Pemerintah harus berani batasi kendaraan

KANALSATU - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap pemerintah pusat berani menerapkan kebijakan tidak populer dengan memulai pembatasan jumlah kendaraan bermotor secara nasional. Kebijakan itu sangat penting dan mendesak untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jabar maupun daerah lainnya pada musim Lebaran.

“Harus menjadi kebijakan nasional terkait jumlah kendaraan untuk mengurangi kemacetan. Sebab, salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan arus lalu lintas pada musim mudik dan milir Lebaran karena banyaknya jumlah kendaraan,” tegasnya seusai melakukan inspeksi mendadak kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) pascalibur Lebaran di Gedung Sate, Kota Bandung, Provinsi Jabar, Senin (4/8/14).

Heryawan menilai wajar jika saat ini jumlah kendaraan kian banyak, karena secara nasional terus terjadi penambahan setiap hari, sedangkan pemerintah tidak menerapkan kebijakan pemusnahan kendaraan lama. “Kendaraan baru terus ada, yang lama harusnya diistirahatkan.”

Menurut dia, kendaraan yang datang atau melintas di Jabar saat musim arus mudik dan balik Lebaran 2014 cukup padat. Bahkan, baru kali pertama sehari setelah Lebaran masih ada kendaraan pemudik dalam jumlah banyak di wilayah Jabar. “Belum pernah kejadian dimana H+1 masih ada yang mudik dengan volume meningkat.”

Heryawan menyatakan, upaya mengatasi kemacetan di wilayah Jabar merupakan urusan semua instansi pemerintah. Mulai menyiapkan infrastruktur hingga pengamanannya oleh kepolisian.

Meski terjadi kepadatan di Jabar selama masa mudik dan balik Lebaran, Heryawan menilai kepolisian instansi pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur mampu mengurai kemacetan arus lalin. “Misalnya, ketika jembatan di Cibaruyan, Ciamis, ambruk, pemerintah langsung cepat menanganinya, sehingga jalur itu bisa dilalui.”(win10)