Politik anggaran Jokowi dinilai terlalu ambisius

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

KANALSATU - Pemerintah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih mampu mengendalikan inflasi, dibanding Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Politik ekonomi Jokowi diangap terlalu populis dan tidak mampu diterjemahkan oleh kabinetnya, sehingga berdampak pada inflasi dan pelemahan rupiah.

"Pengelolaan politik anggaran SBY-Boediono masih lebih baik dibanding Jokowi-JK," kata Pengamat Ekonomi Politik Fachry Ali dalam acara diskusi bertema "Pengalaman Mengelola Anggaran" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/15).

Sebagai contonya, kebijakan SBY yang berhasil menggenjot penerimaan pajak. Melalui Menteri Keuangan Chatib Basri yang dianggap sebagai ekonom konservatif, kebijakannya berhasil menciptakan neraca anggaran yang baik.

Sementara politik anggaran yang dijalankan era Jokowi terlalu ambisius. Hal ini tercermin dari rencana berbagai pembangunan. Fachry melihat, Presiden Jokowi berharap kabinetnya bisa menerjemahkan gagasan populis yang dilontarkanya. Namun, hal itu belum berhasil.

Presiden Jokowi juga dinilai memberikan porsi yang terlalu kecil bagai sektor swasta. Padahal, menurut Fachry, peran swasta diperlukan untuk kelancaran pembangunan ekonomi dan stabilitas ekonomi. "Hal lainnya berupa anggaran infrastruktur yang besar, namun tanpa memperhatikan dampak inflasi. Ini harus diperhatikan Jokowi," ucap Fachry.(win6)

Komentar