.

Tak cukup lewat penindakan, upaya-upaya preventif atau pencegahan juga perlu ditingkatkan. Bagiamanapun, kemajuan teknologi tidak terbendung. Siapa saja yang bersinggungan dengan internet atau dunia maya, rentan menjadi korban cybercrime.

Kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan. Sebab sebaik apapun hukum yang diterapkan untuk mengatasi cybercrime, akan menjadi sia-sia bila tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Masyarakat sebagai subjek hukum yang akan menjalankan setiap ketentuan hukum, tidak seharusnya hanya bisa menuntut kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Tetapi harus memiliki kesadaran untuk taat hukum. Baik masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah harus saling berperan aktif dan mendukung. Khususnya dalam menekan tindakan cybercrime.(*)

Komentar