Doa Risma dikabulkan Allah

Penundaan Pilkada Kota Surabaya

KANALSATU - Kejutan mengiringi penahapan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Surabaya yang sedianya digelar pada gelombang pertama pada Desember 2015. Sebagai kota terbesar kedua setelah ibukota DKI Jakarta, Surabaya akhirnya harus menelan pil pahit menggelar pemilihan walikota pada 2017.

Sebab, hingga batas akhir waktu perpanjangan masa pendaftaran bakal calon kepala daerah yang ditetapkan KPU Kota Surabaya pada pukul 16.00 WIB, pasangan calon Walikota Dhimam Abror - Wakil Walikota Haries Purwoko (RoIs) tidak jadi mendaftar. Pembatalan keikutsertaan RoIs itu merupakan pil pahit ataukah barokah?

Tiba di Kantor KPU Kota Surabaya sekitar lima menit sebelum batas akhir pendaftaran, bakal calon Wawali Haries Purwoko kemudian ‘menghilang’ dan tidak kembali. Meski KPU Kota Surabaya memutuskan sepihak, berdasarkan rekomendasi Panwas Kota Surabaya, memerpanjang waktu pendaftaran hingga pukul 23.59 WIB, Haries tetap tidak mengikuti proses verifikasi administrasi data pendaftaran sebagai calon.

Akibatnya, KPU Kota Surabaya pun kelabakan, karena sempat ‘menebar kabar baik’ pemilihan Walikota-Wakil Walikota Surabaya bisa digelar mengikuti gelombang pertama pilkada serentak pada Desember 2015. ‘Kabar baik’ versi KPU Kota Surabaya itu bahkan sudah menjangkit hingga ke KPU Pusat yang tidak memasukkan Pilkada Surabaya ke kategori gagal digelar Desember 2015 bersama lima kabupaten/kota lain se Indonesia.

Langgar UU dan Peraturan KPU

Selepas adzan maghrib, barulah KPU Surabaya ‘mengoreksi’, walau tetap dalam bingkai memberi angin surga dan yakin pasangan RoIs jagoan duet Partai Demokrat-Partai PAN tetap akan melawan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka menggunakan pasal ‘yurisprudensi’ dan rekomendasi Panwas Kota Surabaya dengan jalan mengundur proses pendaftaran hingga pukul 23.59 WIB.

Yurisprudensi yang dimaksud adalah ‘aturan’ yang pernah diterapkan di beberapa daerah dengan status sama seperti Surabaya, yakni hanya punya satu calon peserta pilkada dan tengah menunggu ‘penantang’, biasanya terjadi di daerah yang petahana-nya teramat kuat. Padahal, aturan sudah jelas dan tak perlu diperdebatkan. Batas waktu pendaftaran tentu ditetapkan sesuai jam kerja, yakni pukul 16.00 waktu setempat.

Proses menunggu seperti dimaui KPU Kota Surabaya bisa dipahami jika bakal calon kepala daerah sudah mendaftar dan tinggal proses verifikasi atau melengkapi berkas yang kurang. Namun, pasangan RoIs sejatinya belum pernah secara resmi mendaftarkan diri. Keduanya hanya datang untuk mendaftar sebagai calon peserta pilkada. Apalagi, berkas-berkas Haries Purwoko juga sudah raib dari meja administrasi pendaftaran KPU Kota Surabaya.

Situasi dan fakta itu pada akhirnya harus diterima seluruh kalangan yang berkepentingan, termasuk warga Kota Surabaya. Mundur dua tahun sesuai Pasal 48, 49, dan 52 UU No. 8/2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU No. 12/2015 tentang daerah yang tidak memiliki minimal dua pasangan bakal calon kepala daerah setelah perpanjangan masa pendaftaran harus mengikuti pilkada berikutnya, yaitu tahun 2017.

Dikabulkan Allah

Kalau mau jujur melihat dan mencermati, apa yang terjadi pada Pilkada Kota Surabaya sebenarnya merupakan ijabah (pengabulan) Allah atas doa seluruh masyarakat ‘kota pahlawan’. Tidak terkecuali harapan yang sebenarnya sudah sejak lama bersemayam dalam lubuk hati Walikota Tri Rismaharini sebagai petahana.

Dalam kacamata religi, setidaknya ada empat elemen yang sebenarnya tidak menghendaki Pilkada Kota Surabaya tergelar pada Desember 2015. Pertama dan paling utama adalah Risma, kemudian PDI Perjuangan dan Koalisi Majapahit. Merekalah yang paling berkompeten pada gelaran Pilkada Kota Surabaya.

Risma, Walikota Surabaya saat ini, sejak tahun lalu selalu menggaungkan niatnya untuk menanggalkan jabatan. Mantan Kadis Kebersihan Pemkot Surabaya itu bahkan pernah mengancam mundur saat dirumorkan berseteru dengan Wisnu Sakti Buana. Ironisnya, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya itu kini dipilih Risma menjadi wakil walikota di pilkada kali ini.

Dalam suatu kesempatan pada Februari 2015, Risma bahkan mengaku merasa lelah secara fikiran dan fisik memimpin Kota Surabaya. “Menjadi Walikota Surabaya sangat berat di pikiran dan membutuhkan tenaga ekstra. Saya capek pikiran dan fisik memimpin Surabaya,” katanya di Surabaya, Senin (23/2/15).

Dalam acara talkshow Mata Najwa di stasiun TV Metro TV, Rabu (12/12/14) malam, perempuan kelahiran Kediri, Jatim pada 20 November 1961 itu menyiratkan keinginannya mundur dari jabatan Walikota Surabaya. Risma hanya bisa menjawabnya dengan meneteskan air mata dan mengaku tugas yang diembannya sangat berat saat ditanya Najwa Shihab.

Kemudian, di PDI Perjuangan sendiri, bukan tidak mungkin penundaan pilkada merupakan buah dari doa sejumlah fungsionaris yang tergabung dalam faksi di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut. Jangan dinafikan adanya faksi yang sebenarnya tidak menghendaki Pilkada Kota Surabaya digelar pada tahun ini.

Penyebabnya, tentu ketidakcocokan pandangan dan pendapat di kalangan internal PDI Perjuangan Kota Surabaya. Sumber di internal PDI Perjuangan menyebut, beberapa fungsionaris partai pemenang Pemilu 2014 itu sebenarnya saling berseberangan dan tidak sejalan dengan Wisnu Sakti Buana.

Diam-diam, beberapa fungsionaris itu pun dikabarkan ikut aktif melakukan lobi ke ‘kubu sebrang’ yang tujuannya justru memerjuangkan agar Pilkada Kota Surabaya ditunda hingga 2017. Bisa jadi, doa merekalah yang lebih diijabah (dikabulkan) Allah hingga akhirnya Pilkada Kota Surabaya pun ditunda.

Jika mau dipertanyakan lagi, langkah Wisnu Sakti Buana bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono hadir di Kantor KPU saat pasangan RoIs mendaftar, juga patut menjadi pertanyaan. Tidak ada kepentingan yang masuk dalam kerangka wajar atas kehadiran mereka saat itu. Apalagi, salah satu alasan batalnya Haries Purwoko adalah teriakan ‘Nah ini bonekanya datang’ yang muncul setelah pasangan Dhimam Abror itu bertemu ‘rombongan’ PDI Perjuangan di lobi kantor KPU Kota Surabaya.

Situasi ketiga yang patut direnungkan atas turunnya ‘restu Allah’ berupa penundaan Pilkada Kota Surabaya adalah fakta munculnya Koalisi Majapahit. Koalisi yang dikuati sejumlah partai kecil tapi cukup berpengaruh di DPRD Kota Surabaya itu bahkan sejak awal dibangun dengan komitmen menggelar pemilihan walikota pada 2017.

Meski nampak dan memertontonkan proses penjaringan calon walikota dan wakil walikota, tetapi aktifitas tersebut sebenarnya sangat transparan menunjukkan ketidaksungguhan. Tidak ada calon yang berkualitas menjadi alasan utama langkah politik koalisi tersebut tak mengajukan calon yang akan menantang pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana.

Tidak berlebihan juga rasanya jika Koalisi Majapahit yang dibangun enam partai, yakni Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PKB, dan NasDem itu pada akhirnya justru menguati ‘doa’ agar pelaksanaan pemilihan walikota ditunda 2017.

Menyimak langkah politik konkrit yang dilakukan sejumlah kalangan tersebut, tidak berlebihan jika sebenarnya penundaan Pilkada Kota Surabaya merupakan buah dari doa yang diijabah Allah. Sadar atau tidak, Tri Rismaharini, Wisnu Sakti Buana, sejumlah tokoh di faksi PDI Perjuangan dan ‘pemangku’ Koalisi Majapahit lah yang menghendakinya.

Duet Dhimam Abror dan Haries Purwoko hanyalah menjadi ‘perantara’ dari doa yang akhirnya dikabulkan Allah. Wallahu’alam bissawab...(win10)

Komentar