PDIP masih tolak 3 opsi syarat Demokrat

KANALSATU - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Khatibul Umam Wiranu menyatakan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan gerbongnya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih menolak opsi yang diajukan Partai Demokrat soal pemilihan kepala daerah langsung. Setidaknya ada tiga poin dari 10 opsi yang belum bisa diterima PDIP dan KIH.

“Hingga kini, Fraksi PDIP belum setuju dengan syarat tersebut. Poin pertama adalah soal uji publik calon kepala daerah. Padahal, uji publik sangat penting untuk menentukan lolos atau tidaknya seorang kepada daerah,” kata Khatibul Umam Wiranu di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/9/14).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, PDIP belum bisa menerima opsi pengenaan sanksi jika calon membayar partai pengusung. “Syarat tentang membayar partaii pengusung dan membayar rakyat harus didiskualifikasi dan partai pengusung tadi tidak boleh mengajukan calon untuk periode berikutnya.”

Selanjutnya, kata Khatibul, opsi pengajuan Demokrat untuk perbaikan pilkada langsung adalah soal kerusuhan atau konflik yang terjadi yang dilakukan pendukung calon. “Bila pendukung rusuh, maka calon calon bisa dikenakan sanksi diskualifikasi dan pidana, karena calon tak mampu menjaga massanya. Opsi ini bertujuan agar partai hati-hati memilih dan usung calon.”(win10)

Komentar