"Tidak ada lagi politik burung unta, burung garuda"

Bendahara Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) di Bali, Bambang Soesatyo.

KANALSATU - Bendahara Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) di Bali, Bambang Soesatyo setuju pihak semua pihak menahan diri untuk tidak komentar yang dapat mengganggu perundingan.

"Mulai saat ini tidak ada lagi politik burung onta, burung garuda, Golkar hitam atau Golkar putih," tandas Bambang lewat pesan singkat di Jakarta, Rabu (24/12/14). Baca: Golkar disebut sedang mainkan "politik burung unta"

Baca: Kubu Ical: Hajri salah, kita berpolitik burung garuda

Kubu Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX di Bali, Abu Rizal Bakrie (Ical) sendiri akan puasa bicara setelah perundingan dengan kubu Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX Jakarta, Agung Laksono pada Selasa (23/12/14) kemarin. "Kami sendiri akan puasa bicara untuk menghormati para juru runding yang sedang bernegosiasi untuk mencapai islah," ungkap Bambang.

Diharapkan, Golkar sudah bersatu kembali tanpa hambatan pada Januari 2015 atau paling lama Februari 2015. Apabila Golkar sudah bersatu di awal 2015, maka dorongan untuk Munas rekonsiliasi tidak diperlukan lagi.

Namun jika negosiasi menemui kebuntuan, maka jalan terbaik yang mungkin untuk ditempuh adalah pengadilan. "Hal itu agar ada kepastian hukum bagi masa depan Partai Golkar, jika pengadilan memenangkan kubu Munas Bali, maka kubu Ancol Jakarta harus patuh dan tunduk serta ikut kubu Munas Bali, begitu juga sebaliknya," ujar Bambang.

Sikap itu diperlukan agar para kader di tataran akar rumput tidak dibingungkan dengan pilihan "siapa ikut ke mana".

Sebelumnya, kedua kubu di Partai Golkar telah sepakat rekonsiliasi atau islah untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan di internal partai. "Hasil pertemuan tadi, pertama kubu (Munas) Bali dan Ancol sepakat mengutamakan jalur islah, rekonsiliasi, rujuk, dan musyawarah mufakat terkait adanya perbedaan dan perpecahan yang terjadi di internal Golkar," kata Priyo Budi Santoso usai pertemuan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/12/14).

Hasil kedua, kedua kubu sepakat bahwa kepengurusan kembar dan perselisihan cukup dilokalisir di Jakarta atau di tingkat pusat. Jangan sampai perselisihan merembet hingga ke tingkat provinsi, kecamatan, bahkan desa. "Kebijakan kami agar segenap mesin Partai Golkar untuk tidak melakukan langkah yang bisa memanaskan situasi ke arah perpecahan," terang Priyo.

Ketiga, kedua kubu sepakat bahwa pada 8 Januari 2015 akan dilakukan perundingan lanjutan untuk menyelesaikan perselisihan.(win6)

Komentar