Freeport selalu menyusahkan Indonesia

KANALSATU - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, mengeluhkan janji pembayaran dividen tahun ini dari PT Freeport Indonesia kepada pemerintah sebesar Rp 800 miliar atau jauh dari target Rp 1,5 triliun.

"Dividennya kecil sekali. Memang Freeport ini selalu menyusahkan kita karena selalu dividen interm karena pemiliknya kan Freeport Internasional," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/08).

Kata dia, pemerintah memang terkesan tak bisa berbuat apa-apa terhadap tunggakan dividen perusahaan tambang raksasa itu, karena porsi saham pemerintah yang hanya 9,3 persen.

"Susah, mau apa. Kita harus ikuti mereka. Apalagi Freeport nggak pernah RUPS terbuka karena mereka kan perusahaan tertutup," tambah Said.

Dia mengatakan ada dua langkah yang harus dilakukan pemerintahan baru untuk menghindari tekanan dari Freeport Indonesia, termasuk jatah dividen yang menjadi hak negara atas kegiatan usaha perusahaan tersebut.

"Freeport Indonesia harus menjadi perusahaan terbuka. Dengan begitu, laporan keuangannya bisa diakses publik. Kalau sekarang kan kita nggak tahu keuangan mereka berapa," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus meningkatkan porsi saham di perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) menjadi 20 persen.

"Dengan begitu, kita bisa mendapatkan jatah komisaris dan direksi asal Indonesia. Jadi supaya nggak ditekan terus perlu ada wakil dari Indonesia. Kita harus paksa kalau mereka nggak mau," ucap Said. (l6/win15)

Komentar