KPK nilai Jokowi khianati komitmen anti-korupsi

Presiden Jokowi.

KANALSATU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meragukan komitmen anti-korupsi Presiden Joko Widodo (Jokowi), bila tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Adapun komitmen anti-korupsi yang dimaksud adalah Buku Putih 8 Agenda Pemberantasan Korupsi yang ditandangani Jokowi-Jusuf Kalla serta Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Gedung KPK saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Kalau membaca komitmennya (Jokowi) mengenai anti-KKN (Korupsi , Kolusi dan Nepotisme), lima tahun ke depan dia akan mengkhianati. Jadi komitmen anti-korupsinya diragukan," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/1/15).

Pernyataan itu disampaikan Adnan setelah menerima Relawan Salam 2 Jari yang datang ke Gedung KPK, untuk memberikan dukungan sekaligus meminta agar Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Bila Jokowi tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, hal itu dapat melecehkan organisasi Polri secara keseluruhan. "Bayangkan kalau diteruskan dan kami menggeledah, menyita terkait pribadi seorang Kapolri yang menjadi tersangka, dikira kita melecehkan Polri. Sehingga berdampak pada konflik kelembagaan. Bisa menimbulkan `chaos`, maka perlu dicegah," tandas Adnan.

Apalagi banyak kegiatan KPK yang bekerja sama dengan Polri di daerah. "Kami kuatir berdampak pada kinerja KPK, karena banyak kegiatan pencegahan kami ke daerah yang dapat dukungan dari Polri akan terpengaruh. Kita bagus sekarang kerja samanya," jelas Adnan.

Sebelumnya, DPR RI menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri dalam sidang paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/1/15). Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan yang memimpin jalannya sidang paripurna, memberikan kesempatan kepada 10 fraksi menyampaikan pandangannya.

Delapan fraksi, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PPP menyetui tanpa memberikan pandangan. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat dan PAN meminta DPR agar menunda persetujuan.

Dengan adanya dua fraksi yang berbeda pendapat, Taufik menyarankan dilakukan forum lobi terlebih dulu. "Karena menyangkut hal prinsip, kalau boleh kita lakukan lobi 5 sampai 10 menit," kata Taufik.

Namun, usulan tersebut ditolak oleh Fraksi Nasdem. Mereka meminta agar pengambilan keputusan langsung dilakukan berdasarkan suara mayoritas. Beberapa anggota Dewan lainnya ikut menyampaikan interupsi hingga akhirnya forum lobi digelar.

Setelah forum lobi sekitar sekitar satu jam, Taufik menyatakan, forum menyepakati tetap berpegang pada keputusan Komisi III yang menyetujui mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dengan demikian, prosesnya tinggal disahkan dalam paripurna. "Apakah dapat disetujui?" tanya Taufik.

"Setuju," jawab para anggota Dewan secara serentak, dan dilanjutkan dengan ketuk palu oleh pimpinan sidang paripurna.

Setelah sidang paripurna menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri, selanjutnya adalah pelantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).(win6)

Komentar