Kemenkumham diminta abaikan Golkar kubu Agung Laksono

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

KANALSATU - Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) diminta untuk mengabaikan pendaftaran pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono. "Menurut saya, Menkumham tidak perlu menerima itu (pendaftaran pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono), diabaikan saja, masukkan tong sampah," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12/14).

Bila Kemenkumham menerima pendaftaran pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, maka pemerintah bisa ditafsirkan bermain dalam kepentingan politik. Apalagi bila Menkumham sampai mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono.

"Kalau threatment dia (Kemenmkumham) seperti PPP, berarti dia menjalan instruksi politik. Dia sebagai parpol, bukan sebagai abdi negara, tidak ngerti hukum. Saya kira negara rusak, hancur negara ini. Seperti kata Jusuf kalla," cetus Fadli.

Wakil Ketua DPR RI itu lantas mengingatkan kasus pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy yang dianggap sarat kepentingan.

"Ini ada upaya top down, bukan dari bawah. Coba kita lihat karakteristiknya mulai dari PPP. PPP itu sudah jelas dari Dirjen AHU menungu keputusan dari mahkamah partai. Tapi baru satu hari kerja, Menkumham langsung mengakui kepengurusan PPP kubu Romi. Itu jelas intervensi politik. Bertentangan dengan Dirjen AHU sebelumnya," tegas Fadli.(win6)

Komentar